logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiIzin Perhutanan Sosial Kedepankan Kehati-hatian

Izin Perhutanan Sosial Kedepankan Kehati-hatian

Pemerintah membuka ruang pemberian izin perhutanan sosial di hutan bergambut. Perhutanan sosial ini mengecualikan pemberian jenis izin hutan tanaman rakyat untuk menghindari risiko kerusakan hutan.

Oleh ICHWAN SUSANTO
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Warga Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menunjukkan salah satu hutan desa yang mereka kelola melalui skema perhutanan sosial, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka ruang pemberian izin perhutanan sosial di hutan bergambut. Perhutanan sosial ini mengecualikan pemberian jenis izin hutan tanaman rakyat untuk menghindari risiko kerusakan hutan. Kini telah menumpuk sekitar 260.000 hektar pengusulan perhutanan sosial di lahan gambut.

Regulasi perhutanan sosial di hutan bergambut itu memakai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut. ”Kita sangat hati-hati karena prinsipnya tidak boleh buka lahan gambut,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kamis (28/11/2019), di Jakarta, seusai bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengikuti Festival Perhutanan Sosial Nasional.

Editor: Evy Rachmawati
Bagikan
Memuat data..