Usaha mikro kecil dan menengan (UMKM) dinilai masih punya prospek positif tahun depan. Sektor bisnis UMKM yang diperkirakan melejit adalah tekstil, makanan-minuman, dan ekonomi kreatif.
Oleh
MEDIANA
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Peran usaha mikro, kecil, dan menengah tetap menjadi salah satu harapan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Kemunculan teknologi digital dapat mendorong bisnis mereka tumbuh lebih berkualitas.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira Adhinegara, menilai, bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mempunyai prospek positif pada tahun 2020. Dilihat dari latar belakang sektor industri, bisnis UMKM yang diperkirakan melejit adalah usaha yang berkecimpung di tekstil, makanan minuman, dan ekonomi kreatif yang berjualan secara daring.
Adapun UMKM sektor tekstil dinilai bakal mendapat efek dari perang dagang Amerika Serikat dan China. UMKM sektor tekstil lokal kemungkinan bisa meraup limpahan, seperti banyak pesanan yang menyokong rantai pasok.
Sementara bisnis UMKM sektor makanan minuman akan tetap moncer pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh gaya hidup kelas menengah dan generasi muda. Syaratnya, pelaku UMKM tetap berinovasi produk. Adanya platform pesan-antar yang dikelola aplikasi transportasi ikut mendongkrak bisnis UMKM makanan-minuman.
Terkait UMKM ekonomi kreatif yang berjualan daring, lanjut Bhima, pemerintah telah berupaya mengakomodasi produk buatan mereka melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Pasal 12 PP No 80/2019 menyebutkan, dalam melakukan PMSE, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah, antara lain mengutamakan produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing barang lokal, dan menyediakan fasilitas promosi.
”Saat ini, porsi UMKM yang berjualan daring khususnya di laman pemasaran sekitar 40 persen. Meski demikian, pemilik platform mengakui pesatnya transaksi jual beli barang sehingga mereka berani membuka gudang-gudang penyimpanan sampai ke tingkat kecamatan,” ujar Bhima di sela-sela diskusi ”Ekonomi 2020: Saatnya Yang Muda Ambil Peluang”, Jumat (6/12/2019), di Jakarta.
Menurut Bhima, pemerintah tetap perlu memberikan insentif kepada pelaku UMKM, baik bersifat jangka pendek maupun panjang. Sebagai contoh, insentif pajak berupa relaksasi tarif ataupun upaya mendorong kepatuhan di lapangan.
Momentum rencana menyusun omnibus hukum perpajakan harus dimanfaatkan. Pemerintah disarankan mengikutsertakan nasib UMKM saat penyusunannya, bukan hanya korporasi.
Terkait kontribusi dalam aktivitas ekspor, lanjutnya, peran UMKM Indonesia masih berada di urutan kedua terendah di Asia Tenggara. Kehadiran platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang nasional sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengakomodasi produk UMKM lokal berjualan ke pasar luar negeri, bukan sebaliknya. Pemerintah bekerja sama dengan platform e-dagang asing untuk membantu memasarkan produk lokal.
Masih berkaitan dengan PP No 80/2019, Bhima mengemukakan, memang ada pro kontra kewajiban izin usaha bagi pelaku UMKM. Akan tetapi, jika pemerintah tetap bersikeras agar ketentuan itu berjalan, pelaku UMKM tetap harus diberikan insentif kemudahan. Misalnya, pelayanan pengurusan izin cepat dan ada jaminan bebas dari pungutan liar.
Mengenai arahan regulator agar bank umum terlibat menyalurkan kredit ke UMKM, dia berharap ketentuannya tidak kaku. Peluang channeling pendistribusian pinjaman bank dan perusahaan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi harus dimanfaatkan.
Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengemukakan, di Bank OCBC NISP, pembagian penyaluran kredit terdiri dari 57 persen kepada usaha kecil menengah (UKM), 32 persen pinjaman kepada korporasi, dan 11 persen pinjaman kepada institusi. Per September 2019, pertumbuhan distribusi kredit cenderung flat, terutama datang dari kredit korporasi. Sementara pertumbuhan distribusi pinjaman ke UKM tumbuh dua digit.
Mengenai arahan BI agar bank umum menyalurkan kredit kepada UMKM paling rendah 20 persen terhadap total pembiayaan, Bank OCBC NISP berusaha memenuhinya meskipun belum maksimal. Rasio penyaluran pinjaman terhadap total saat ini mencapai 18 persen. Parwati menjelaskan, Bank OCBC NISP memang tidak terjun ke distribusi kredit kepada pelaku usaha mikro karena bukan kepiawaian perusahaan.
Menurut dia, arahan BI itu perlu dikaji ulang. Alasannya, tidak semua perbankan umum memiliki kepiawaian menyalurkan kredit kepada UMKM. Ada beberapa bank umum yang sudah sejak lama mempunyai bisnis inti pinjaman bukan kepada UMKM.
Tidak semua perbankan umum memiliki kepiawaian menyalurkan kredit kepada UMKM.
”Untuk proyeksi tahun 2020, kami memperkirakan, penyaluran kredit kepada pelaku UMKM tetap tumbuh dua digit, sedangkan kredit korporasi hanya tumbuh satu digit,” kata Parwati.
Bank OCBC NISP juga terlibat dalam pemberdayaan UKM. Melalui Nyalakan Bisnismu, misalnya. Layanan ini mencakup paduan mengakses jasa keuangan secara daring. Perusahaan juga bekerja sama dengan perusahaan rintisan bidang teknologi untuk menghadirkan fitur perakuntanan yang mudah diikuti UKM.
Parwati menambahkan, pihaknya berharap bunga pinjaman modal kerja bisa turun pada 2020. Tujuannya, agar UKM bisa lebih produktif.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Statistik Perbankan Indonesia September 2019, penyaluran kredit hingga September 2019 mencapai Rp 5.524 triliun. Setahun sebelumnya, nilai penyaluran kredit sabet sekitar Rp 5.120 triliun.
Total penyaluran kredit perbankan sekitar Rp 5.524 triliun itu dibagi menjadi 46,24 persen kredit modal kerja, 26,6 persen kredit investasi, dan 27,7 persen kredit konsumsi.
Adapun total penyaluran kredit perbankan hingga September 2018 sekitar Rp 5.120 triliun, pembagiannya adalah 46,48 persen kredit modal kerja, 25,88 persen kredit investasi, dan 27,64 kredit konsumsi.
Country Brand Manager Shopee Indonesia Rezki Yanuar, yang ditemui seusai pengumuman Didi Kempot sebagai duta merek terbaru Shopee Indonesia, mengatakan, pihaknya mempunyai program Kreasi Nusantara. Program ini melatih UMKM lokal yang setiap hari memproduksi barang.
Pembinaan yang dilakukan bertujuan mempersiapkan mereka agar siap melayani permintaan di luar Indonesia atau ekspor. Pada 2019, dari hasil program, ada sekitar 5.000 produk diekspor dan sekarang masuk evaluasi Shopee Indonesia.
Di luar Kreasi Nusantara, Shopee Indonesia menerapkan kebijakan yang memungkinkan UMKM berjualan di fitur mal. Persyaratannya, UMKM yang semula berjualan di fitur laman pemasaran mempunyai performa bagus, baik dari konsistensi kualitas produk maupun pelayanan kepada konsumen.
Terkait promo ulang tahun Shopee bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja menyebut tema yang diambil adalah sentuhan Nusantara. Ia berharap, transaksi yang bisa dibukukan melebihi perolehan tahun lalu sebesar 12 juta.