Lima Tahun Politik Luar Negeri RI

KOMPAS/ WAWAN H PRABOWO

Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mencium Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat berkunjung ke Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10/2019). Kunjungan Perdana Menteri Rutte ke Indonesia menjadi bagian dari rangkaian lawatannya ke Asia Tenggara dan Pasifik.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan pencapaian lima tahun kinerjanya. Pencapaian itu banyak, tetapi tantangan ke depan pun makin berat.

Pertama-tama, harus dipahami pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Retno perlu diletakkan dalam konteks kebijakan politik luar negeri yang digariskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Retno berupaya menjabarkannya dalam program kerja dan langkah konkret. Secara rutin dan sudah menjadi tradisi di Kementerian Luar Negeri, awal tahun, Retno menyampaikan rencana dan program tahunannya. Dari situ, evaluasi atas kinerja bisa dilakukan.

Kembali ke awal, pemerintahan Joko Widodo telah menetapkan salah satu misinya: ”mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif”. Seperti diuraikan salah satu dari sembilan agenda prioritas bertajuk Nawacita, pemerintah ingin menghadirkan kembali negara dalam melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada semua warga negara.

Retno menetapkan empat prioritas, yakni menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan warga negara dan badan hukum Indonesia, meningkatkan diplomasi ekonomi, serta meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan dunia internasional.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Selasa (7/5/2019), memimpin rapat di Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai Presiden DK PBB. Yang unik dalam sidang itu, para pemimpin delegasi, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, mengenakan baju batik.

Dalam wawancara khusus Kompas, Jumat (18/10/2019), Retno menyebut tiga prioritas pertama mewakili kepentingan nasional (national interest) Indonesia di percaturan dunia. Prioritas keempat merepresentasikan kontribusi Indonesia pada dunia.

Retno menyebut tiga prioritas pertama mewakili kepentingan nasional (national interest) Indonesia di percaturan dunia.

Setelah lima tahun berjalan, banyak hal telah diwujudkan Kementerian Luar Negeri. Gangguan kedaulatan yang muncul dalam isu Papua bisa dikelola baik. Ada riak-riak kecil lewat orasi beberapa pemimpin negara Pasifik Selatan di forum internasional, tetapi hal itu bisa dikendalikan.

Di bidang perlindungan WNI, Kemlu bekerja keras. Dalam diplomasi ekonomi adalah membuka jalur perdagangan ke Afrika, Amerika Latin, dan Kepulauan Karibia. Langkah telah dirintis, publik masih menunggu waktu memanen. Melunakkan Uni Eropa dalam perdagangan sawit—penyumbang devisa ekspor terbesar Indonesia dan menjadi gantungan hidup 20 juta lebih petani—masih perlu kerja ekstrakeras.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangan setelah penyerahan secara resmi Siti Aisyah dari Pemerintah Indonesia kepada pihak keluarga di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (11/3/2019). Siti Aisyah yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dibebaskan dari tuntutan setelah jaksa membatalkan tuntutan pembunuhan terhadap Siti.

Terakhir, yang disuarakan pengamat, apakah selama lima tahun ini Indonesia cenderung inward looking dan lebih pragmatis dalam politik luar negeri? Retno menolak penilaian itu, dengan menyodorkan fakta terpilihnya Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB, maupun perannya dalam krisis Rohingya dan Afghanistan, serta suksesnya mengantarkan visi Indo-Pasifik jadi panduan ASEAN.

Tahun-tahun ke depan, dunia bakal penuh gesekan dan benturan akibat menguatnya kecenderungan unilateralisme. Persaingan AS-China dan negara-negara kekuatan menengah akan semakin mengeras. Kemampuan berperan dan membawa diri di tengah percaturan dunia bakal memengaruhi bangsa kita. Ini salah satu PR politik luar negeri pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun ke depan.