Demokrasi Inklusif Menjadi Fokus Pertemuan

KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu Menlu Jerman Heiko Mass, Jumat (14/9/2018), di Berlin, Jerman. Keduanya membahas peningkatan kerja sama ekonomi dua negara dan  membuka Bali Democracy Forum Chapter Berlin. BDF akan kembali digelar di Bali, 5-6 Desember 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Demokrasi yang inklusif menjadi kunci utama dalam pembangunan global. Untuk itu, demokrasi perlu melibatkan keterlibatan seluruh pihak dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk perempuan.

Pandangan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Bali, 5-6 Desember 2019. BDF kali ini mengangkat tema ”Democracy and Inclusivity”.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Hermawan, di Jakarta, Kamis (28/11/2019), mengatakan, masyarakat berperan penting dalam politik, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu kelompok masyarakat yang penting adalah perempuan.

”Demokrasi bersentuhan dengan masyarakat, tentunya juga dengan kaum perempuan. Kalau kita bisa menunjukkan pentingnya peran perempuan, diharapkan demokrasi akan tumbuh dan berkembang baik,” kata Cecep.

Apalagi, lanjut Cecep, kaum paling rentan dalam tatanan masyarakat adalah perempuan. Dengan pembahasan ini, suara mereka diharapkan akan lebih terdengar.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Cecep Hermawan (kiri) menyampaikan informasi terkait Bali Democracy Forum 2019 di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Cecep menambahkan, dalam BDF 2019, akan ada sesi diskusi tingkat menteri. Para menteri perempuan akan hadir untuk memberikan perspektif terkait kepemimpinan perempuan. Menteri perempuan yang akan hadir berasal dari Indonesia, Kenya, dan Australia.

Empat panel

Selain itu, BDF 2019 akan menggelar empat panel yang akan membahas demokrasi dari berbagai sudut pandang. Panel-panel tersebut akan diisi oleh pejabat pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, pemuda, dan pelaku usaha dari sejumlah negara.

”Panel keempat merupakan upaya baru karena mempertemukan kalangan pelaku usaha. Bicara demokrasi berarti bicara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, panel ini diharapkan dapat memberi perspektif baru (mengenai demokrasi),” ujar Cecep.

Salah satu panel di BDF 2019 juga akan membahas pemilihan umum di sejumlah negara. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Indonesia dan India akan mengisi panel ini untuk membagikan pengalaman dua negara yang melakukan pemilu langsung terbesar di dunia.

Kasubdit Politik dan Keamanan Direktorat Diplomasi Publik Kemlu Devdy Risa menambahkan, sebanyak 140 negara dan organisasi internasional diundang untuk menghadiri BDF 2019. Sejauh ini, sudah 81 negara yang mengonfirmasi akan hadir.

Kompas

Sepuluh kepala negara dan pemerintahan, termasuk kepala negara Indonesia, menteri, delegasi atau perwakilan negara peserta, berfoto bersama dalam Bali Democracy Forum (BDF) V di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/11/2012).

Sejumlah menteri luar negeri akan hadir, yakni—selain dari Indonesia—dari Palestina, Kenya, Australia, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Selandia Baru. Adapun wakil menteri yang akan hadir berasal dari Venezuela, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Qatar, dan Maladewa.

Cecep mengatakan, BDF 2019 diharapkan dapat mengeluarkan dokumen hasil pertemuan. Selain itu, Indonesia juga berharap agar negara-negara yang datang dapat meningkatkan kerja sama lintas sektor, seperti pelatihan dan beasiswa, untuk meningkatkan kontak antarmanusia terkait demokrasi.

”Tantangan besarnya adalah bahwa pertemuan memerlukan kreativitas untuk keluar dari rutinitas guna menghasilkan sesuatu yang baru. BDF ini tidak bersifat wajib, tetapi sebagai platform untuk mendengarkan pengalaman berdemokrasi,” tuturnya.