Anggaran ”Event” Naik, Rehabilitasi Sekolah Ditunda
Anggaran untuk sejumlah kegiatan, termasuk Formula E pada 2020, menjadi Rp 1,5 triliun. Di sisi lain, anggaran rehab sekolah dipangkas dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Ada 30 sekolah yang tertunda direhab.
Oleh
Irene Sarwindaningrum
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Anggaran penyelenggaraan event dari diskusi, festival-festival, hingga Formula E dalam KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 naik menjadi Rp 1,5 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 62,5 miliar. Jumlah anggaran event ini juga lebih tinggi daripada anggaran untuk rehabilitasi sekolah tahun 2020 sebesar Rp 1,4 triliun.
Hasil rekap internal Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), anggaran event ini tersebar di anggaran yang dibahas di Komisi A, B, D, dan E DPRD DKI Jakarta dan penyertaan modal daerah (PMD). Anggaran tersebut untuk pos usulan 378 event. Sementara tahun 2017, sesuai data terakhir yang bisa ditelusuri PSI, terdapat pos anggaran untuk 246 event.
Sampai Jumat (29/11/2019) sore, KUA-PPAS 2020 belum diunggah untuk akses publik di apbd.jakarta.id karena menurut rencana baru diunggah setelah pemasukan data yang berlangsung hingga Senin pekan depan.
Dari jumlah event itu, anggaran Formula E sekitar Rp 1,16 T merupakan jumlah terbesar. Anggaran ini terdiri dari commitment fee dan pra-event Formula E di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta sebesar Rp 396 miliar serta PMD untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 767 miliar. Commitment fee Formula E ini harus dibayarkan selama lima tahun dengan jumlah Rp 396 miliar per tahun.
Pos anggaran event-event lain tersebar di berbagai dinas dan suku dinas, unit pengelola teknis dan dinas. Di antaranya Festival Move On Jones dengan anggaran Rp 1 miliar, Kepulauan Seribu Water Sport Competition sebesar Rp 3,9 miliar, Festival Tahun Baru sebesar Rp 5 miliar yang dibahas di Komisi B, dan Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran yang dibahas di Komisi A.
Di Komisi E, terdapat pos anggaran event untuk Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) SMA, Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun DKI Jakarta Rp 565 juta, Kejuaraan Sepatu Roda Pelajar DKI Jakarta Rp 240 juta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari, mempertanyakan manfaat dari banyaknya event tersebut untuk Jakarta. Ia menilai perlu ada target dan hasil yang jelas yang disasar dari penyelenggaraan acara. ”Penyelenggaraan event sangat perlu untuk Jakarta, tetapi tak perlu sebanyak itu. Lebih baik event secukupnya, tetapi benar-benar berkualitas,” katanya.
Penyelenggaraan event sangat perlu untuk Jakarta, tetapi tak perlu sebanyak itu. Lebih baik event secukupnya, tetapi benar-benar berkualitas.
Menurut Eneng, perhelatan-perhelatan tersebut masih bisa dihapus dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, untuk perhelatan lain nantinya masih akan disisir dalam pembahasan RAPBD selanjutnya. Namun, untuk Formula E, anggaran tak bisa dikurangi karena kegiatan tersebut sudah menjadi kesepakatan dengan pihak internasional. ”DKI Jakarta tak bisa mencabut komitmen yang sudah disepakati tanpa membuat malu Indonesia,” katanya.
Pelaksana Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Suharti mengatakan, penyelenggaraan event di Jakarta dimaksudkan untuk meningkatkan potensi yang ada. Salah satunya untuk meningkatkan perekonomian pariwisata di Kepulauan Seribu. ”Kalau pariwisata tidak ada event-event, mengundang orang datang akan sulit,” katanya.
Sementara itu, anggaran untuk rehab sekolah dalam KUA-PPAS 2020 ini turun dari usulan semula Rp 2,5 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Dari 86 lokasi yang diusulkan untuk rehab total, 56 lokasi disetujui, sedangkan 30 lainnya dipangkas untuk, menurut rencana, akan diusulkan kembali pada penganggaran tahun 2021 atau 2022.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat tak mau menyebutnya sebagai pemangkasan, tetapi penundaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ia menyatakan, penundaan rehab sekolah itu tetap mengedepankan keselamatan pelajar.
”Kami hanya menunda proses pelaksanaan rehabnya untuk satu-dua tahun ke depan, tapi dengan tetap mengedepankan keselamatan siswa,” katanya.
Menurut Syaefuloh, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta sebanyak 48 rehabilitasi sekolah per tahun. Dengan disetujuinya rehabilitasi sekolah sebanyak 56 lokasi, artinya sudah melebihi target tersebut.
Penundaan rehabilitasi sekolah di 30 lokasi itu sudah didasarkan pada hasil analisis dan peninjauan lapangan oleh suku dinas pendidikan setempat dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pembangunan. Ia menyatakan tak menentang pelaksanaan Formula E. Namun, dengan adanya kebutuhan publik yang masih tinggi, ia menilai seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari sumber-sumber lain di luar APBD, salah satunya kerja sama dengan pihak swasta.