Daerah-daerah rentan bencana berbenah menghadapi risiko bencana. Dalam rangka mitigasi bencana di daerah, BNPB mengusulkan instruksi presiden yang mewajibkan daerah memiliki rencana kedaruratan jelas dan kuat.
Oleh
MEGANDIKA WICAKSONO / RENY SRI AYU / YOLA SASTRA
·5 menit baca
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS) 19-03-2019
Puing-puing rumah yang ambruk akibat diterjang banjir bandang di Perumahan Doyo Baru, Sentani, Papua, Selasa (19/3/2019). Data dari Kementerian Sosial menyebutkan jumlah rumah yang rusak berat akibat banjir bandang mencapai 350 unit, dan sebanyak 174 unit lainnya terendam.
JAKARTA, KOMPAS - Pergantian tahun yang identik dengan bencana hidrometeorologi semakin dekat yang didahului sejumlah banjir dan longsor di beberapa daerah sejak November 2019. Sejumlah daerah pun menegaskan telah siaga menghadapi bencana di tengah trauma warga penyintas.
Kesiagaan itu, di antaranya dalam wujud sosialisasi risiko, pemetaan daerah bencana, menyiapkan posko dan logistik, dana kedaruratan, hingga simulasi bencana. Meski begitu, kekhawatiran masih saja ada.
”Kami selalu waspada dan trauma, terutama jika hujan berhari-hari dengan intensitas tinggi,” kata Purwanto (50), warga Desa Sampang Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019). Saat dusun Jemblung di desa itu longsor Desember 2014, ia kepala desa di sana.
Arsip BPBD Banjarnegara
Material longsor menutup ruas jalan Banjarnegara-Karangkobar, Jawa Tengah, Jumat (9/2).
Dari 94 korban meninggal saat itu, hingga kini 20 jasad tidak ditemukan. Pascabencana, 30 warga desa dilatih mitigasi kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan mengenali tanda-tanda longsor dan gerakan tanah.
Kekhawatiran pada bencana sebelumnya juga dirasakan para penyintas banjir di daerah aliran sungai yang berhulu di kawasan Bandung utara, Jawa Barat. Salah satunya Tisna (49), warga RT 04, RW 04 Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.
Data BNPB, sebanyak 274 kabupaten/kota masuk area bahaya sedang-tinggi longsor. Jumlah warga terpapar 40,9 juta jiwa.
Posisi rumah Tisna kurang lebih 10 meter dari tepi Sungai Cipamokolan. “Kami belum tahu bagaimana tanda-tanda banjir seperti tahun lalu. Jadi, kami memilih pergi dan akan kembali jika hujan reda. Biasanya kami memilih bertahan di pinggir Jalan Sirnagalih yang lebih tinggi,” ujar Tisna. Jalan tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari rumahnya.
KOMPAS/RENY SRI AYU
Zaenal Daeng Sewang (65), Kamis (24/1/2019), menangis pascabanjir bandang di Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sekitar 90 kilometer dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain rumahnya hancur, semua ternak ayamnya mati.
Beda lagi dengan warga penyintas banjir di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelatihan mitigasi bencana sudah dilakukan. Januari lalu, wilayah itu diterjang banjir dan banjir bandang. Ratusan rumah, sekolah, jembatan, dan jalan hancur. Enam belas orang meninggal.
Warga di daerah aliran Sungai Kelara telah diminta siaga dan mengamankan barang kebutuhan pokok. "Pembenahan aliran sungai kami lakukan. Pekan depan, kami bangun posko di kantor BPBD,” kata Kepala BPBD Jeneponto, Anwaruddin.
Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, warga di sejumlah desa rentan bencana juga dilatih. Di Desa Pujiharjo misalnya, sejak 2018 telah dibangun jalur evakuasi dan penentuan titik kumpul.
KOMPAS/DEFRI WERDIONO
Hutan lindung di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang dua dekade lalu gundul karena pembalakan, kini terlihat hijau, Kamis (12/12/2019).
“Selama musim hujan, debit sungai dicek periodik petugas linmas. Di sini hampir setiap tahun banjir, karena sungainya memang dangkal,” kata Sekretaris Desa Pujiharjo, Sri Kuncoro. Pujiharjo diterjang banjir bandang tahun 2001, 2003, dan 2016 yang disebabkan bukit gundul pascapembalakan besar-besaran pada era Reformasi.
Lahan kritis
Data Pemprov Jatim, ada 1,5 juta hektar lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan. Daerah Aliran Sungai Brantas, Bengawan Solo, dan Sampean merupakan tiga kawasan utama sekaligus terbanyak lahan kritisnya.
Di DAS Cimanuk dan Citanduy yang membentang di Jabar hingga Jateng, sekitar 100.000 hektar lahan kritis. “Memang cukup luas. Perlu dihijaukan,” kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Cimanuk-Citanduy Rukma Dayadi dalam Gerakan Nasional Pemulihan DAS di Hutan Kota Sumber, Kabupaten Cirebon.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Bupati Cirebon Imron Rosyadi (memegang cangkul) menanam pohon di Hutan Kota Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). Sebanyak 30 pohon ditanam dalam acara Gerakan Nasional Pemulis DAS 2019.
Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis pukul 18.00 kemarin, banjir bandang melanda Desa Bolapapu. Banjir diikuti lumpur, batu, dan kayu itu menewaskan bapak dan anak.
Banjir dari luapan sungai di Dusun Pangana yang berhulu di gunung. "Banjir ini seperti tahun 2011. Ada air, lumpur, kayu," kata Udi (30), warga Bolapapu, sekitar 70 kilometer selatan Kota Palu.
Data BNPB, sebanyak 274 kabupaten/kota masuk area bahaya sedang-tinggi longsor. Jumlah warga terpapar 40,9 juta jiwa. Daerah rawan longsor, antara lain di Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Anggota BPBD Kota Madiun memasukkan paket selimut yang baru diambil dari Gudang BPBD Jawa Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (12/12/2019). Pemberian logistik ke kabupaten/kota sebagai persiapan kondisi darurat bencana.
Data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh menyebut 250.000 ha lahan kritis di wilayah DAS Krueng Aceh. Lahan itu tersebar di hutan lindung dan budidaya.
Kajian di barat Aceh (Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Selatan) banyak kawasan resapan air di hulu rusak, tutupan hutan berkurang. Lahan resapan beralih jadi perkebunan, termasuk sawit.
“Kalau hulu tak dibereskan, banjir terus mengancam,” kata Peneliti Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Ella Meilianda. Sejak November lalu, banjir melanda sejumlah kecamatan di Aceh, seperti Aceh Singkil, Langsa, dan Nagan Raya.
KOMPAS/DOK BPBA
Permukiman warga di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh tergenang banjir, Sabtu (16/11/2019).
Rencana cadangan
Merespons bencana hidrometeorologi yang kian intens di banyak daerah, BNPB mengusulkan ada instruksi presiden (inpres) yang mewajibkan daerah menyusun rencana kedaruratan (contigency plan). Inpres itu diharapkan mengoptimalkan mitigasi bencana.
Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan, inpres masih dibahas BNPB bersama kementerian di Kantor Sekretariat Kabinet. "Kalau sudah final akan dilaporkan," kata Doni saat berkunjung di Sumatera Barat.
KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo.
Menurut dia, inpres itu mewajibkan daerah menyusun rencana cadangan penanggulangan bencana. Itu meliputi pra, saat, dan pascabencana. Beberapa kluster ancaman bencana itu, antara lain bencana geologi, vulkanologi, hidrometeorologi, limbah industri, dan kegagalan teknologi.
Inpres dibutuhkan karena banyak pemimpin setingkat bupati, wali kota, dan sekretaris daerah tidak tahu riwayat kebencanaan. Akibatnya, masyarakat tak cukup informasi sehingga tidak siap saat bencana kembali terjadi.
"Contohnya, di suatu daerah yang saya kunjungi ternyata pernah ada gempa dan tsunami berulang kali. Pejabatnya tidak tahu," kata Doni.
Pemerintah pusat tidak mungkin lepas tangan, tapi pada dasarnya daerah harus memiliki dana cadangan.
Salah satu yang tercakup dalam inpres itu soal kewajiban daerah menyiapkan dana tanggap darurat sementara untuk bencana. Dana itu penting, supaya saat bencana pertolongan pertama bisa dilakukan daerah tanpa menunggu pusat.
"Pemerintah pusat tidak mungkin lepas tangan, tapi pada dasarnya daerah harus memiliki dana cadangan. Tentunya harus koordinasi pimpinan daerah dengan dewan," ujar dia.
Dua tahun terakhir, alokasi dana bencana naik. Tahun 2018, realisasi anggaran Rp 7,3 triliun, sedangkan alokasi dana cadangan tahun 2019 Rp 15 triliun. Itu di luar anggaran BNPB dan asuransi bencana. (Kompas, 7/5/2019)
Terkait mitigasi bencana, pejabat di daerah diharapkan lebih inovatif. Salah satunya, penggunaan dana desa untuk program pengembalian fungsi konservasi di kawasan rusak.
KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) menanam pohon di Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). Pemprov Jabar bersama instansi lain menanam 17.150 pohon merehabilitasi lahan di kawasan Bandung utara.
Untuk itu, perlu ada aturan pemerintah hingga tingkat desa. Seiring dengan adanya rencana kedaruratan itu, kata Doni, para kepala desa diharapkan turut ambil bagian. "Ada dana desa yang bisa dialokasikan untuk membuat kebun bibit untuk ditanami di daerah yang sudah gundul," ujar dia.
Bibit-bibit itu, misalnya bibit buah-buahan, bisa ditanami di daerah hutan yang sudah gundul. Pohon yang tumbuh akan menyimpan cadangan air sehingga lokasi itu tidak lagi kekeringan saat musim kemarau dan kebanjiran saat musim hujan. Buah dari pohon itu juga bisa dipanen untuk sumber pendapatan.
