Nadiem: Harus Ada Redefinisi Pendidikan
Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di kancah global menjadi prioritas pemerintah. Untuk ini, Presiden Joko Widodo menghendaki ada reformasi besar-besaran di bidang pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di kancah global menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin. Pendidikan menjadi ujung tombak terjadinya perubahan pembentukan pola pikir dan karakter generasi penerus bangsa.
Presiden menghendaki ada reformasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk mewujudkan visi tersebut. Berikut wawancara harian Kompas dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengenai hal itu, Rabu (6/11/2019), di kantor Kemdikbud di Jakarta.
Apa dasar permasalahan pembentukan SDM yang unggul seperti cita-cita Presiden Joko Widodo?
Selain ada ketidakcocokan dalam konten pendidikan dengan kebutuhan industri yang harus diselesaikan melalui link and match (keterkaitan dan kesepadanan) juga ada masalah pada pemenuhan kompetensi dunia riil. Dunia memerlukan manusia yang mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan memiliki kreativitas. Akan tetapi, pola pendidikan kita belum banyak berubah selama 20 tahun terakhir. Transformasi ini adalah proses evolusi yang perlu dipercepat.
Seperti apa kebutuhan dunia kini dan di masa depan yang harus dipenuhi oleh pendidikan?
Dulu, pola pendidikan adalah menguasai materi sebanyak-banyaknya dan mengingat fakta. Sekarang kompetensi merupakan hal yang utama, diikuti oleh berbagai keterampilan. Berbicara keterampilan tidak sebatas hal teknis dan kognitif, tetapi juga keterampilan lunak seperti empati, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan bisa berkolaborasi. Lebih penting lagi adalah kemauan untuk terus belajar dan berkarya.
Saya sering mendengar keluhan dari dunia industri. Mereka jarang mengeluhkan hal-hal seperti pengetahuan SDM atas bidang pekerjaan dan kemampuan teknisnya. Justru, yang dikeluhkan adalah SDM kita minim inisiatif, tidak bisa bekerja di dalam tim, tidak percaya diri dalam mengambil keputusan, tidak komunikatif dalam mengutarakan gagasan, dan tidak disiplin dalam menghargai waktu. Padahal, aspek-aspek ini kunci dari profesionalisme. Jadi harus ada redefinisi pendidikan.
Baca juga: Jokowi Minta Reformasi Besar-besaran Bidang Pendidikan
Baca juga: Lonceng Reformasi Pendidikan ala Jokowi
Bagaimana pendidikan mengatasi masalah kompetensi karakter ini?
Melalui pendidikan karakter untuk siswa, orangtua, dan masyarakat. Karakter dan kompetensi tidak bisa dipisahkan. Manusia yang memiliki prinsip belajar sepanjang hayat pasti mempunya akhlak, integritas, dan disiplin. Motivasi ekstrinsik dari orang lain juga penting untuk mendukung perkembangan diri, tetapi yang terpenting tetap motivasi intrinsik dari karakter pemelajar ini.
Kurikulum saja tidak cukup untuk pendidikan karakter. Justru pendidikan karakter tidak bisa diperlakukan sama seperti belajar matematika, sejarah, dan lain-lain. Karakter hanya bisa diperoleh dari berpartisipasi di dalam kegiatan yang memang membangun nilai-nilai tersebut.
Kurikulum saja tidak cukup untuk pendidikan karakter. Justru pendidikan karakter tidak bisa diperlakukan sama seperti belajar matematika, sejarah, dan lain-lain.
Misalnya, untuk karakter gotong royong sudahkah sekolah memiliki kegiatan pemelajaran yang memberi siswa ruang mengembangkan kemampuan mereka berkolaborasi? Bisakah tercapai kerja sama tim yang baik dan produktif?
Dari sisi olahraga selain untuk kesehatan apakah sudah mengajar siswa mengenai sportivitas dan kegigihan? Belajar untuk kalah dan gagal dengan terhormat sangat penting agar siswa bisa tahan banting untuk bangkit dan mencoba lagi.
Butuh guru yang memahami makna karakter agar bisa tercapai pendidikan seperti ini. Bagaimana pembekalan kepada guru?
Pendidikan masyarakat masuk ke dalam hal ini karena nilai-nilai yang dianut oleh guru dan orangtua sangat terkait dalam pembentukan karakter anak. Demikian juga dengan masyarakat. Jika lingkungan tetap menerapkan hal-hal negatif, susah untuk membentuk siswa secara holistik karena mereka bisa terseret arus lingkungan.
