Demokrat Rilis Kesaksian dalam Penyelidikan Pemakzulan

POOL/AFP/WIN MCNAMEE

DPR AS memberikan suara pada resolusi meresmikan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump, Kamis (31/10/2019), di Washington, DC.

WASHINGTON, SELASA — Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat merilis kesaksian seorang pejabat Pentagon dalam penyelidikan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (11/11/2019). Di sisi lain, Gedung Putih terus berupaya untuk menghalangi penyelidikan tersebut.

Kesaksian yang dirilis kali ini berasal dari Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Rusia, Ukraina, dan Eurasia, Laura Cooper. Ia bersaksi dalam sebuah pertemuan tertutup bersama tiga komisi Dewan Perwakilan AS yang menyelidiki pemakzulan pada 23 Oktober 2019.

Waktu itu, Cooper menjabarkan proses persetujuan bantuan ke Ukraina senilai 391 juta dollar AS. Pentagon menilai Kiev telah memenuhi persyaratan antikorupsi untuk menerima dana.

”Semua pemimpin senior dari departemen dan agensi keamanan nasional AS sepakat bahwa bantuan ini sangat penting,” kata Cooper, yang merujuk pada pandangan bahwa bantuan yang telah disetujui Kongres AS diperlukan Ukraina untuk melawan pemberontak dengan dukungan Rusia.

Menurut Cooper, dirinya mulai mengetahui Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney membekukan bantuan untuk Ukraina setelah mengikuti serangkaian pertemuan di Gedung Putih pada Juli 2019. Ia dan beberapa orang lainnya mencoba meminta penjelasan, tetapi upaya itu gagal.

Adapun kesaksian Cooper tersebut diberikan tepat pada hari ketika puluhan anggota DPR dari Partai Republik menerobos masuk ke dalam pemeriksaan tertutup Cooper. Menurut para republiken, Demokrat melakukan penyelidikan secara tidak transparan.

Selain kesaksian Cooper, Demokrat juga merilis transkrip kesaksian dari ahli Ukraina pada Kementerian Luar Negeri AS, Catherine Croft dan Christopher Anderson. Keduanya menyatakan, pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, terlibat terlalu dalam atas kebijakan luar negeri tentang Ukraina.

Keberatan Trump

Trump kembali menyampaikan sejumlah keberatan atas penyelidikan melalui akun Twitter-nya. Ia kembali menyuarakan bahwa penyelidikan tersebut ilegal.

”Sama seperti Schiff (Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff) memalsukan panggilan telepon saya, dia akan mengarang transkrip yang dia buat dan rilis. Schiff dan Demokrat menciptakan semua ini, mereka melakukan rekayasa,” cuit Trump, Selasa (12/11/2019).

AP PHOTO/ALEX BRANDON

Presiden AS Donald Trump saat berpidato dalam resepsi untuk Presiden Italia Sergio Mattarella di Ruang Timur Gedung Putih, Rabu, 16 Oktober 2019, di Washington.

Trump menuding, penyelidikan pemakzulan tersebut telah direncanakan sejak tiga tahun lalu. Untuk mematahkan tuduhan Demokrat, ia akan merilis transkrip pertama telepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Gedung Putih sebelumnya merilis transkrip telepon pada Juli 2015. Akan tetapi, transkrip itu bukan bersifat verbatim atau bukan transkrip hasil wawancara lengkap tanpa diedit. Sejumlah analis menyoroti, transkrip yang dirilis menunjukkan lama percakapan kedua kepala negara hanya sekitar 12 menit, sedangkan seharusnya 30 menit.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan penyelidikan resmi pemakzulan Trump pada 24 September 2019. Penyelidikan dilakukan setelah seorang pembisik melaporkan, Trump menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pada Juli 2019, Trump menelepon dan meminta Zelensky menyelidiki keterlibatan bakal calon presiden dari Demokrat, Joe Biden, dan putranya, Hunter, dalam kasus korupsi di perusahaan gas alam Burisma Holdings, Ukraina. Sebelum menelepon, Trump menunda pengiriman bantuan internasional untuk Ukraina.

Trump dan sejumlah pendukungnya berpendapat, permintaan Trump itu tidak menyalahi aturan. Hal ini karena permintaan Trump bertujuan untuk melawan korupsi, bukan mengadakan investigasi dan menyasar Biden.

”Presiden memiliki waktu hingga 30 September 2019 untuk memberikan bantuan itu ke Ukraina dan mengeluarkannya pada 11 September 2019 atau tiga minggu sebelum batas waktu. Jadi, kami memberikan bantuan kepada sekutu dan Joe Biden tidak diselidiki. Ingat, itu berarti mereka mendapatkan bantuan dan kami tidak mendapat imbalan apa pun,” cuit Trump.

Audiensi publik

Rilis kesaksian Cooper oleh Demokrat dilakukan dua hari sebelum Komisi Intelijen DPR mengadakan audiensi publik perdana terkait penyelidikan pemakzulan pada Rabu (13/11/2019) dan Jumat (15/11/2019). Kuasa Usaha Kedutaan AS untuk Ukraina William Taylor, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia George Kent, serta mantan Duta Besar AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch dijadwalkan hadir.

Audiensi publik akan fokus menginvestigasi permintaan Trump kepada Zelensky untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden, dan kemungkinan Trump menunda bantuan internasional sebagai bentuk intimidasi.

”Permintaan Trump dalam percakapan telepon pada Juli untuk meminta bantuan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencerminkan pemerasan tipe mafia klasik dari seorang pemimpin asing. Beginilah cara bos mafia berbicara, ’Apa yang telah kamu lakukan untuk kami?’” kata Schiff.

AFP/GETTY IMAGES/ALEX WROBLEWSKI

Ketua Komite Intelijen DPR AS Adam Schiff keluar ruangan seusai pemeriksaan tertutup saksi dalam penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump di Capitol Hill, Washington DC, Rabu (23/10/2019). Wakil Asisten Sekretaris Pertahanan Laura Cooper berada di Capitol Hill untuk bersaksi kepada komite untuk penyelidikan pemakzulan Presiden AS. Sebelum Cooper bersaksi, puluhan anggota DPR dari Republik menerobos masuk sehingga menunda pemeriksaan.

Menurut rencana, audiensi publik akan disiarkan langsung melalui jaringan televisi. Dengan demikian, jutaan orang dapat melihat langsung pemeriksaan pemakzulan Trump.

Demokrat menganggap, audiensi publik sangat penting untuk membangun dukungan publik menjelang pemungutan suara pada pasal-pasal pemakzulan yang akan dikenakan kepada Trump. Jika disetujui, Senat—yang dikuasai Republik—akan mengadakan persidangan atas tuduhan itu.

Demokrat membutuhkan dua pertiga suara Senat untuk melengserkan Trump. Sejauh ini, sedikit anggota DPR dari Republik yang menunjukkan dukungan atas penyelidikan pemakzulan. (REUTERS/AFP)