Lima Daerah Rawan Konflik dan Teror di Papua Punya Markas Polres Baru
Lima daerah rawan konflik di Papua kini memiliki markas polres baru. Keberadaan markas polres baru itu bertujuan menjamin rasa aman warga dari berbagai gangguan keamanan.
Oleh
FABIO COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Lima daerah rawan konflik di Papua kini memiliki markas kepolisian resor baru. Keberadaan markas kepolisian resor baru itu bertujuan menjamin rasa aman warga dari berbagai gangguan keamanan.
Kelima kepolisian resor (polres) itu ada di Kabupaten Yalimo, Intan Jaya, Deiyai, Puncak, dan Kabupaten Nduga. Daerah-daerah itu dikenal rawan konflik sosial dan teror kelompok militer bersenjata. Misalnya, kelompok Egianus Kogoya di Nduga dan kelompok Lekagak Telenggen di Puncak hingga Intan Jaya.
Di Yalimo, sekelompok orang tidak dikenal membakar kantor sejumlah instansi pemerintahan di daerah Sugapa, ibu kota Kabupaten Yalimo, Papua, September 2019. Sebulan sebelumnya, unjuk rasa berakhir di Deiyai yang menyebabkan satu anggota TNI meninggal.
Dengan tambahan lima polres anyar ini, total ada 28 polres di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua. Tinggal Kabupaten Dogiyai yang belum memiliki polres.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, di Jayapura, Selasa (17/12/2019), mengatakan, kepastian penambahan polres baru ini berdasarkan telegram rahasia Kepala Polri dengan nomor 3234 pada 6 Desember 2019.
Dalam telegram yang sama, telah dipilih juga personel kepolisian yang bakal memimpin polres-polres itu. Ajun Komisaris Besar Mohamad Darojat Daimboa akan memimpin Polres Nduga, Ajun Komisaris Besar Dicky Saragih (Kapolres Puncak), Ajun Komisaris Besar Bambang Budianto (Kapolres Deiyai), Ajun Komisaris Besar Juli Donggala (Kapolres Intan Jaya), dan Ajun Komisaris Besar Rahmat Kaharuddin (Kapolres Yalimo).
”Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw akan melantik lima perwira menengah di Polda Papua pada Rabu (18/12/2019),” kata Ahmad.
Ia menambahkan, mutasi perwira dan anggota Polri ke lima polres tersebut akan segera terlaksana pada Januari mendatang. Dia berharap, keberadaan polres tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar pelayanan keamanan di lima daerah itu berjalan lancar. Polri, kata Ahmad, ingin memberikan pelayanan keamanan terbaik bagi masyarakat Papua.
”Rencananya, status pos polisi yang ada lantas akan ditingkatkan menjadi polsek (kepolisian sektor). Sementara itu, distrik atau kecamatan di Papua yang belum memiliki polsek akan segera disiapkan,” ujar Ahmad.
Bupati Puncak Willem Wandik mengapresiasi kehadiran markas polres baru. Sebelumnya hanya terdapat polsek di daerah yang berada di kawasan Pegunungan Tengah Papua tersebut.
”Sudah lama kami telah mengusulkan adanya polres di Puncak. Bahkan, kami sudah menyiapkan fasilitas kantor yang lengkap untuk kegiatan operasional polres. Akhirnya, usulan itu terpenuhi juga,” tutur Willem.