Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan jajaran pemerintahannya untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi keinginan publik. Kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi berpotensi tidak akan diterima.
Oleh
satrio pangarso wisanggeni
·3 menit baca
KEMENDAGRI
Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kanan) berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di sela-sela acara penutupan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019) malam.
BOGOR, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan jajaran pemerintahannya untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi keinginan publik. Kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi berpotensi tidak akan diterima masyarakat dan memicu ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan publik yang terus dibiarkan dapat berujung pada kerusuhan yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan.
Hal itu disampaikan oleh Wapres saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Rabu (13/11/2019) malam di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
Amin mengambil contoh kerusuhan yang terjadi di Hong Kong dan Chile beberapa waktu terakhir. Ia menyebutnya sebagai sebuah virus discontent atau virus ketidakpuasan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masing-masing memicu rasa tidak puas dari masyarakatnya. Akhirnya berujung pada demonstrasi dan kerusuhan.
”Di dunia sekarang sedang mewabah virus discontent, di mana terjadi ketidakpuasan publik terhadap pemerintahnya. Apa yang terjadi di Chile, Hong Kong, karena kebijakan yang tidak diterima rakyatnya,” kata Wapres.
AFP/DALE DE LA REY
Demonstran menghadiri aksi unjuk rasa menentang rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial di Hong Kong pada 9 Juni 2019.
Selama beberapa bulan terakhir, muncul ketidakpuasan dari warga Hong Kong terhadap pemerintahan mereka akibat sebuah rancangan undang-undang ekstradisi. Rancangan regulasi tersebut dimaksudkan menjadi payung hukum untuk proses ekstradisi warga Hong Kong untuk diadili di China daratan. Pada akhirnya, Pemerintah Hong Kong membatalkan rancangan undang-undang tersebut.
Sementara itu, di Santiago, ibu kota Chile, masyarakat turun ke jalan untuk memprotes kebijakan kenaikan tarif kereta bawah tanah. Protes tersebut juga memicu demonstrasi yang lebih besar mengenai meningkatnya biaya hidup hingga ketimpangan ekonomi.
Kedua demonstrasi tersebut melumpuhkan kegiatan ekonomi dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Kebijakan Pemerintah Hong Kong yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat tersebut pun berujung pada resesi ekonomi.
Belajar dari dua kondisi tersebut, Wapres meminta pemerintah untuk lebih sering mendengarkan aspirasi masyarakat. ”Karena kebijakan yang tidak diterima, ekonomi lumpuh dan mengganggu pemerintahan. Oleh karena itu, kita harus lebih sering mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan,” ucapnya.
Perkuat kerja sama
Selain permintaan untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, Wapres juga meminta pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat kerja sama dan menyinkronisasi rencana pembangunan.
Menurut dia, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam mewujudkan visi-misi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
”Melalui lima prioritas pemerintah, harapannya dapat mempercepat reformasi Indonesia maju yang dapat dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pimpinan daerah, saya harapkan kelima program itu juga didukung oleh jajaran pemda dan masyarakat,” tuturnya.
Kompas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Adapun kelima agenda prioritas itu adalah pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Menindaklanjuti imbauan Wapres, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan dari Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda tersebut.
”Kami harap rakornas ini dapat di-follow up untuk bersinergi terutama untuk memasukkan program nasional ke dalam program kerja dan anggaran daerah di samping kebutuhan khas masing-masing daerah,” kata Tito.
Dalam satu hari penuh, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju menyampaikan arahan kepada Forkopimda yang terdiri dari gubernur, wali kota, bupati, kejaksaan, pimpinan teritorial Polri dan TNI, serta pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Tito meminta jajaran pemerintah daerah dapat menerjemahkan arahan dari para menteri menjadi kebijakan yang lebih riil dan sesuai dengan karakteristik masyarakat dari setiap daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kebijakan yang diharapkan dapat segera diterapkan.
”Bapak Presiden juga menekankan bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar angkatan kerja dapat mendapatkan pekerjaan sehingga dalam persaingan global kita tidak kalah,” ujar Tito.
”Untuk itu, perlu pembangunan SDM yang unggul, dan ini sudah diterjemahkan oleh sejumlah menteri, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur untuk membangun pelayanan dasar yang telah dibahas dalam panel tersendiri,” lanjutnya.