Memang untuk guru dari sisi perekrutan dan pemilihan guru menjadi penting. Harus ditanyakan alasan seseorang menjadi guru. Apakah memang karena semangatnya untuk mendidik anak-anak? Kalau calon guru ini jelas hasrat dan tujuannya demi mendidik anak, dia otomatis memiliki motivasi untuk mengembangkan diri dan kompetensi. Karakter dan kompetensi guru adalah penentu siswa yang mereka bimbing bisa maju atau malah kian mundur.
Beban guru melaksanakan tugas administrasi sangat berat, padahal aspek ini tidak berpengaruh langsung ke pemelajaran siswa. Harus ada inovasi untuk meringankan administrasi ini agar guru memiliki waktu mengembangkan diri dan cara mereka mengajar.
Baca juga: Era Revolusi Industri 4.0, Pendidik Dituntut Selalu Kembangkan Diri
Dalam inovasi ada tiga faktor penting, yaitu fleksibilitas bereksperimen; sumber daya waktu, ilmu, dan biaya yang cukup untuk pelatihan; dan tujuan yang jelas inovasi tersebut harus dilakukan. Kalau tiga hal itu tidak terpenuhi, sukar ada pembenahan.
Inovasi erat berhubungan dengan kompleksitas. Semakin kompleks sebuah masalah, makin inovatif kita harus berpikir. Dari semua lembaga, pendidikan memiliki kompleksitas tertinggi. Tentu butuh inovasi yang tinggi juga.
Kepercayaan adalah hal utama. Guru di kota dan kampung menghadapi masalah yang berbeda-beda dari segi lingkungan dan masyarakat. Setiap siswa pun punya potensi, bakat, dan pola belajar sendiri-sendiri. Beri guru kepercayaan bahwa mereka mampu beradaptasi untuk melakukan inovasi sesuai kondisi lapangan masing-masing.
Beri guru kepercayaan bahwa mereka mampu beradaptasi untuk melakukan inovasi sesuai kondisi lapangan masing-masing.
Kita besar dengan budaya birokrasi yang saling tidak memercayai satu sama lain. Dulu, aturan dimuat demi meningkatkan mutu, tetapi tidak ada kajian dan evaluasi keberhasilannya. Akibatnya, orang yang diatur menjadi makin apatis dan kinerjanya memburuk sehingga terpaksa dibuat lebih banyak aturan yang akhirnya justru menghalangi kemajuan.
Memberi kepercayaan jauh lebih penting dibandingkan membuat aturan baru. Memang ada kekhawatiran apabila semua diberi kepercayaan hasil akhirnya tidak 100 persen terpenuhi, tapi kita harus berani mengambil risiko itu jika mau berubah.
Dalam kaitan dengan pembangunan karakter, kebudayaan sangat efektif untuk membangun karakter masyarakat. Bagaimana arah ke depan pembangunan kebudayaan kita?
Kita harus mendefinisikan kebudayaan itu apa karena ada banyak subsektor kebudayaan, seperti heritage (peninggalan-peninggalan bersejarah) yang penting untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan kita sebagai suatu bangsa. Ada pula kebudayaan yang merupakan aktivitas-aktivitas adat yang merupakan bentuk keragaman kita. Ini adalah perayaan konsep bineka tunggal kita yang sangat penting untuk pendidikan karakter agar kita bangga sebagai bangsa, bahwa kita berbeda-beda tetapi merayakan keragaman dan bersatu dalam identitas (Indonesia).
Ada juga seni yang merupakan ekspresi kita sebagai manusia yang tidak terpisah dengan pendidikan karakter dalam unit pendidikan kita. Peran kreativitas sangat luar biasa pentingnya untuk industri 4.0 dan seni serta berbagai macam aktivitas kreativitas di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk pendidikan karakter serta meningkatkan kompetensi masyarakat kita.
Peran kreativitas sangat luar biasa pentingnya untuk industri 4.0 dan seni serta berbagai macam aktivitas kreativitas di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk pendidikan karakter.
Nah, metodenya banyak sekali. Kami sebagai pemerintah lebih baik memberdayakan masyarakat sipil saja, terutama dalam hal kebudayaan. Sekarang mulai ada gerakan-gerakan memberdayakan masyarakat sipil. Berbagai macam komunitas, seniman, dan kreator diberdayakan untuk menyelenggarakan berbagai macam aktivitas budaya.
