Pemerintah Minta Produsen Turunkan Harga Pakan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta para produsen menurunkan harga pakan ikan. Biaya pakan yang mencapai 70 persen ongkos produksi dinilai membebani pelaku usaha perikanan budidaya.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani berdialog dengan anggota Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (18/11/2019). Kadin Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dan berdialog mengenai tantangan dan peluang investasi di sektor Kelautan dan Perikanan.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta para produsen pakan menurunkan harga pakan ikan. Biaya pakan yang mencapai 70 persen dari ongkos produksi perikanan budidaya dinilai membebani pelaku usaha budidaya.

”Produsen pakan tolong satu suara. Pembudidaya mengeluh ongkos pakan mencapai 70 persen (dari biaya produksi). Ada enggak jalan keluarnya, atau turunlah (harga pakan),” katanya dalam Stakeholder Meeting Bidang Perikanan Budidaya di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut Edhy, pemerintah siap membenahi regulasi yang menghambat pabrik pakan serta distribusi pakan agar lebih efisien. Namun, jika tidak ada solusi harga pakan, pemerintah akan turun langsung.

”Kalian (pabrikan pakan) pasti tidak akan menang lawan pemerintah. Tetapi, kami tak mau menang-menangan karena Anda (pelaku usaha) variabel penting (perikanan budidaya). Hanya, jangan karena variabel penting, lalu merasa menang sendiri,” kata Edhy.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Deny Mulyono mengemukakan, hampir 60 persen sumber bahan baku pakan merupakan bahan impor sehingga mudah terdampak perubahan kurs. Di sisi lain, bahan baku impor kena pajak pertambahan nilai (PPN) sehingga berpengaruh pada harga.

”Perusahaan pakan selama ini sangat kompetitif, baik dari sisi kualitas maupun harga. Harga pakan bisa dibandingkan dengan negara lain, bisa dikatakan rata-rata sama,” katanya.

Hampir 60 persen bahan baku pakan merupakan bahan impor sehingga mudah terdampak perubahan kurs mata uang.

Menurut Deny, meruginya pelaku usaha budidaya dapat dipengaruhi managemen pakan atau budidaya yang kurang tepat. Selain itu, tata niaga produksi dari pembudidaya hingga ke konsumen terlalu panjang sehingga keuntungan yang diperoleh pembudidaya minim.

Pemerintah dinilai perlu mendorong bahan baku alternatif dalam negeri yang bisa dibuat untuk skala industri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Deretan keramba jaring apung di Sungai Martapura, Desa Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (12/11/2019).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pakan Mandiri Nasional Syafruddin Darmawan mengemukakan, sebanyak 28 koordinator pakan mandiri di seluruh Indonesia masih belum optimal. Beberapa kendala yang belum terpecahkan, yakni formulasi pakan, serta logistik lumbung pakan baru di setiap daerah agar pakan bisa dicetak dengan formula ideal.

Ia menambahkan, diperlukan pembenahan teknologi mesin-mesin pakan yang belum optimal. Saat ini, masih ditemukan sejumlah mesin pakan bantuan pemerintah yang mangkrak. ”Ini baru mesin bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, belum kementerian lainnya,” katanya.

Di samping itu, kebutuhan bahan baku bungkil kelapa sawit diharapkan bisa disisihkan oleh BUMN terkait. Saat ini, harga pokok produksi pakan mandiri sebesar Rp 5.500 dengan angka kandungan protein 28-30 persen dan rasio konversi pakan (FCR) 1,3-1.5.

Baca juga: Terobosan Ekonomi Perikanan