Terkait Menteri Baru, Pelaku Pariwisata dan Telekomunikasi Siap Kolaborasi
Sejumlah pelaku industri pariwisata, telekomunikasi, dan sektor ketenagakerjaan berharap menteri-menteri terpilih mau mendengarkan masukan publik. Kolaborasi aktif dinanti demi pembangunan perekonomian makin berkualitas.
Oleh
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pelaku industri pariwisata, telekomunikasi, dan sektor ketenagakerjaan berharap menteri-menteri terpilih mau mendengarkan masukan publik. Kolaborasi aktif dinanti demi pembangunan perekonomian semakin berkualitas.
Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Pemasaran Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Budi Tirtawisata, yang dihubungi di Jakarta, Rabu (23/10/2019), menyebutkan, ada dua harapan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
Harapan itu, pertama, menteri terpilih segera beradaptasi di industri. Komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri diharapkan semakin baik.
Harapan kedua berkaitan dengan sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Budi menilai, sektor ini mempunyai potensi besar untuk mendatangkan kunjungan wisatawan sehingga pemerintah perlu menaruh perhatian lebih.
Menurut Director of Business Development PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (Panorama Destination) Ricky Setiawanto, industri pariwisata jalan beriringan dengan perkembangan ekonomi kreatif. Aneka produk yang dihasilkan industri di berbagai subsektor ekonomi kreatif bisa memberikan daya tarik kepada wisatawan.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa industri pariwisata mempunyai peran besar menambah devisa negara. Oleh karena itu, strategi pencitraan pariwisata yang lima tahun sebelumnya gencar dilakukan, kini saatnya difokuskan untuk dijual sebagai produk ke turis.
Pelaku industri menunggu gebrakan strategi untuk mendatangkan lebih banyak turis. ”Di luar pemasaran secara daring, saya rasa penjualan menggunakan metode paket dan jasa agen tetap relevan untuk menggaet wisatawan mancanegara masuk. Cara ini terutama bagi turis yang baru pertama kali berkunjung ke Indonesia,” ujar Ricky.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi, yang ditemui di sela-sela acara Serah Terima Jabatan Menteri Pariwisata ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, menyambut positif kehadiran menteri berusia muda. Dia berharap fondasi industri pariwisata yang sudah terbangun dengan baik jangan diubah. Misalnya, upaya pencitraan destinasi.
”Jika ada laju pembangunan fondasi industri yang dirasa lambat, percepatkanlah,” tuturnya.
Didien berharap kolaborasi kementerian dengan pelaku industri ataupun komunitas pariwisata perlu diperkuat. Tujuannya adalah bersama-sama menyusun strategi agar target devisa pariwisata yang diharapkan tercapai.
Presiden Joko Widodo telah memutuskan ada lima destinasi superprioritas sampai lima tahun mendatang. Kelima destinasi yang dimaksud yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang. Kelimanya didorong agar pembangunan infrastrukturnya selesai tahun 2020.
Menurut dia, setelah memutuskan lima destinasi superprioritas beserta rencana pembangunan infrastruktur dasarnya, pemerintah disarankan segera menetapkan peran serta pelaku industri. Misalnya, terkait urusan penjualan produk, agen perjalanan, dan perhotelan.
Sementara itu, jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Kabinet Indonesia Maju diisi oleh Johnny G Plate, politisi dari Partai Nasdem.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza, yang dihubungi secara terpisah, berharap Johnny G Plate mau mendengarkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan di industri teknologi informasi komunikasi.
Menurut Jamalul, ada sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak harus diselesaikan oleh Menkominfo Johnny G Plate. Sebagai contoh, pemerataan infrastruktur internet ke daerah pelosok, alokasi spektrum frekuensi, usaha rintisan bidang teknologi, dan penanganan antisipasi peredaran konten negatif.
Ketenagakerjaan
Harapan serupa disematkan kepada Ida Fauziyah yang menggantikan Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Analis Indonesia Labor Institute Rekson Silaban menyatakan, ada beberapa pekerjaan rumah utama yang perlu diselesaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang baru.
Pekerjaan rumah itu, pertama, soal perlunya menutup penyimpangan peraturan dan realisasinya. Sebagai contoh, penyimpangan hubungan kerja alih daya, soal keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan, gaji di bawah upah minimum, dan pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia.
Pekerjaan rumah berikutnya, yaitu peningkatan kompetensi pekerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, pekerjaan rumah yang tak kalah penting, yakni memfungsikan lembaga tripartit sebagai lembaga konsultasi pemerintah untuk urusan ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memiliki pandangan senada dengan Rekson, terutama menyangkut peningkatan kompetensi pekerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Tren pekerjaan masa depan salah satunya mendorong keluar masuk pekerja migran lintas negara lebih mudah. Keterampilan menjadi kunci daya saing.
Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah mempunyai pendapat berbeda. Salah satu upaya yang harus dilakukan terkait perlindungan pekerja migran adalah mengintegrasikan data pekerja migran mulai dari desa.
”Memastikan layanan publik untuk migrasi berjalan optimal, seperti layanan terpadu satu atap dan balai latihan kerja,” tuturnya. (MED)