Presiden Tantang Menteri Kurangi Defisit

Presiden Joko Widodo menantang para menteri agar melakukan terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan. Defisit dagang dinilai jadi masalah kronis Indonesia.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tumpukan peti kemas di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Begitu dibentuk tiga pekan lalu, Kabinet Indonesia Maju langsung dihadapkan pada berbagai persoalan perekonomian, termasuk defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menantang para menteri agar melakukan terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan yang dinilai jadi masalah kronis Indonesia.

Saat menyampaikan sambutan pengantar rapat terbatas membahas penguatan neraca perdagangan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019), Presiden menyampaikan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah mengurangi angka defisit neraca perdagangan.  Selain mengurangi impor, pemerintah  juga berupaya menggenjot ekspor dan menambah devisa melalui sektor pariwisata.

”Dalam menekan defisit (neraca perdagangan), saya mengingatkan nanti agar para menteri berkonsentrasi pada langkah-langkah terobosan dalam mengurangi angka impor kita,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju.

Pengurangan defisit perdagangan terutama dilakukan bagi impor bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan penyumbang terbesar angka defisit neraca perdagangan. Pengurangan impor BBM, kata Presiden, salah satunya dilakukan dengan cara meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Untuk keperluan itu, pembangunan kilang minyak harus menjadi prioritas.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Grafik neraca perdagangan Indonesia dari tahun ke tahun.

Upaya lain adalah mengolah energi baru terbarukan, seperti solar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20). Presiden Jokowi mengharapkan rencana penggunaan solar dengan campuran 30 persen biodiesel (B30), kemudian berlanjut ke B100, bisa segera diimplementasikan. Dengan begitu Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap  impor BBM.

Menanggapi permintaan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, sebenarnya defisit neraca perdagangan tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hingga September 2019, neraca perdagangan defisit 1,9 miliar dollar AS, sementara defisit tahun 2018 sekitar 8,57 miliar dollar AS.

Sesuai instruksi, pemerintah akan segera mengimplementasikan penggunaan B30 sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. ”B30 nanti akan dicoba Desember dan implementasi awal Januari,” kata Airlangga seusai ratas.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan peti kemas, Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/11/2019). Presiden Joko Widodo meminta menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkait untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan dengan menggenjot kinerja ekspor melalui pencarian pasar nontradisional dan meningkatkan perjanjian perdagangan bebas dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga sudah mengidentifikasi produk yang bisa menjadi ekspor utama sebagai upaya untuk menggenjot ekspor. Hal yang tak kalah penting adalah penyiapan regulasi pengganti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Perjanjian dagang

Sementara untuk menggenjot ekspor, Presiden Jokowi meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan negosiasi perjanjian perdagangan. ”Kemarin sudah saya perintahkan Pak Mendag (Agus Suparmanto) untuk secara khusus menugaskan wakil menteri, kemudian Bu Menlu (Retno Marsudi) juga secara khusus menugaskan wakil menteri agar perjanjian perdagangan dengan negara-negara potensial yang menjadi tujuan ekspor bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan bahwa negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) menjadi prioritas. Menurut rencana, pemerintah akan mengirim tim untuk menyelesaikan hambatan penyelesaian negosiasi, terutama terkait fasilitas pembebasan tarif impor atas barang-barang tertentu (generalized system of preferences/GSP).