Alokasi anggaran subsidi (”public service obligation”/PSO) transportasi untuk tiga moda pada 2020 berkurang Rp 1,1 triliun. Perubahan itu terjadi dalam rapat besar badan anggaran DPRD DKI Jakarta.
Oleh
Helena F Nababan
·2 menit baca
Kompas/Riza Fathoni
Halte JakLingko yang terhubung dengan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). Hingga kini, mikrobus dalam JakLingko masih gratis. Operasional bus ini mengandalkan subsidi Pemprov DKI Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Alokasi anggaran subsidi (public service obligation/PSO) transportasi untuk tiga moda pada 2020 berkurang Rp 1,1 triliun. Perubahan itu terjadi dalam rapat besar Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (2/12/2019), menjelaskan, PSO transportasi yang dianggarkan dalam usulan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rp 5,662 triliun, diturunkan menjadi Rp 4,55 triliun dalam pembahasan KUA-PPAS.
Anggaran subsidi transportasi ini merupakan alokasi anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI dan disalurkan kepada tiga operator transportasi umum yang juga BUMD Pemprov DKI, yaitu PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan PT LRT Jakarta. Anggaran subsidi transportasi ini dialokasikan supaya setiap warga bisa mengakses dan menggunakan angkutan umum dengan tarif terjangkau yang ditetapkan pemerintah.
PSO untuk PT Transportasi Jakarta turun dari Rp 4,197 triliun menjadi Rp 3,291 triliun. Alokasi untuk PT MRT Jakarta dari usulan Rp 938,5 miliar menjadi Rp 825 miliar. Kemudian untuk PT LRT Jakarta dari Rp 527,5 miliar menjadi Rp 439,6 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo ketika ditemui di Jakarta, Senin (26/8/2019).
Syafrin melanjutkan, PSO sebesar itu dihitung untuk memenuhi kebutuhan subsidi selama 10 bulan. Sisanya akan diperjuangkan kembali dalam pembahasan APBD Perubahan 2020.
Meski ada penurunan PSO, Syafrin memastikan, tidak ada perubahan tarif angkutan yang dibayarkan masyarakat. Masyarakat masih membayar Rp 3.500 untuk layanan bus Transjakarta, Rp 5.000 untuk LRT, dan Rp 14.000 (jarak terjauh) untuk MRT Jakarta. Ia berharap tidak ada penurunan kualitas layanan dari setiap operator.
Muhamad Kamaluddin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, menambahkan, ia sudah mengetahui adanya pengurangan alokasi subsidi transportasi untuk MRT Jakarta tersebut. ”Kami masih berharap PSO akan tetap sama dengan usulan kami. Namun, kalau memang harus berkurang, kami akan melakukan efisiensi,” ucapnya.
Kompas
Kondisi lalu lintas di sekitar Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Foto diambil pada awal Agustus 2019.
Meski alokasi PSO turun, lanjut Kamaluddin, target penumpang harian untuk MRT Jakarta 2020 masih sama, yaitu 100.000 orang per hari. Adapun rata-rata penumpang MRT Jakarta pada 2019 sebanyak 90.000 orang per hari.
”Target penumpang pada 2020 tetap sama, 100.000 orang per hari. Jadi, layanan jangan sampai turun, tetap sesuai target. Kenyamanan dan keselamatan tetap sesuai target. Kualitas juga tidak turun,” ujar Kamaluddin.
MRT Jakarta juga pada 25 November lalu sudah meluncurkan kartu tiket multitrip. Kartu itu melengkapi tiket single trip yang sejak peresmian MRT Jakarta pada 24 April 2019 sudah diluncurkan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F17207bb0-3c5d-4590-ad02-54e7da4442ea_jpg.jpg){kind=logo}
