Posisi Netanyahu Semakin Terancam

REUTERS/AMMAR AWAD

Poster bergambar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terpampang di sebuah gedung di Jerusalem, Minggu (7/4/2019).

JERUSALEM, JUMAT — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu didakwa terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Posisinya semakin terancam karena menghadapi tantangan baru di tengah lumpuhnya sistem politik Israel.

Meskipun tidak harus mengundurkan diri, dukungan terhadap Netanyahu (70) dapat melemah. Padahal, Israel akan segera menggelar pemilu ketiga dalam satu tahun.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mendakwa Netanyahu atas tindak penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penerimaan suap. Tuduhan tersebut merupakan hasil dari investigasi selama 3 tahun.

”Hari di mana Jaksa Agung memutuskan untuk mendakwa seorang perdana menteri petahana atas kejahatan serius dalam pemerintahan yang korup adalah hari yang berat dan menyedihkan bagi publik Israel dan saya secara pribadi,” kata Mandelblit, yang dipilih langsung oleh Netanyahu, Kamis (21/11/2019).

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mendakwa Netanyahu atas tindak penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penerimaan suap.

Secara rinci, dakwaan itu menyebutkan, miliarder Arnon Milchan dan James Packer menjadi pemasok sampanye dan cerutu senilai 200.000 dollar AS kepada Netanyahu. Netanyahu membantu memperpanjang visa Milchan di Amerika Serikat. Tidak jelas apa yang diterima Packer sebagai imbalan.

Kasus terakhir menuduh Arnon Mozes, penerbit harian Yediot Ahronot, menawarkan pemberitaan positif tentang Netanyahu. Tawaran itu diberikan sebagai imbalan karena Netanyahu mendorong undang-undang yang akan merugikan surat kabar gratis yang telah menurunkan keuntungan Yediot Ahronot.

Dengan wajah pucat, Netanyahu dengan keras mengecam tuduhan tersebut dan menolak mengundurkan diri melalui siaran televisi nasional, Kamis malam. Polisi dan jaksa penuntut balik dituduh berkonspirasi untuk mengintimidasi saksi kunci.

”Dakwaan itu merupakan tuduhan palsu dari sebuah investigasi yang tercemar secara sistematis. Israel sedang menyaksikan upaya kudeta. Polisi dan penyidik tidak berada di atas hukum, tiba waktunya untuk menyelidiki mereka,” tuturnya.

AP PHOTO/ARIEL SCHALIT

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu didampingi istrinya, Sara, melambaikan tangan kepada para pendukungnya di Tel Aviv setelah pemungutan suara pemilihan umum Israel ditutup, Rabu (10/4/2019). Meskipun perolehan suara Partai Likud seimbang dengan perolehan suara Gerakan Biru-Putih, peluang Netanyahu terpilih kembali menjadi perdana menteri tetap besar.

Netanyahu yang telah menjabat selama 10 tahun ingin tetap menjabat untuk melawan tuduhan itu. Dalam hukum Israel, pejabat publik harus mengundurkan diri jika didakwa melakukan kejahatan, tetapi hukum itu tidak berlaku untuk perdana menteri. Dengan begitu, ia akan tetap memiliki kekuasaan untuk menekan jaksa penuntut dan mendorong parlemen memberi kekebalan hukum.

Netanyahu menjadi perdana menteri pertama Israel yang dituduh melakukan kejahatan. Pendahulunya, Ehud Olmert, terpaksa mengundurkan diri menjelang dakwaan korupsi. Olmert dipenjara selama 16 bulan.

Tuduhan serius yang pernah diterima Netanyahu adalah sebuah kasus yang disebut Kasus 4.000. Netanyahu dituduh meloloskan peraturan yang memberi temannya, pengusaha telekomunikasi, Shaul Elovitch, keuntungan senilai lebih dari 250 juta dollar AS. Sebagai imbalan, situs berita, Walla, menerbitkan artikel yang menguntungkan Netanyahu.

Jajak pendapat pada Oktober 2019 oleh Institut Demokrasi Israel menyebutkan, 65 persen warga menganggap Netanyahu harus mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Likud jika didakwa, sedangkan 24 persen lainnya menentang. Jajak pendapat ini memiliki margin kesalahan 4 persen.

Dalam beberapa bulan terakhir, petinggi Partai Likud tetap mendukung Netanyahu. Namun, setelah dakwaan, mereka kebanyakan diam.

Dalam beberapa bulan terakhir, petinggi Partai Likud tetap mendukung Netanyahu. Namun, setelah dakwaan, mereka kebanyakan diam.

Tolak kudeta

Mandelblit menolak tuduhan upaya kudeta ataupun motif politik di balik dakwaan korupsi itu. Ia mengklaim bertindak sepenuhnya atas dasar profesional.

”Ini bukan masalah politik. Ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada kami, orang-orang penegak hukum, dan kepada saya pribadi sebagai pemimpin,” ujarnya.

Mandelblit juga mengkritik tekanan yang dilancarkan oleh pendukung atau oposisi Netanyahu untuk memengaruhi keputusannya. Pengunjuk rasa sering berdemonstrasi di sekitar rumah Mandelblit.

GETTY IMAGES/AMIR LEVY

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta istrinya, Sara, dan anggota partai Likud menyambut para pendukung menjelang pengumuman hasil pemilihan di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4/2019).

Dakwaan terhadap Netanyahu muncul saat situasi politik Israel sedang kacau. Pemilu pada September 2019 memberikan hasil yang tidak jelas. Netanyahu dari Partai Likud dan pesaingnya, Ketua Umum Partai Biru dan Putih serta mantan kepala staf umum militer Israel, Benny Gantz, gagal membentuk koalisi mayoritas di parlemen. Peristiwa ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah.

Pada Kamis (21/11/2019), Israel memasuki periode 21 hari di mana setiap anggota parlemen dapat membentuk koalisi beranggotakan 61 orang untuk menjadi perdana menteri. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peluang memudar

Jika gagal, Israel harus menggelar pemilihan umum baru. Para calon akan menggelar kampanye selama 3 bulan diikuti oleh negosiasi pasca-pemilihan selama berminggu-minggu.

Satu-satunya jalan keluar dari krisis adalah menyatukan kedua partai yang sama-sama mengendalikan suara mayoritas parlemen. Namun, dakwaan korupsi itu membuat peluang penyatuan memudar.

”Seorang perdana menteri terjerat korupsi tidak memiliki mandat publik atau moral untuk membuat keputusan yang menentukan Israel,” demikian bunyi pernyataan Partai Biru dan Putih. (AP)