Pasar Keuangan Syariah Indonesia Terbaik di Dunia

Indonesia diakui sebagai negara dengan pasar keuangan syariah terbaik dunia berdasarkan Global Islamic Finance Report 2019 yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama.

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (tengah) menerima plakat penghargaan Global Islamic Finance Report 2019 dari Director General Cambridge Institute of Islamic Finance Humayon Dar di Jakarta, Kamis (17/10/2019). Dalam Global Islamic Finance Report 2019, Indonesia berhasil mencatatkan skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index (IFCI) dan menempati peringkat pertama.

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia diakui sebagai negara dengan pasar keuangan syariah terbaik dunia berdasarkan laporan tahunan perbankan dan keuangan syariah global atau Global Islamic Finance Report 2019 yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama. Indonesia mampu melampaui Malaysia yang selalu berada di posisi teratas sejak 2011.

Global Islamic Finance Report (GIFR) merupakan laporan tahunan keuangan syariah global yang dipublikasikan oleh Cambridge Institute of Islamic Finance (IFF) sejak 2010. Laporan ini berisi indeks keuangan syariah dari 48 negara. Sesuai  hasil laporan GIFR 2019, Indonesia berhasil mencatatkan skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index.

Director General Cambridge IFF Humayon Dar mengungkapkan, kemajuan Indonesia yang tahun lalu berada di peringkat ke-6 sangat pesat dalam 12 bulan terakhir. Faktor paling berpengaruh dari kenaikan peringkat adalah dukungan pemerintah dari kebijakan dan regulasi.

“Dukungan pemerintah menjadi faktor paling krusial. Dalam setahun terakhir terlihat banyak kebijakan untuk mendukung keuangan syariah di Indonesia,” ujar Humayon, saat merilis hasil GIFR 2019, di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

“Dukungan pemerintah menjadi faktor paling krusial. Dalam setahun terakhir terlihat banyak kebijakan untuk mendukung keuangan syariah di Indonesia,”

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Director General Cambridge IFF, Humayon Dar

Dukungan paling krusial adalah hadirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dibentuk awal 2019. KNKS menjadi alat untuk mempercepat dan memperluas potensi keuangan syariah. Sementara itu, peran aktif Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masuk dalam penilaian.

Faktor lainnya, Indonesia memiliki institusi keuangan syariah terbanyak, mulai dari perbankan, industri keuangan non-bank, hinga unit usaha syariah. Banyaknya institusi itu menghasilkan total aset lebih banyak dibandingkan negara lain.

Baca juga : Menanti Potensi Besar Keuangan Syariah

Data OJK per Juli 2019 menyebutkan, total aset keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 1.359 triliun atau bertumbuh sekitar 5 persen secara year to date dari Desember 2018. Pangsa pasarnya mencapai 8,7 persen dari total aset keuangan nasional.

Kendati demikian, Humayon menilai, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih cukup rendah. Meskipun Indonesia memiliki 14 bank syariah, pangsa pasarnya baru sekitar 5,8 persen. Jumlah itu tertinggal dari Pakistan misalnya, yang memiliki 5 bank syariah dengan pangsa pasar mencapai 15 persen.

Kompas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro

Ekosistem keuangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengakui, ekosistem keuangan syariah memang belum maksimal. Pengembangan ekosistem itu sedang dalam tahap implementasi sesuai dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

“Kami fokus pada penguatan rantai nilai halal, sektor perbankan syariah, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), serta pengembangan ekonomi digital,” kata Bambang.

Baca juga : Jaminan Sosial Jadi Jembatan Keuangan Syariah

Menurut Bambang, perbankan syariah yang merupakan ujung tombak dari ekosistem masih belum berkembang maksimal. Mayoritas perbankan masih masuk ke pembiayaan secara umum.

“Industri halalnya juga sedang dikembangkan. Kalau MEKSI nanti sudah diimplementasikan ke sektor ril syariah, perbankan syariah akan berkembang karena banyak pelaku industri butuh pembiayaan,” ucap Bambang.

Ke depan, Bappenas akan mendorong munculnya segmentasi pasar halal dalam platform digital. Harapannya, UMKM yang berada di industri halal bisa berkembang dan menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah.

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Direktur Utama KNKS Ventje Rahardjo Soedigno

Pembiayaan infrastruktur

Direktur Utama KNKS Ventje Rahardjo Soedigno menyatakan, perbankan syariah sudah masuk dalam pembiayaan infrastruktur pemerintah. Beberapa proyek pemerintah seperti pembangunan jalan tol sudah menggunakan skema syariah. Keterlibatan itu akan mendorong skala ekonomi perbankan syariah.

“Kita juga melihat peluang untuk konversi skema konvensional (pembangunan infrastruktur) yang selama ini membebani debt equity ratio perusahaan karya pemerintah. Nanti bisa dikonversi pembiayaan bagi hasil dengan skema syariah, yang tentu akan mengurangi modal,” tutur Ventje.

Baca juga : Penerbitan Sukuk Dorong Perkembangan Keuangan Syariah

Skema pembiayaan syariah juga berpotensi mengisi pendanaan pembangunan berkelanjutan. Pada awal 2019, pemerintah telah dua kali menerbitkan sukuk hijau dengan total investasi senilai 2 miliar dollar AS.

KNKS sedang dalam tahap menurunkan fokus MEKSI ke dalam rencana implementasi. Rencana implementasi ekosistem keuangan syariah hingga 2024 itu akan dikeluarkan pada Desember 2019.