Presiden Joko Widodo berjanji menambah anggaran pembangunan untuk Provinsi Maluku, yang kini memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah Rp 3,3 triliun.
Oleh
FRANSIKUS PATI HERIN
·5 menit baca
MASOHI, KOMPAS — Presiden Joko Widodo berjanji menambah anggaran pembangunan untuk Provinsi Maluku, yang kini memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp 3,3 triliun. Presiden memahami tingginya kebutuhan anggaran di Maluku yang terdiri atas pulau-pulau.
Hal itu diungkapkan Presiden saat berdialog dengan korban gempa di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Selasa (29/10/2019) pagi. Turut hadir dalam kesempatan itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Presiden mengatakan, minimnya anggaran itu disampaikan para kepala daerah di Maluku dalam rapat terbatas yang digelar sesaat setelah dirinya dan rombongan tiba di Ambon pada Senin malam. Presiden tiba di Ambon setelah mengunjungi sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Setelah mendengar masukan dari para kepala daerah, Presiden menilai, anggaran Maluku perlu ditambah.
”Memang APBN kita ada keterbatasan, tetapi terkait usulan yang disampaikan (penambahan anggaran itu), saya akan telepon langsung Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian lebih bagi Maluku,” kata Presiden. Ia telah mendapatkan laporan terkait kebutuhan anggaran terutama pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku.
Presiden menuturkan, permintaan untuk penambahan anggaran sering kali disampaikan kepala daerah di Indonesia. Namun, tidak semua permintaan dapat dikabulkan pada saat bersamaan. ”Kita harus ingat bahwa negara ini memiliki 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi,” ujarnya.
Hamzah Sangadji, tokoh masyarakat Maluku yang hadir dalam dialog tersebut, mengatakan, minimnya anggaran menyebabkan pembangunan di Maluku berjalan lambat. Tantangan terbesarnya adalah wilayah kepulauan yang terdiri atas 1.340 pulau. Hingga kini, Maluku masih bercokol pada urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan 18 persen.
Padahal, Maluku memiliki sumber daya alam melimpah, seperti hasil laut yang diklaim terbanyak di Indonesia, yakni 30 persen dari angka potensi lebih kurang 12 juta ton ikan per tahun. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan, dari 150.000 rumah tangga nelayan, kurang dari 10 persen sudah mendapat program pemberdayaan dari pemerintah.
Minimnya anggaran menyebabkan pembangunan di Maluku berjalan lambat.
Hamzah yakin, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pemerintah pusat akan terus memberikan perhatian pada Maluku. Perhatian itu mulai tampak sejak era Joko Widodo-Jusuf Kalla lewat program Nawacita. Maluku mendapat imbas program tersebut lewat sejumlah pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti jalan dan jembatan.
Mitigasi bencana
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan, Maluku merupakan daerah di Indonesia yang berisiko dilanda gempa dan tsunami. Oleh karena itu, masyarakat harus mulai melakukan upaya mandiri untuk mengurangi risiko bencana.
Gempa pada 26 September lalu menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Data BNPB menyebutkan, akibat gempa tersebut, sebanyak 41 orang meninggal, 355 luka-luka, dan 103.301 orang mengungsi. Selain itu, rumah rusak berat sebanyak 2.717 unit, rusak sedang 3.317, dan rusak ringan 6.108 unit. Penanganan bencana saat itu sedang memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Masyarakat trauma tinggal di rumah beton, jadi mereka ingin bangun rumah tahan gempa yang terbuat dari kayu. Ini perlu pendampingan teknis dari tim mitigasi bencana agar bangunan lebih kuat.
Presiden mengatakan, mitigasi mandiri yang dapat dilakukan salah satunya dengan membangun rumah tahan gempa. Berkaca pada bencana gempa di tempat lain, banyak rumah ambruk lantaran konstruksinya sangat rapuh. Presiden langsung memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar mendampingi masyarakat membangun rumah tahan gempa.
Tingginya potensi gempa dan tsunami di Maluku dapat dilihat dalam sejarah kebencanaan di Indonesia. Menurut catatan Kompas, dari rekaman sekitar 250 kali kejadian tsunami di Indonesia, 50 kejadian terjadi di Kepulauan Maluku. Dari total 1.231 desa/kelurahan di Provinsi Maluku, 862 desa/kelurahan atau 71 persen berisiko dilanda tsunami. Di sana tinggal sekitar 1,6 juta jiwa penduduk.
Catatan gempa dan tsunami terbesar ditulis Georg Evehard Rumphius dalam ”De Levensbeschrijving van Rumphius” yang dialihbahasakan oleh Frans Rijoly, terekam gempa besar diikuti tsunami pernah terjadi di Ambon pada 17 Februari 1674 atau sekitar 345 tahun lalu. Naturalis Jerman itu mencatat, lebih kurang 2.300 orang meninggal, termasuk istri dan anaknya.
Di Maluku terdapat banyak sesar lokal aktif. Karen itu, Maluku sering dilanda gempa. Jumlah kejadian gempa lebih dari 1.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2016, tercatat 1.222 kejadian, tahun 2017 sebanyak 1.392 kejadian, dan 2018 sebanyak 1.587 kejadian. Sepanjang Januari hingga September 2019 telah terjadi 2.367 kejadian gempa.
Kepala Desa (Raja) Waai Zeth Bakarbessy berharap, korban yang rumahnya rusak akibat gempa juga diberi pendampingan dalam pembangunan hunian relatif tahan gempa. Desa yang berada di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, itu salah satu yang terdampak paling parah. Di Waai, 6 orang meninggal, 66 orang luka ringan, 8.210 jiwa mengungsi. Jumlah rumah rusak ringan 430 unit, rusak sedang 100 unit, dan rusak berat 119 unit.
Kebanyakan korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Hampir semua rumah yang runtuh itu terbuat dari beton dengan konstruksi yang sangat rapuh. ”Masyarakat trauma tinggal di rumah beton, jadi mereka ingin bangun rumah tahan gempa yang terbuat dari kayu. Ini perlu pendampingan teknis dari tim mitigasi bencana agar bangunan lebih kuat,” kata Zeth.
Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat kepada Maluku. Banyak bantuan telah diberikan pemerintah pusat lewat uang dan barang. ”Kami merasa senang, hari ini Bapak Presiden datang melihat langsung kondisi di sini,” ucapnya.