Penting sekali pula agar budaya dapat dikonsumsi menjadi sesuatu yang riil. Jadi, bukan hanya menyuplai saja tetapi (perlu dipikirkan) juga sisi permintaan dari masyarakat. Peran masyarakat sipil harus dimaksimalkan. Pemerintah hanya menjadi pendorong dan yang menyelenggarakan serta memimpin adalah masyarakat.
Saya berpendapat seperti itu dalam banyak hal. Kita punya masyarakat sipil, komunitas-komunitas masyarakat yang luar biasa termotivasi. Mereka mempunyai informasi dan ilmu yang kadang-kadang jauh lebih dalam daripada pemerintahan. Jadi, mengapa kita tidak bekerja melalui komunitas-komunitas ini?
Kita mesti mengubah paradigma Kementerian kita, bukan sebagai operator dan regulator, tetapi sebagai pelayan dan pembantu masyarakat karena memang itu tugas kita. Kementerian merupakan (tugas) pelayanan. Paradigma ini yang harus diubah. Kita memberikan sumber daya, peralatan, dan hal-hal yang membantu institusi pendidikan, kebudayaan dan lain-lain, bukan justru menyekat-nyekat masyarakat.
Dari konsep besar ini, kira-kira dalam 100 hari pertama ini langkah apa yang mau diambil?
Biasanya dalam 100 hari pertama (Kementerian) terpapar rencana detail atau rencana jangka panjang. Saya akan sedikit berbeda. Saya hanya percaya dengan hasil dan kajian yang baik. Saya tidak ada rencana sampai 100 hari. Baru setelah 100 hari saya akan menyampaikan beberapa rencana saya. Kita terlalu sering berbicara tentang rencana jangka panjang, tapi kenyataannya kekurangan kita bukan pada rencana, tetapi pada hasil aksi.
Saya tidak ada rencana sampai 100 hari. Baru setelah 100 hari saya akan menyampaikan beberapa rencana saya.
Setelah 100 hari nanti yang akan saya umumkan bukan rencana-rencana jangka panjang, tetapi saya akan menyampaikan (sasaran) obyektif jangka panjang dan visinya ke mana, yaitu sesuai visi Pak Presiden selama 10 tahun.
Yang pasti, fokus utama 2020 seperti arahan Pak Presiden. Fokus saya pada bidang deregulasi dan debirokratisasi, itu dulu. Kita tidak akan bisa maju dan dapat melakukan berbagai macam hal kalau kita tidak menyederhanakan regulasi pola kerja di dunia pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Baca juga: Revolusi Pendidikan Nadiem
Bagaimana dengan aplikasi pendidikan yang katanya akan dibuat?
Itu kemarin salah tangkap, 100 hari itu untuk merancang suatu konsep sistem. Enggak ada aplikasi (yang dibuat) dalam waktu 100 hari. Aplikasi memakan waktu beberapa tahun. Saya sebaik mungkin mencoba menjadi menteri yang tidak menjanjikan hal-hal tidak realistis tetapi saya berupaya memberitahukan hal-hal yang nyata. Saya pun akan jujur jika ada kemungkinan sukses atau gagal. Semua hal yang dilakukan ada kemungkinan sukses atau tidak, tetapi kalau kita tidak mencoba terlebih dahulu dan maju, maka kita akan diam di tempat.
Itu kemarin salah tangkap, 100 hari itu untuk merancang suatu konsep sistem. Enggak ada aplikasi (yang dibuat) dalam waktu 100 hari. Aplikasi memakan waktu beberapa tahun.
Kepemimpinan saya mungkin akan sedikit berbeda. Sebagai pembantu Presiden, saya hanya akan bekerja, bukan untuk memberikan janji-janji. Di sini saya melaksanakan hal-hal yang secara fundamental perubahannya baru akan terasa 10 tahun lagi. Kalau saya harus menunjukkan hasil dalam satu, dua, atau tiga tahun, maka tujuannya tidak akan sampai-sampai. Saya siap melaksanakan hal-hal yang dampaknya baru akan tampak 10 tahun ke depan.
Ini tes kepemimpinan yang benar, apakah kita akan melakukan hal-hal yang seolah-olah berhasil di awal, atau kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak terlihat sekarang tetapi ada hasil berkelanjutan ke depan, meski saya tidak lagi bertugas di situ nantinya.
(LARASWATI ARIADNE ANWAR / ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN / YOVITA ARIKA)
