DPR AS Gelar Sidang Pemungutan Suara untuk Makzulkan Trump
Presiden Donald Trump bakal menjadi presiden ketiga dalam sejarah politik Amerika Serikat yang dikenakan dakwaan pemakzulan.
Oleh
KRIS MADA & MH SAMSUL HADI
·5 menit baca
WASHINGTON, RABU -- Presiden Donald Trump bakal menjadi presiden ketiga dalam sejarah politik Amerika Serikat yang dikenakan dakwaan pemakzulan. Dakwaan ini akan diputuskan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang berlangsung di gedung Capitol, Washington DC, AS, Rabu (18/12/2019). Dakwaan DPR akan berlanjut dengan pengadilan Trump di Senat.
Dalam sejarah AS, hingga kini hanya ada dua presiden yang dikenakan dakwaan pemakzulan, yakni Andrew Johnson tahun 1868 dan Bill Clinton tahun 1998. Tak satupun dari keduanya dinyatakan bersalah dalam pengadilan di Senat atau dilengserkan dari jabatan presiden. Richard Nixon mengundurkan diri tahun 1974 sebelum DPR menggelar pemungutan suara pemakzulan.
Kali ini, menjelang sidang pemungutan suara digelar di DPR, Trump kembali bersikeras bahwa dirinya "tidak melakukan kesalahan". Sehari sebelumnya, ia mengirim surat sepanjang enam halaman kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, antara lain berisi tuduhan bahwa penyelidikan pemakzulan itu adalah "kudeta partisan ilegal".
"Dapatkan Anda percaya bahwa saya akan didakwa pemakzulan hari ini oleh kelompok Kiri Radikal, kubu Demokrat omong kosong, DAN SAYA TIDAK MELAKUKAN KESALAHAN! Hal yang buruk sekali," cuit Trump melalui akun Twitternya, Rabu.
Surat Trump dikirim hanya beberapa menit sebelum Pelosi mengumumkan pemungutan suara untuk mendakwa pemakzulan terhadap Trump. "Dewan Perwakilan Rakyat akan menjalankan salah satu kewenangan paling serius yang diberikan kepada kita oleh Konstitusi saat kita menyuarakan dukungan terhadap dua pasal dakwaan pemakzulan terhadap presiden Amerika Serikat," kata Pelosi dalam surat terhadap para koleganya di Demokrat, Selasa.
"Dalam momen paling sungguh-sungguh dalam sejarah bangsa kita ini, kita harus menghormati sumpah kita untuk mendukung dan mempertahankan konstitusi kita dari semua musuh dalam negeri maupun asing," tambah Pelosi.
Menjelang sidang, kubu Demokrat dihadapkan pada rencana pembelotan sebagian anggotanya. Meski demikian, fraksi Demokrat di DPR tetap bisa menerima sikap 17 anggotanya yang membelot saat fraksi itu mengesahkan dakwaan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Walakin, jumlah anggota fraksi Demokrat yang membelot diperkirakan kurang dari angka itu.
DPR AS dijadwalkan membahas usulan dakwaan pemakzulan terhadap Trump lewat rapat paripurna pada Rabu (18/12/2019) malam waktu Washington atau Kamis dini hari WIB. Badan legislasi DPR AS mengusulkan pandangan fraksi dan dengar pendapat selama enam jam sebelum pemungutan suara. Dengar pendapat dimulai pada Rabu pagi waktu Washington.
Kita harus menghormati sumpah kita untuk mendukung dan mempertahankan konstitusi kita dari semua musuh dalam negeri maupun asing.
Sementara pemungutan suara akan digelar dua kali. Sebab, ada dua usulan dakwaan pemakzulan untuk Trump, yakni penyalahgunaan kewenangan dan perintangan penyelidikan oleh parlemen atas dakwaan pertama.
Inti penyelidikan adalah pembicaraan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui telepon pada 25 Juli 2019. Trump menekan Zelensky untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden—bakal calon presiden dari Demokrat—dan anaknya, Hunter Biden. Saat bersamaan, Gedung Putih menahan bantuan militer untuk Ukraina. Trump juga dinilai berusaha menghalangi proses penyelidikan DPR terhadap dirinya.
