Pemerintah Mendesain Enam Program Perbaikan

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan peti kemas, Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/11/2019). Presiden Joko Widodo meminta menteri Kabinet Indonesia Maju, yang terkait untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan dengan menggenjot kinerja ekspor melalui pencarian pasar nontradisional dan meningkatkan perjanjian perdagangan bebas dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendesain enam program perbaikan neraca perdagangan yang akan dieksekusi dalam satu tahun mendatang. Program jangka pendek ini sebagai pijakan untuk memulai transformasi ekonomi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, program perbaikan neraca dagang jangka pendek mulai dilaksakan pada 2020. Fokusnya untuk mengurangi impor minyak dan gas, serta mengembangkan substitusi impor.

Enam program perbaikan neraca perdagangan meliputi implementasi mandatori biodiesel 30 persen (B-30) pada 2020, dengan penyaluran FAME sebesar 9,6 juta kiloliter. Implementasi B-30 ini diperkirakan menghemat devisa 4,8 miliar dollar AS.  Selain itu adalah meliputi percepatan pembangunan pabrik gasifikasi batubara berkapasitas 1,8 juta ton per tahun untuk substitusi impor elpiji.

Program ketiga adalah restrukturisasi Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk mengurangi impor produk petrokimia. Penghematan devisa dari restrukturisasi TPPI diperkirakan 1 miliar AS per tahun.

Berikutnya adalah terkait pembangunan smelter untuk hilirisasi produk tambang terutama industri nikel. Industri hulu dan hilir aluminium juga akan diintegrasikan melalui program sinergi BUMN.

Baca juga: Hilirisasi Tambang Perkuat Industri Dalam Negeri

Sementara yang kelima adalah pengembangan green refinery di Plaju Sumatera Selatan oleh PT Pertamina. Pengembangan greenfuel ini dalam tahap penelitian dan percobaan untuk menggantikan BBM berbasis fosil.

Terakhir, atau keenam, yakni pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMPTS) melindungi produk dalam dari masuknya impor yang negeri produk sejenis.

”Semua program perbaikan neraca dagang itu dalam satu tahun sudah mulai dilaksanakan. Misalnya, B-30 mulai Januari 2020,” kata Iskandar di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada November 2019 defisit 1,33 miliar dollar AS. Nilai defisit itu terbesar kedua sepanjang Januari-November 2019, setelah April 2019 yang defisit 2,29 miliar dollar AS.

Defisit pada November itu semakin melebarkan defisit neraca perdagangan pada Januari-November 2019 menjadi sebesar 3,105 miliar dollar AS.

Iskandar mengatakan, impor minyak dan gas meningkat karena kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) naik setiap menjelang akhir tahun. Namun, impor migas secara keseluruhan tahun ini menurun tajam. Hal itu sejalan dengan implementasi program substitusi impor yang dijalankan sejak 2018, seperti B-20.

Baca juga: Substitusi Impor dan Dorong Ekspor

”Meski ada perbaikan, neraca perdagangan tahun 2019 masih akan defisit, tetapi lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018,” kata Iskandar.

Kontraksi terhadap kinerja ekspor dan impor bukan hanya dialami Indonesia. Berdasarkan riset Kemenko Perekonomian, kata Iskandar, 62 dari 95 negara di dunia per Agustus 2019 mengalami pertumbuhan ekspor negatif. Kondisi ini adalah konsekuensi atas berlanjutnya perang dagang AS-China.

Bank Dunia dalam ”Laporan Perekonomian Kawasan Asia Timur dan Pasifik: Risiko Pelapukan Meningkat” memperkirakan, pertumbuhan ekspor Indonesia minus 1 persen pada 2019 dari sebelumnya 6,5 persen pada 2018. Sementara impor tumbuh minus 3,5 persen pada 2019 dari tahun 2018 yang tumbuh 12 persen.

Kompas

Program jangka pendek transformasi ekonomi. Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hilirisasi industri

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dalam wawancara ekslusif bersama Kompas, beberapa waktu lalu, mengatakan, untuk mempercepat hilirisasi industri, kebijakan smelter di sektor pertambangan akan diadopsi ke sektor-sektor lain, misalnya, perkebunan.

Nantinya, kata Suharso, perusahaan yang akan memperpanjang izin usaha perkebunan sawit wajib melakukan hilirasi industri di dalam negeri. Selama ini banyak perusahaan mengeruk sumber daya alam dari Indonesia, tetapi membangun industri di luar negeri. Kebijakan ini akan segera dieksekusi oleh Kementerian Perindustrian.

Baca juga: Mendobrak Bisnis Tanpa Batas

Dalam draf rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pertumbuhan eskpor dan impor ditargetkan seimbang masing-masing 4,8 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan ekspor nonmigas 7,2 persen. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020-2024 sebesar 6 persen bisa tercapai.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal, berpendapat, perbaikan neraca dagang sangat terkait dengan industri manufaktur. Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) harus mulai ditingkatkan. Salah satu kuncinya dengan menjamin ketersediaan bahan baku.

”Indonesia dapat mencontoh Vietnam yang menerapkan kebijakan tarif impor bahan baku rendah atau nol. Kendati keran impor dibuka, tetapi produktivitas industri diyakini tumbuh,” kata Fithra.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal

Dia mencontohkan, sejak pengenaan tarif impor bahan baku rendah, industri tekstil di Vietnam tumbuh mencapai 17 persen. Sementara industri tekstil Indonesia saat ini hanya kisaran 5 persen. Kebijakan pembatasan impor jangan sampai menahan produktivitas industri dalam negeri.

Produktivitas industri manufaktur yang mengkhawatirkan tecemin pada impor barang modal pada Januari-November 2019 sebesar 2,5 miliar dollar AS atau turun 3,55 persen secara tahunan, dan impor barang bahan baku dan penolong 11,17 miliar dollar AS atau turun 13,23 persen.