Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper (kiri) dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo menggelar konferensi pers bersama seusai Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) ke-51 di kantor Kementerian Pertahanan Korsel di Seoul, Jumat (15/11/2019).
Amerika Serikat telah lama menempatkan militernya di Korea Selatan yang tidak gratis biaya. Setiap tahun Seoul harus membayar kontribusi atas hal itu. Kini, AS meminta Korsel untuk memberi kontribusi lebih besar lagi.
SEOUL, JUMAT—Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mendesak mitra lama AS di Asia, Korea Selatan, untuk membayar biaya kontribusi lebih besar atas penempatan pasukan AS di Korsel.
”Ini merupakan kemitraan yang kuat, tetapi Korea Selatan adalah negara kaya dan bisa, serta harus membayar lebih untuk membantu membiayai pertahanan,” kata Esper dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Pertahanan Korsel Jeong Kyeong-doo usai menggelar pertemuan soal kebijakan pertahanan di Seoul, Jumat (15/11/2019).
Esper mengatakan, Korsel telah menyediakan ”jumlah dukungan yang sesuai pada masa lalu”. Penting untuk diketahui bahwa ”sebagian besar uang itu tetap di sini di negara ini—lebih dari 90 persen uang tersebut tetap berada di Korea, tidak mengalir ke AS”.
Jumlah uang yang diberikan Korsel untuk membiayai 28.500 tentara AS bervariasi dari tahun ke tahun. Tahun ini jumlahnya hampir 1 miliar dollar AS. ”Sangat krusial bahwa kita menyepakati (pakta pertahanan)... dengan beban kenaikan biaya ditanggung oleh Korea Selatan sebelum akhir tahun ini,” kata Esper.
Sementara Jeong menyampaikan bahwa dirinya dan Esper telah bertukar pandangan soal tanggung renteng biaya pertahanan yang harus adil, menguntungkan, dan disepakati kedua belah pihak. Namun, ia tidak menjelaskan kontribusi yang adil itu seperti apa.
Media-media di Korea Selatan melaporkan bahwa pemerintahan Donald Trump meminta kenaikan kontribusi lima kali lipat kepada Korsel menjadi 4,7 miliar dollar AS untuk tahun 2020. Jeong menolak mengonfirmasi jumlah itu dengan mengatakan, Korsel siap membayar biaya yang ”sesuai dan masuk akal”.
Dalam pidatonya, Rabu (13/11), ketika akan terbang ke Seoul, Esper menolak menyebutkan berapa kontribusi yang diminta AS. Menurut dia, Pemerintah AS telah meminta ”kenaikan substansial” atas dana kontribusi Korsel.
Dalam konferensi pers, Jumat, Esper menyampaikan, tuntutan AS akan kenaikan biaya kontribusi lebih besar tidak hanya berlaku kepada Korsel, tetapi juga bagi sekutu dan mitra AS lainnya di seluruh dunia.
Presiden Donald Trump sudah lama mempertanyakan mengapa AS masih harus membantu pertahanan sekutunya di Eropa dan Asia. Trump kemudian mendesak Korea Selatan untuk memberikan biaya kontribusi yang lebih besar atas penempatan militer AS di Korsel untuk mengimbangi ancaman Korea Utara.
Negosiasi dengan Seoul soal tanggung renteng biaya pertahanan tahun 2020 adalah salah satu hambatan besar dalam kemitraan AS-Korsel yang telah terjadi sejak perang Korea tahun 1950-1953. Survei Korea- Institute for National Unification yang dipublikasi pada pekan lalu memperlihatkan, 96 persen warga Korsel menentang permintaan kenaikan biaya kontribusi oleh AS.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan, pertemuan lanjutan membahas biaya operasional militer AS di Korsel akan diadakan pada 18-19 November tahun ini di Seoul.
Setelah menggelar pertemuan dengan Jeong, Esper memperingatkan keputusan Korea Selatan mengakhiri kerja sama intelijen dengan Jepang—yang disebut GSOMIA—akan berdampak pada kesiapan militer, khususnya dalam berbagi informasi tentang aktivitas militer Korut di kalangan sesama sekutu AS di kawasan.
”Satu-satunya pihak yang diuntungkan dari berakhirnya GSOMIA dan terus memanfaatkan friksi antara Seoul dan Tokyo adalah Pyongyang dan Beijing,” kata Esper.
Pakta Korsel-Jepang
Jeong menjelaskan, Korea Selatan dan Jepang akan berupaya mencari kesamaan pandangan sebelum pakta pertahanan itu berakhir pada 23 November 2019. Namun, sejauh ini tidak terlihat adanya terobosan untuk menuju hal itu.
Hubungan antara Korsel dan Jepang memburuk sejak tahun lalu ketika Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada warga Korsel yang mereka jadikan pekerja paksa selama perang. Jepang pun meresponsnya dengan membatasi ekspor bahan-bahan utama untuk pembuatan semikonduktor kepada Korsel.
Esper juga menuturkan bahwa kedua negara harus lebih fleksibel dalam menggelar latihan militer bersama untuk mendukung upaya diplomatik dalam mengakhiri program nuklir Korut.
Sementara itu, melalui media pemerintah, KCNA, Korea Utara mengomentari tuntutan kenaikan kontribusi dari AS kepada Korea Selatan sebagai ”upaya menjarah negara lain” dan memperkuat dominasi militernya di kawasan.
Hari Kamis (14/11), Korut menyatakan, pihaknya telah menolak tawaran AS untuk menggelar pertemuan baru untuk membahas denuklirisasi Semenanjung Korea. Tidak lama lagi tenggat yang diberikan Pyongyang kepada Washington untuk menunjukkan fleksibilitas dalam negosiasi denuklirisasi akan berakhir.