Di tengah upaya pendakwaan, Fraksi Demokrat dicemaskan oleh potensi pembelotan sejumlah anggotanya. Ada 31 anggota fraksi Demokrat dari daerah pemilihan tempat Trump menang pada pemilu 2016. Para politisi dari dapil-dapil itu khawatir dukungan pada upaya pendakwaan Trump akan mengurangi peluang mereka terpilih lagi pada pemilu 2020.
Sejauh ini, anggota fraksi Demokrat dari Dapil Minnesota, Collin Peterson, dan dari dapil New Jersey, Jeff Van Drew, secara terbuka menyatakan menentang dakwaan pemakzulan Trump. Bahkan, Van Drew mempertimbangkan pindah partai ke Republik. Seluruh lima staf ahli dan staf khusus Van Drew mengundurkan diri gara-gara pengumuman itu. Mereka menyatakan keputusan Van Drew menciderai nilai yang mereka percayai kala masuk politik.
Memang, sejumlah politisi Demokrat yang awalnya tidak tegas telah berubah sikap. Sekarang, mereka menyatakan siap menyetujui dakwaan pemakzulan terhadap Trump. Karena 4 dari 435 kursi DPR kosong, hanya dibutuhkan persetujuan sedikitnya 216 anggota DPR untuk mengesahkan atau menolak kedua dakwaan terhadap Trump. Dengan 233 kursi di DPR, Demokrat bisa menerima pembelotan hingga 17 anggota fraksi sembari tetap meloloskan dakwaan.
Sementara Republik--yang menentang upaya pendakwaan terhadap Trump--hanya mempunyai 197 kursi di DPR. Sementara satu orang anggota DPR dengan status sebagai anggota perorangan, Justin Amash, cenderung mendukung pendakwaan. Jika ada 17 anggota fraksi Demokrat membelot dan menolak pendakwaan, gabungan Republik dan pembelot Demokrat hanya 214 orang.
Tenangkan pemilih
Di tengah upaya pendakwaan tersebut, Demokrat dan Republik mengesahkan sejumlah undang-undang baru yang menyentuh kebutuhan langsung para pemilih. Fraksi Demokrat dan Republik di DPR setuju mengesahkan UU APBN, Selasa (17/12019) malam waktu Washington atau Rabu pagi WIB.
Pengesahan UU APBN memastikan pemerintah federal tetap berfungsi normal. Pada akhir 2018 hingga awal 2019, pemerintah federal menghentikan banyak layanan umum dan merumahkan para PNS karena RUU APBN tidak kunjung disepakati. Kala itu, banyak PNS terpaksa membeli bahan pangan dari pusat layanan warga tidak mampu. Sebab, mereka tidak digaji lebih dari sebulan. Masyarakat umum pun kesulitan karena aneka layanan dihentikan.
UU lain yang disepakati mengatur soal pemangkasan harga obat resep dan cuti 12 pekan bagi pekerja federal yang baru mendapat bayi. Dalam daftar UU baru, ada juga larangan penjualan produk tembakau terhadap setiap orang yang berusia kurang dari 21 tahun. DPR juga akan segera mengesahkan UU soal perdagangan bebas AS-Meksiko.
Seluruh UU itu menyenangkan para pemilih dari berbagai latar. Petani, pekerja perkotaan, kelas menengah, PNS, hingga tentara akan mendapat dampak positif dari rangkaian UU baru itu.
Pengesahan semua UU itu menunjukkan para politisi di DPR AS tetap mau bekerja sama dengan Presiden Trump. Pada saat yang sama, fraksi Demokrat DPR AS tengah berupaya meloloskan dakwaan pemakzulan terhadap Trump.
Penting bagi para politisi untuk menunjukkan tetap memerhatikan kebutuhan umum. Dalam serangkaian jajak pendapat, tingkat penerimaan warga atas kinerja parlemen selalu lebih buruk dibanding dengan kinerja Trump. Dalam sigi oleh Universitas Quinnipiac yang disiarkan kemarin, tingkat penerimaan terhadap kinerja Trump mencapai 48 persen. Sebaliknya, tingkat penerimaan pada kinerja parlemen kurang dari 40 persen.