Bupati Ditahan KPK, Pintu Masuk ”Bersih-bersih” Indramayu

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Stiker antikorupsi di ruangan Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019). Sebelumnya, pada Senin malam hingga Selasa dini hari (14-15/2019), KPK menangkap Bupati Indramayu Supendi di rumah keluarganya di Kecamatan Bongas.

INDRAMAYU, KOMPAS — Penetapan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka dugaan suap proyek infrastruktur oleh KPK diharapkan menjadi pintu masuk mengungkap kasus korupsi lain di Indramayu. Apalagi, bukan kali ini saja korupsi menjerat pejabat di daerah itu.

”Kasus dugaan korupsi Pak Supendi bisa jadi pintu masuk untuk kasus korupsi lainnya. KPK harus menelusuri ini,” ujar pengajar Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, Saefullah Yamin, Rabu (16/10/2019), di Indramayu.

Sebelumnya, Senin malam hingga Selasa dini hari (14-15/2019), KPK menangkap Ketua DPD Golkar Indramayu itu di rumah keluarganya di Kecamatan Bongas. Selanjutnya, Supendi ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono, serta pihak swasta Carsa.

Supendi diduga menerima suap bersama Kepala Dinas PUPR Indramayu agar pihak swasta memperoleh proyek. Setidaknya, ada tujuh proyek senilai Rp 15 miliar yang diperoleh CV Agung Resik Pratama. Proyek itu umumnya pembangunan jalan. Pemberian suap ini berdasarkan kesepakatan imbalan 5-7 persen dari nilai proyek (Kompas, 16/10/2019).

Baca juga : Korupsi Masih Menjerat Indramayu

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Ruangan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, disegel Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (15/10/2019). KPK menangkap sejumlah pejabat dinas tersebut bersama Bupati Indramayu Supendi, Senin (14/10/2019) malam.

KPK menyita uang dengan total Rp 685 juta. Supendi diduga sering meminta sejumlah uang kepada Carsa AS yang diduga dimulai sejak Mei 2019 sejumlah Rp 100 juta.

”Efek dari kasus ini bisa ke kiri dan ke kanan,” lanjut Saefullah. Oleh karena itu, KPK diminta terus melanjutkan penyidikan.

Apalagi, dugaan korupsi yang melibatkan pejabat bukan kali ini saja di Indramayu. Sebelumnya, katanya, ada kasus Rohadi yang diduga memberikan mobil Pajero kepada Anna Sophanah, bupati sebelumnya. Rohadi merupakan mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang jadi tersangka tindak pidana pencucian uang.

Pada 20 September 2016, Anna sempat dimintai keterangan KPK terkait kasus itu. Mobil itu diduga diberikan Rohadi kepada Anna untuk memudahkan pengurusan perizinan Rumah Sakit Reysa milik Rohadi (Kompas, 24/9/2016).

Mengundurkan diri

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petani memanen garam di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (6/9/2019). Harga garam di tingkat petani setempat menyentuh Rp 270 per kilogram. Padahal, tahun lalu, harga garam mencapai lebih dari Rp 800 per kg.

Anna lantas mengundurkan diri sebagai bupati pada Oktober 2018. Pada Februari 2019, Supendi yang menjadi wakilnya dilantik sebagai Bupati Indramayu. Pada periode pertama 2010-2015, Supendi juga mendampingi Bupati Anna. Saat awal menjabat wakil bupati tahun 2010, harta Supendi yang dalam laporan kekayaan harta pejabat negara (LKHPN) tercatat Rp 1.252.000.000. Tahun lalu, jumlahnya melonjak, lebih dari Rp 8,5 triliun.

Sebelum Anna-Supendi memimpin Indramayu, Irianto MS Syafiuddin atau Yance yang juga suami Anna menjadi bupati dua periode. Mantan Ketua DPD Golkar Indramayu itu pernah terlibat perkara korupsi pembebasan lahan pembangkit tenaga uap di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Indramayu, tahun anggaran 2004 yang merugikan negara Rp 4,1 miliar.

”Korupsi ini tidak bisa bisa dihindari pada hegemoni kekuasaan dalam waktu lama,” lanjut Saefullah.

Baca juga : Kepala Daerah Belum Berubah

Untuk itu, ia mendesak Pemkab Indramayu menjadikan penangkapan Supendi sebagai momentum membenahi Indramayu dari korupsi. Apalagi, tahun 2018, berdasarkan pemetaan Pemprov Jabar, Indramayu dengan produksi padi hingga 1,7 juta ton per tahun termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sekitar 11 persen.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Wakil Bupati Indramayu Taufik Hidayat saat memberi keterangan terkait penangkapan Bupati Indramayu Supendi, Selasa (15/10/2019), di Indramayu, Jawa Barat. Supendi dilantik Februari lalu sebagai Bupati Indramayu setelah Anna Sophanah, bupati saat itu, mengundurkan diri karena alasan keluarga pada Oktober 2018. Supendi merupakan wakil Anna sejak 2010.

Wakil Bupati Indramayu Taufik Hidayat menampik pejabat Indramayu terjerat korupsi. ”Kami sudah melakukan kegiatan pencegahan korupsi dan menjalankan good governance. Caranya, seperti membuat LHKPN, pemasangan CCTV (kamera pemantau), hingga koordinasi dengan inspektorat,” kata Taufik yang baru dilantik sebagai Wakil Bupati Indramayu pada 1 Oktober.

Meski demikian, politisi Golkar ini meminta aparat sipil negara di Indramayu untuk memegang teguh sumpah dan janjinya sebagai pelayan publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pihaknya juga menjamin, pelayanan publik tidak terganggu meskipun Supendi dan sejumlah aparat di Dinas PUPR dalam proses hukum.

Musuh investasi

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/9/2019).

Dalam siaran persnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku telah mengingatkan Supendi saat dilantik sebagai bupati Indramayu 7 Februari lalu agar menjauhi godaan korupsi yang bisa datang setiap hari. ”Tadinya saya berharap pergantian bupati itu menuju ke arah yang lebih baik. Namun, belum genap satu tahun, bupatinya sudah kena OTT (operasi tangkap tangan KPK). Ini sangat memprihatinkan. Kasihan warga Indramayu,” katanya.

Tadinya saya berharap pergantian bupati itu menuju ke arah yang lebih baik. Namun, belum genap satu tahun, bupatinya sudah kena OTT KPK. Ini sangat memprihatinkan. Kasihan warga Indramayu

Menurut dia, Pemprov Jabar punya rencana besar terhadap pembangunan Indramayu. Salah satunya, sebagai penyangga segitiga rebana, yakni kawasan ekonomi dan industri di Cirebon-Pelabuhan Patimban (Subang)-Bandara Internasional Jabar Kertajati (Majalengka). Indramayu dapat menjadi salah satu pusat investasi dan pengembangan kawasan tersebut.

Penangkapan Supendi oleh KPK dinilai dapat menghambat investasi. Apalagi, Pemprov Jabar akan menggelat West Java Investment Summit 2019, sebuah forum investasi. ”Korupsi itu musuh investasi,” ucapnya.

Kamil mengatakan, pihaknya telah berupaya mencegah korupsi antara lain dengan pembuatan pakta integritas dan inovasi berbasis teknologi, seperti elektronik-kinerja. Upaya itu diharapkan diikuti pemerintah kabupaten/kota di Jabar.