Hill menyatakan, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton terkejut atas aktivitas terselubung yang dilakukan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, di Ukraina.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·4 menit baca
WASHINGTON, RABU — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menemukan berbagai fakta penguat dalam penyelidikan pemakzulan Presiden AS Donald Trump. Temuan itu membuat Demokrat gigih melanjutkan penyelidikan di tengah kecaman Trump dan partai pengusungnya, Republik.
Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan, testimoni sejumlah saksi menguatkan pernyataan pembisik mengenai skandal Ukraina. Skandal Ukraina merujuk pada permintaan Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky via telepon untuk menyelidiki keterlibatan Joe Biden dan Hunter Biden dalam sebuah kasus dugaan korupsi.
”Kami telah membuat kemajuan dramatis dalam menjawab beberapa pertanyaan seputar panggilan telepon, di mana Presiden Amerika Serikat berusaha memaksa sekutu yang rentan untuk melakukan apa yang bisa digambarkan sebagai penyelidikan palsu melibatkan lawan politiknya,” ucap Schiff, Selasa (15/10/2019).
Lima saksi telah mengonfirmasi dugaan Trump menyalahgunakan kekuasaan sebagai presiden untuk kepentingan politiknya. Sebagaimana diketahui, Joe Biden merupakan bakal calon presiden terpopuler dari Demokrat yang kemungkinan bertarung melawan Trump dalam pemilihan presiden 2020.
Para saksi juga menyatakan, perbincangan telepon Trump-Zelensky pada 25 Juli 2019 telah direncanakan dan ditindaklanjuti. Hal ini karena Trump menunda pengiriman bantuan senilai hampir 400 juta dollar AS untuk Ukraina sebelum menelepon.
”Kami telah mempelajari bahwa telepon (dan penundaan bantuan) itu tidak terpisah. Ada banyak persiapan yang dilakukan sebelum menelepon dan ada banyak upaya tindak lanjut yang dilakukan setelah itu,” ujar Schiff.
Sehari sebelum Schiff memberikan pernyataan, mantan Penasihat Gedung Putih untuk Rusia Fiona Hill telah diwawancarai penyidik dari DPR bahwa sejumlah pejabat senior Gedung Putih beranggapan tindakan Trump tidak tepat. Pernyataan Hill disampaikan dalam kesaksian tertutup.
Hill menyatakan, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton terkejut atas aktivitas terselubung yang dilakukan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, di Ukraina. Menurut Hill, Bolton berkomentar, tindakan Giuliani adalah ”granat yang dapat meledakkan semua orang”.
Adapun Giuliani berperan sebagai pengontak pejabat tinggi Ukraina atas perintah Trump. DPR telah memanggilnya, tetapi Giuliani menolak datang dan menyerahkan dokumen terkait.
”Bolton menyebut, tekanan Trump bersama Giuliani dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney kepada Zelensky sama seperti transaksi narkoba. Bolton sendiri mengatakan dirinya tidak terlibat,” ujar Hill, dikutip dari The New York Times.
Komite Intelijen DPR juga mewawancarai pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS, George Kent, pada Selasa (15/10/2019). Kent diperiksa mengenai perannya di antara Gedung Putih, Giuliani, dan Ukraina.
Dalam sesi tersebut, Kent melaporkan, Mulvaney mengatur agar dirinya dikeluarkan dalam pengambilan keputusan mengenai Ukraina demi tiga pejabat yang dekat dengan Trump. Mengutip The Washington Post, ketiga pejabat itu adalah Menteri Energi AS Rick Perry, Duta Besar AS untuk Uni Eropa Gordon Sondland, dan Utusan Khusus AS untuk Ukraina Kurt D Volker.
DPR dijadwalkan akan memeriksa tiga diplomat lainnya pada pekan ini. Meskipun begitu, belum tentu mereka akan hadir.
Penyelidikan berlanjut
Setelah menerima laporan pembisik, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan penyelidikan resmi untuk pemakzulan Trump pada 24 September 2019. Beberapa waktu lalu, Gedung Putih sudah mengeluarkan pernyataan menolak bekerja sama.
Para anggota DPR dari Demokrat berupaya membuktikan, skandal Ukraina merupakan upaya Trump untuk meningkatkan elektabilitas menjelang pemilu menggunakan bantuan negara asing. Dengan demikian, Trump melanggar undang-undang AS mengenai pemilu.
”Upaya (Gedung Putih) menghalangi penyelidikan dapat disertakan pada tuduhan pemakzulan. Kasus untuk menghalangi penyelidikan Kongres AS terus dibangun,” ucap Schiff, yang berasal dari Demokrat.
Selain menyatakan tidak akan bekerja sama, Gedung Putih juga menolak memberikan dokumen anggaran kantor presiden serta dokumen kantor wakil presiden dan Pentagon terkait Ukraina. Tidak ketinggalan, mereka mempertanyakan validitas penyelidikan.
DPR belum melaksanakan pemungutan suara yang sah untuk melakukan penyelidikan. Namun, sebagian anggota DPR menyatakan, pemungutan suara belum diperlukan pada tahap awal karena masih setara dengan pengumpulan bukti untuk dakwaan. DPR saat ini dikuasai oleh Demokrat, partai oposisi.
”Demokrat mengizinkan persidangan yang tidak transparan berlangsung,” kata Trump, melalui Twitter.
Trump mengakui percakapannya dengan Zelensky. Menurut dia, permintaan itu murni untuk penyelidikan kasus korupsi tanpa kepentingan politik. Bahkan, dia secara terbuka mengajak Beijing untuk menyelidiki putra Joe Biden, Hunter, yang terlibat bisnis di China.
”Penyelidikan ini bukan permainan bagi kami. Ini serius. Kami dalam perjalanan menuju kebenaran,” ucap Pelosi yang menambahkan, penyelidikan itu juga menimbulkan pertanyaan baru atas hubungan Trump dan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016. (AP/AFP)