Posisi Komisaris Utama untuk Basuki Tjahaja Purnama dan Chandra Hamzah

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan posisi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi 2007-2011, Chandra Hamzah, dalam struktur komisaris utama perusahaan negara. Keduanya diharapkan membawa perubahan.

Perombakan pimpinan 142 badan usaha milik negara (BUMN), kata Erick, akan berlangsung sampai enam bulan ke depan. Sejauh ini, sejumlah posisi sudah diputuskan, yakni Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin akan mendampingi Basuki sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Adapun Direktur Keuangan Pertamina akan diisi Emma Sri Martini yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Emma mengisi posisi Pahala N Mansury yang akan menjabat Direktur Utama BTN.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Basuki Tjahaja Purnama

Menurut Erick, Chandra dipilih karena memiliki kompetensi di bidang hukum. Sebagai ujung tombak pembiayaan perumahan rakyat, BTN dinilai perlu disiapkan agar menjadi perusahaan yang sehat. BTN akan jadi penyokong program perumahan warga usia 25-35 tahun dan pembiayaan fasilitas perumahan di ibu kota baru.

Sementara Basuki dinilai mampu mendorong Pertamina mengurangi impor migas. Selain itu, ada pembangunan refinery yang perlu kerja tim yang kuat. ”Kami ingin orang yang (tipikal) pendobrak. Bukan pendobrak marah-marah. Saya rasa Pak Basuki beda. Kita perlu figur pendobrak supaya sesuai target,” kata Erick di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Kami ingin orang yang (tipikal) pendobrak.

Terkait penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Basuki, Erick meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Basuki untuk bekerja terlebih dulu.

Terkait nama Inas Nasrullah, politisi Partai Hanura, Erick mengelak. ”Saya hanya bisa menyebutkan (hasil) dari TPA (tim penilai akhir). Yang tidak melalui TPA saya tidak bisa komentar,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Integritas

Terkait pemilihan Basuki, pengajar Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, berpendapat, jabatan komisaris utama pada PT Pertamina (Persero) punya peran cukup sentral.

Pasalnya, kebijakan-kebijakan strategis perusahaan harus melalui persetujuan dewan komisaris. Namun, posisi komisaris tetap membutuhkan sosok yang berintegritas dan profesional. ”Kita tunggu kinerjanya seperti apa. Apakah mereka bisa menjawab tantangan Pertamina ke depan?” ujarnya.

Profesionalisme Dewan Komisaris Pertamina harus dibuktikan dengan kemampuan mereka bebas dari intervensi politik. Apalagi, Pertamina tengah menghadapi tantang berat, yaitu menaikkan produksi minyak yang terus merosot.