Sekitar 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Republik menerobos masuk ke dalam pemeriksaan tertutup untuk pemakzulan Presiden AS Donald Trump, di Capitol Hill, Washington DC, Rabu (24/10/2019).
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·4 menit baca
WASHINGTON, KAMIS - Sekitar 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Republik menerobos masuk ke dalam pemeriksaan tertutup untuk pemakzulan Presiden AS Donald Trump, di Capitol Hill, Washington DC, Rabu (24/10/2019). Pemeriksaan salah satu saksi pun tertunda hingga empat jam.
Kedatangan para anggota DPR tersebut tanpa pemberitahuan dan persetujuan. Mereka mengkomplain, Demokrat sebagai pemimpin penyelidikan pemakzulan melakukan pemeriksaan secara tidak transparan dan tidak resmi karena belum ada pemungutan suara.
“Ada hal-hal lain yang akan dilakukan untuk mendorong lebih keras agar proses penyelidikan adil dan terbuka,” kata Steve Scalise, anggota DPR yang memimpin aksi, kepada media.
Anggota DPR dari Republik lainnya, William Leslie Johnson mengatakan, penyelidikan pemakzulan berlangsung di luar aturan yang berlaku. Dengan begitu, penyelidikan tersebut bukan penyelidikan resmi kongres, tetapi penyelidikan pribadi yang dilakukan oleh Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff dan Ketua DPR Nancy Pelosi.
“Informasi yang dikumpulkan dalam ruangan pemeriksaan itu juga seharusnya tersedia bagi kami. Namun, kami tidak diberi akses, seperti salinan testimoni saksi,” kata Johnson, yang kemudian mengakui ada beberapa anggota DPR dari Republik dalam tim penyelidikan.
Kedatangan para Republikan mengacaukan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Mereka juga membawa telepon seluler ke dalam ruang pemeriksaan yang melarang barang elektronik.
Kongres telah menyatakan tindakan Republikan melanggar aturan DPR. Upaya intervensi dramatis oleh Republik ini terjadi setelah Trump mengajak para anggota dewan untuk melawan penyelidikan pemakzulan yang dipimpin oleh Demokrat.
“Republikan harus lebih berani dan melawan pemakzulan. Demokrat itu keji dan mereka solid,” kata Trump, Senin (21/10/2019).
Salah satu saksi, Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Rusia, Ukraina dan Eurasia Laura Cooper, baru bisa mulai bersaksi empat jam kemudian. Cooper merupakan pejabat yang mengawasi urusan Ukraina dan Rusia.
Menurut seorang anggota Komite Intelijen DPR, Cooper awalnya setuju untuk memberikan kesaksian secara sukarela. Tetapi, Pentagon mengingatkannya mengenai imbauan Gedung Putih agar pejabat pemerintah tidak berpartisipasi dalam penyelidikan.
DPR akhirnya mengirim surat panggilan kepada Cooper pada Rabu (23/10/2019). Cooper diperkirakan akan ditanyakan mengenai keputusan Trump untuk menahan bantuan internasional senilai 391 juta dollar AS untuk Ukraina. Bantuan itu termasuk dana militer untuk Ukraina melawan pemberontak yang didukung oleh Rusia.
Tidak gentar
Schiff mengatakan, kesediaan para saksi untuk memberikan keterangan telah melemahkan upaya Gedung Putih untuk mendiamkan mereka. “Presiden telah mendesak para pendukungnya untuk menghalangi saksi memberi testimoni, tetapi mereka tidak akan berhasil,” ujarnya.
Schiff mengatakan, kesediaan para saksi untuk memberikan keterangan telah melemahkan upaya Gedung Putih untuk mendiamkan mereka
Penyelidikan pemakzulan Trump dilakukan oleh Komisi Intelijen, Komisi Luar Negeri, dan Komisi Pengawas DPR. Republikan yang berada dalam tiga komisi ini telah mengirim surat kepada Schiff agar pembisik, seorang pejabat intelijen, yang melaporkan Trump bersaksi secara terbuka.
Pejabat yang familiar dengan masalah tersebut mengatakan, negosiasi agar pembisik bersaksi merupakan hal yang rumit. Sebelumnya, Trump telah menuduh pembisik itu melakukan pengkhianatan. Hal ini membuat Demokrat khawatir bahwa kesaksian tersebut dapat menempatkan mereka dalam kondisi yang berisiko.
Meskipun Republikan mengeluh kurangnya transparansi dalam penyelidikan, Konstitusi AS memberi DPR kebebasan dalam bagaimana melakukan proses pemakzulan dan menetapkan aturan untuk penyelidikan. Penyelidikan juga berlangsung dalam ruangan yang digunakan untuk membahas topik rahasia atau sensitif.
"Salah satu alasan pemeriksaan dilakukan tertutup adalah untuk mencegah saksi menyelaraskan kesaksian dengan kesaksian saksi lain dengan menonton testimoni atau membaca transkrip. Itulah cara Anda melindungi integritas penyelidikan," kata anggota DPR dari Demokrat David Cicilline.
Keuntungan politik
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan penyelidikan resmi untuk pemakzulan Presiden AS Donald Trump pada 24 September 2019. Seorang pembisik melaporkan, Trump menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk memeroleh keuntungan politik.
Pada 25 Juli 2109, Trump menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump ingin Zelensky menyelidiki keterlibatan bakal calon kandidat dari Demokrat Joe Biden dan putranya, Hunter, dalam kasus korupsi di perusahaan gas alam Burisma Holdings, Ukraina. Sebelum menelepon, Trump menunda pengiriman bantuan internasional untuk Ukraina.
Zelensky menyetujui permintaan tersebut. Bantuan internasional kemudian dikirim.
Hukum AS melarang kandidat presiden menerima bantuan asing dalam pemilu. Trump kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2020. Joe Biden, saingannya, merupakan balon presiden terpopuler dari Demokrat saat ini.
Saksi lainnya, Kuasa Usaha Kedutaan AS untuk Ukraina, William Taylor memberi keterangan kepada tim investigasi, Selasa (22/10/2019). Taylor melaporkan Trump menunda mengirim bantuan sebelum meminta Zelensky menyelidiki para Biden.
Pemeriksaan saksi akan terus berlanjut. Anggota dewan dari Demokrat menargetkan penyelidikan selesai pada akhir 2019. Setelah selesai, DPR akan merilis transkrip wawancara dan menyusun pasal-pasal untuk pemakzulan sebagai bentuk dari tuntutan hukum resmi kepada presiden. Setelah itu, DPR akan melakukan pemungutan suara atas pasal-pasal tersebut.
Apabila disetujui, Trump akan menjalani persidangan di Senat. Demokrat membutuhkan dua pertiga suara untuk memenangkan sidang tersebut. Namun, persidangan tersebut akan sulit karena Senat dikuasai oleh Republik. (Reuters/CNN)