Menkes Minta Pemda Lebih Aktif Bangun Kesadaran Kesehatan Warga
Pemerintah daerah terlibat maksimal mendukung program prioritas Presiden. Salah satunya dengan memperkuat kesehatan ibu dan anak balita yang menjadi pokok penentu kualitas generasi masa depan.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan sumber daya manusia yang unggul tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah perlu lebih aktif terlibat dalam menjalankan inovasi dan komitmen untuk membangun kesehatan masyarakat secara komprehensif.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuturkan, pembangunan kesehatan serta pemanfaatan anggaran di daerah harus dilaksanakan dan dikelola secara baik, benar, dan bertanggung jawab. ”Daerah juga harus bekerja secara akuntabel, transparan, serta menjalankan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Dia mengatakan, ada dua isu kesehatan utama dari Presiden Joko Widodo yang harus diselesaikan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas. Isu itu adalah stunting atau tengkes dan Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, isu lain yang harus diatasi adalah tingginya harga obat dan alat kesehatan serta rendahnya penggunaan alat kesehatan dalam negeri.
”Hal-hal tersebut akan menjadi fokus perhatian kita bersama untuk dapat segera diupayakan solusinya,” katanya.
Terawan juga meminta pemerintah daerah terlibat maksimal mendukung program prioritas Presiden. Salah satunya dengan memperkuat kesehatan ibu dan anak balita yang menjadi pokok penentu kualitas generasi masa depan.
Kelas ibu hamil dan balita
Kementerian Kesehatan telah mengupayakan peningkatan kesehatan ibu dan anak balita melalui program kelas ibu hamil dan balita. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan, mengubah sikap dan perilaku ibu hamil menjadi lebih sehat, mendorong persalinan dan nifas yang tepat, serta mengupayakan tumbuh kembang anak balita yang optimal.
”Kelas ibu hamil dan balita bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak balita. Kesehatan ibu dan anak harus diperhatikan. Kelas ibu dan balita ini menjadi salah satu upaya dalam menjaga kesehatan pada 1.000 hari pertama kehidupan. Setiap daerah diharapkan mendukung program ini,” tutur Terawan.
Pada Selasa ini, tiga provinsi serentak menggelar kelas ibu hamil dan balita. Provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Lampung, dan Banten. Kelas ibu hamil dan balita merupakan upaya yang dilakukan puskesmas dalam upaya promotif dan preventif. Melalui kelas ibu hamil dan balita, diharapkan bisa menekan angka kematian ibu dan kematian anak balita di Indonesia.
Di tempat terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan, capaian yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait tengkes cukup baik. Jumlah penderita tengkes di wilayahnya terus menurun, bahkan sudah di bawah 10 persen. Jumlah ini jauh di bawah prevalensi nasional 27,67 persen pada 2019.
”APBD 2020 fokus pada SDM unggul. Kami telah berkomitmen dan membangun visi 1.000 hari pertama kehidupan. Harapannya, stunting tidak lagi ada di Sulawesi Selatan,” katanya.
Selain Sulsel, komitmen yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Prevalensi tengkes di Lampung sudah turun cukup signifikan, dari 42 persen menjadi 27 persen pada 2019.