Sejumlah pengurus partai politik berharap agar Presiden Joko Widodo bisa segera mengumumkan susunan kabinet. Hal ini diperlukan supaya para menteri bisa segera bekerja untuk merealisasikan target Presiden Jokowi.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG/KURNIA YUNITA RAHAYU/SATRIO WISANGGENI/SHARON PATRICIA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah pengurus partai politik berharap agar Presiden Joko Widodo bisa segera mengumumkan susunan kabinet. Hal ini diperlukan supaya para menteri bisa segera bekerja untuk merealisasikan target yang telah disampaikan Presiden saat pidato pelantikannya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan berharap, Presiden bisa segera mengumumkan sturuktur kabinet agar para menterinya bisa segera bekerja. Secara terpisah, Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan susunan kabinet pada Senin (21/10/2019).
Menurut Hinca, target Presiden Jokowi masih realistis untuk dicapai. "Seperti target untuk memangkas birokrasi untuk menjadi dua level eselon saja, saya kira itu bisa saja dilakukan. Namun, itu menjadi tugas berat Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) karena banyaknya birokrat yang ada di negeri ini," katanya seusai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Selain itu, Hinca mengatakan, target jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia untuk 2045 harus mulai dilakukan dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Pemerintah pun perlu mempercepat investasi dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan.
"Pembangunan infrastruktur ini penting agar hasil produksi bisa dengan mudah didistribusikan. Presiden sudah berkomitmen akan mencopot jabatan para menterinya jika tidak bisa bekerja sesuai dengan harapan," kata Hinca.
Hinca menjelaskan, Demokrat pun telah mengusung nama Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengisi jabatan menteri dalam kabinet pemerintah. Menanggapi adanya resistensi dari sejumlah kalangan terhadap nama Agus, Hinca menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.
"Saya tidak ingin berpolemik dan menyerahkan hal tersebut kepada Pak Jokowi. Jokowi saat ini yang menjadi kapten kapal, dan kami menawarkan sosok Agus yang masih muda agar kapal itu bisa bergerak cepat," ucap dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Gerindra siap membantu Presiden dalam merealisasikan target-target yang telah disampaikan dalam pidato Presiden Jokowi. Terkait kemungkinan Gerindra masuk kabinet, ia menyerahkan seutuhnya kepada Presiden.
"Komunikasi terakhir antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika bertemu di Istana Merdeka. Kami akan berusaha turut membangun negara, meskipun jika nantinya kami berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan," kata Edhy Prabowo.
Edhy mengaku siap jika ditunjuk sebagai Menteri Pertanian oleh Jokowi. Pidato Presiden harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.
"Saya sudah lima tahun berpengalaman menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR (komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan pangan), dan tentu ada capaian yang berhasil kami raih tanpa ada pelanggaran-pelanggaran," kata Edhy.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, partainya telah melakukan rapat internal terkait posisi PAN apakah akan bergabung dengan pemerintahan. Namun, ia belum tahu apakah akan bergabung dalam kabinet pemerintah atau tidak.
"Para anggota memberikan mandat agar saya bisa mengambil keputusan strategis. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait sikap PAN nantinya," kata Zulkifli.
Namun, Zulkifli enggan menyampaikan hasil konsultasinya dengan Amien Rais terkait sikap politik PAN. Zulkifli menyerahkan keputusan terkait kabinet kepada Presiden Jokowi.
Presiden PKS Sohibul Imam mengatakan, sebagai oposisi, PKS berharap agar pemerintahan Jokowi-Amin bisa lebih baik dibanding lima tahun lalu. Menurut Sohibul, banyak indikator dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) pemerintah yang belum tercapai sebelumnya.
"Seperti target ekonomi, kemudian penegakan hukum, serta kebebasan demokrasi masih perlu diberbaiki. Kami pun siap menjadi penyeimbang agar pemerintah bisa menjalankan janji dan amanahnya," kata Sohibul.
Sohibul pun menyayangkan adanya potensi perluasan koalisi pemerintah yang membuat jumlah partai oposisi semakin sedikit. Untuk itu, ia berharap, fraksi-fraksi yang ada di DPR tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk mengkritisi kinerja pemerintah.
Sementara itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta agar semua pihak bisa menunggu susunan kabinet yang rencananya akan diumumkan Senin (21/10/2019).
Menurut Hasto, postur kabinet sudah ideal untuk melaksanakan program kerja Jokowi-Amin. "Jokowi juga memiliki visi-misi untuk membangun SDM. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi salah satu skala prioritas dalam kabinet nanti," ucap Hasto.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa kinerja pemerintah sudah baik selama lima tahun terakhir. Oleh sebab itu, para jajaran menteri nantinya harus bisa meningkatkan kinerja pemerintah. "Namun, terkait jatah menteri, hingga saat ini saya belum tahu dapat berapa. Kami pun mendukung Jokowi tanpa syarat," kata Surya Paloh.
Dihubungi secara terpisah, Peneliti Populi Center Jefri Adriansyah mengatakan, berdasarkan hasil pidato Presiden, pemerintahan akan difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
"Namun, sangat disayangkan, Presiden tidak menyinggung terkait pemberantasan korupsi dan penegakan HAM (hak asasi manusia) dalam pidatonya. Ia lebih memberikan optimisme untuk memangkas aturan yang tidak ramah terhadap investasi," ucap Jefri.