Proses demokratisasi di setiap negara unik dan tidak bisa diabaikan. Namun prinsip tak mengintervensi urusan dalam negeri di ASEAN agar tak dijadikan alasan untuk ragu-ragu mempromosikan prinsip demokrasi dan HAM.
Oleh
·2 menit baca
AFP/ MOHD RASFAN
Tokoh oposisi Kamboja Sam Rainsy, pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), melakukan wawancara dengan Agence France-Presse (AFP) di Kuala Lumpur pada (12/11/2109). Sam Rainsy tiba di Malaysia pada 9 November. Ia berusaha pulang ke Kamboja untuk mengumpulkan pendukungnya melawan orang kuat Hun Sen.
Di antara negara ASEAN, ada prinsip untuk tak saling mencampuri urusan dalam negeri setiap anggotanya. Di sisi lain, ada nilai yang perlu dipromosikan bersama.
Rencana kepulangan tokoh oposisi Kamboja kembali memunculkan tarik-menarik di antara dua hal itu, sikap tidak mencampuri urusan dalam negeri dan promosi nilai demokrasi serta hak asasi manusia (HAM). Hal itu merupakan sesuatu yang perlu disikapi dengan bijaksana.
ASEAN memiliki nilai luhur dan universal yang menuntut untuk terus diperjuangkan serta dipromosikan, seperti HAM dan nilai-nilai dasar demokrasi. Perlu dipertimbangkan, jangan sampai prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri digunakan semena-mena untuk mematahkan upaya mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai itu di kawasan.
Seperti diberitakan harian ini pada Rabu (13/11/2019), tokoh oposisi Kamboja, Sam Rainsy, hendak pulang ke negaranya, tetapi mendapat hambatan. Bagi Pemerintah Kamboja, rencana Rainsy itu dilihat sebagai upaya kudeta. Lebih dari 50 orang ditangkap sejak Rainsy menyatakan akan pulang ke Kamboja. Tokoh oposisi lainnya, Kem Sokha, ditangkap tahun 2017 dan dituduh berkhianat. Tuduhan itu dinilai bermotif politis. Namun, ia kini telah bebas dari tahanan rumah.
Beberapa anggota ASEAN pernah berupaya mencegah aktivis oposisi Kamboja lain memasuki negara tersebut. Sementara di Indonesia, aktivis oposisi Kamboja dapat menggelar jumpa pers.
Tak mengintervensi urusan dalam negeri di ASEAN tak dijadikan alasan untuk ragu-ragu mempromosikan prinsip demokrasi dan HAM.
Dalam perkembangan terakhir, Sam Rainsy tiba di Kuala Lumpur dan bertemu dengan sejumlah anggota parlemen setelah terbang dari Paris. Sam Rainsy meninggalkan Phnom Penh pada 2015 guna menghindari dakwaan pencemaran nama baik dan tuduhan lainnya.
Keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Kamboja dirasakan Uni Eropa. Dalam seruannya, UE meminta tahanan politik di Kamboja dilepaskan, kebebasan oposisi dijamin, serta dilakukan rekonsiliasi nasional. UE mempertimbangkan penghapusan keistimewaan Kamboja dalam perjanjian perdagangan dengan UE. Hal itu ditempuh sebagai respons UE atas tindakan Pemerintah Kamboja terhadap oposisi. Penghapusan keistimewaan akan berdampak pada Kamboja, terutama pada sektor garmen yang menyerap 16 juta pekerja. UE merupakan tujuan lebih dari sepertiga ekspor Kamboja.
Demokrasi dan oposisi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebuah negara disebut demokratis tidak hanya karena berhasil menggelar pemilu, tetapi juga karena penghargaannya terhadap oposisi, kebebasan berpendapat, serta HAM.
Penghormatan terhadap keunikan proses demokratisasi di setiap negara tidak bisa diabaikan. Tarik-menarik antara sikap tak mencampuri urusan dalam negeri dan promosi nilai demokrasi serta HAM dapat ditangani dengan baik. Sudah saatnya prinsip tak mengintervensi urusan dalam negeri di ASEAN tak dijadikan alasan untuk ragu-ragu mempromosikan prinsip demokrasi dan HAM.
