Pengembangan SDM Fokus ke Kesiapan Tenaga Kerja
Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mendapat tugas mencetak sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin akan memfokuskan kinerja lima tahun ke depan untuk membangun sumber daya manusia. Dari sektor pendidikan dan penelitian vokasi serta penghiliran riset agar bisa diterapkan oleh industri menjadi prioritas.
Pemilihan Nadiem Anwar Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cukup mengejutkan publik. Pengusaha berusia 35 tahun yang sukses mengembangkan bisnis aplikasi Gojek ini dinilai lebih cocok untuk menjadi penjabat yang menangani aspirasi anak muda atau ekonomi kreatif.
Namun, berdasarkan rilis dari Sekretariat Kabinet Indonesia Maju pada hari Rabu (23/10/2019), Nadiem dipilih karena Jokowi dan Ma\'ruf menilai Nadiem berhasil membuat terobosan dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) yang siap kerja. Kuncinya ialah mencetak SDM yang memiliki keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara dunia pendidikan dengan bursa tenaga kerja.
"Program ke depan akan menyelaraskan pendidikan dengan dunia industri, tapi akan dilihat dulu seperti apa peta yang ada sekarang," kata Nadiem di sela-sela acara serah terima jabatan dari Mendikbud periode 2016-2019 Muhadjir Effendy. Muhadjir untuk lima tahun ke depan dipercaya menjabat Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Puan Maharani yang menjadi Ketua DPR periode 2019-2024.
Program ke depan akan menyelaraskan pendidikan dengan dunia industri, tapi akan dilihat dulu seperti apa peta yang ada sekarang.
Dalam pidato sambutannya, Nadiem juga mengatakan untuk 100 hari pertama akan mendengar masukan dari berbagai pakar yang sudah berpengalaman di bidang pendidikan, baik yang merupakan pejabat eselon di Kemdikbud maupun para profesional. Nadiem menyatakan memposisikan dirinya sebagai murid, bukan sebagai guru.
Pendidikan tinggi
Kemdikbud juga kembali mencakup pendidikan tinggi setelah pada periode 2014-2019 dipisah dan dialokasikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan merupakan elemen yang dikembalikan ke Kemdikbud.
Menteri Ristek dan Dikti Mohamad Nasir yang menjabat pada kurun 2014-2019 mengatakan bahwa pengembalian dikti ke Kemdikbud sesuai amanat Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ketika menyerahkan jabatan kepada Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Nasir mengatakan agar dana alokasi riset bisa sepenuhnya digunakan untuk litbang.
"Pengalaman tahun 2017 pemerintah mengucurkan dana Rp 24,9 triliun untuk riset, tapi Rp 14 triliun habis untuk biaya operasional," tutur Nasir.
Bambang mengatakan BRIN membawahkan lembaga riset kementerian, lembaga riset non kementerian, dan riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi riset yang berlandaskan pembangunan nasional.
Ia menjabarkan, Indonesia belum memiliki iklim riset yang mewah seperti di negara-negara maju yang bisa melakukan litbang murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pun mendapatkan Hadiah Nobel. Permasalahan di Indonesia masih sangat banyak sehingga riset hendaknya berbasis kebutuhan bangsa dan harus diterapkan agar terasa manfaatnya oleh publik. Dari segi riset hulu hingga hilir berupa inovasi benar-benar dijamin untuk kepentingan publik.
Indonesia belum memiliki iklim riset yang mewah seperti di negara-negara maju yang bisa melakukan litbang murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pun mendapatkan Hadiah Nobel.
"Riset baik tidak harus mahal dan canggih, bisa juga murah, sederhana, tetapi efektif untuk target solusi yang sangat lokal. Hasil riset selain berskala nasional juga dikembangkan yang spesifik kebutuhan wilayah," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah akan menggenjot pendekatan kepada sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan SDM, apalagi kini ada insentif pengurangan pajak 300 persen bagi pihak swasta yang bersedia mengembangkan litbang di Indonesia dan bekerja sama dengan lembaga riset maupun perguruan tinggi. Targetnya ialah desain dan produksi dilakukan di dalam negeri.
Holistik
Terkait tujuan pendidikan yang dispesifikasikan fokus ke Revitalisasi Vokasi, pegiat Perkumpulan Literasi Indonesia Wien Muldian mengatakan, hendaknya arah pendidikan jangan kebablasan teknokratis. Pendidikan adalah pembangunan SDM secara holistik, yaitu karakter, pemikiran, keterampilan, dan kesadaran berbangsa.
"Teknologi dan pengetahuan merupakan alat yang akan kadaluarsa pada era tertentu. Hal terpenting ialah membangun mental pembelajar seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sebagai kecakapan insan global," paparnya.
Pendidikan juga jangan hanya condong kepada taraf kehidupan di Jakarta dan fokus kepada teknologi, industri, serta pasar global semata. Kebutuhan pendidikan di setiap wilayah Nusantara berbeda-beda. Pengetahuan, kecakapan, dan kearifan di tingkat lokal ini harus diperkuat agar setiap wilayah berdikari dengan karakter masing-masing.
Kebutuhan pendidikan di setiap wilayah Nusantara berbeda-beda. Pengetahuan, kecakapan, dan kearifan di tingkat lokal ini harus diperkuat.
Sementara itu, Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo mengingatkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah demokratis, berkeadilan, non diskriminatif, menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa. Aspek-aspek ini masih belum dievaluasi oleh Kemdikbud guna memastikan setiap sekolah menerapkannya.