Proyek pembangunan Bandara Singkawang membuktikan penerimaan swasta terhadap proyek infrastruktur yang disiapkan pemerintah dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Proyek pembangunan Bandara Singkawang membuktikan penerimaan swasta terhadap proyek infrastruktur yang disiapkan pemerintah dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Proyek itu terbuka bagi calon investor dalam negeri dan luar negeri.
Proyek pembangunan Bandara Singkawang di Kalimantan Barat diumumkan resmi kepada pasar, Senin (7/10/2019), di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas T Lembong.
Menurut Budi Karya, pemerintah memperbanyak proyek infrastruktur berskema KPBU. Alasannya, selain anggaran pemerintah yang terbatas, keterlibatan swasta di sejumlah proyek diharapkan meningkatkan investasi dan iklim kompetisi di sektor penerbangan.
”Kalau di Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), KPBU masuk untuk melengkapi bandara yang sudah ada. Kalau di Singkawang, formatnya mulai dari nol. Singkawang memiliki diaspora yang begitu banyak, baik di dalam maupun luar negeri. Ini potensi yang kita lihat sehingga KPBU bisa dari awal pembangunan,” kata Budi.
Dalam rencana induk, Bandara Singkawang akan dibangun dengan landas pacu sepanjang 2.250 meter dan lebar 45 meter. Adapun terminal tahap pertama seluas 8.000 meter persegi yang dilanjutkan tahap kedua menjadi 12.500 meter persegi. Pada tahun pertama pengoperasian, Bandara Singkawang akan melayani sekitar 323.000 penumpang dan 1.100 ton kargo.
Kebutuhan belanja modal proyek itu diproyeksikan Rp 1,7 triliun, sedangkan belanja operasional Rp 2,6 triliun. Dengan masa konsesi 32 tahun dan masa konstruksi 2 tahun, Bandara Singkawang direncanakan beroperasi pada 2023.
Pendapatan terkait penerbangan selama masa konsesi diproyeksikan Rp 15,9 triliun dan pendapatan non-penerbangan Rp 2,1 triliun. Skema pengembalian investasi berupa pembayaran dari pengguna.
Menurut Budi Karya, sudah ada sejumlah investor luar negeri yang berminat dengan proyek ini, antara lain dari Perancis, Kanada, Korea, Jepang, dan China. Budi meyakinkan publik bahwa proses penilaian dalam lelang akan dilakukan secara profesional.
Defisit
Menurut Thomas, defisit infrastruktur di Indonesia masih sangat besar. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand yang gencar membangun infrastruktur dengan melibatkan beberapa negara dalam satu proyek.
”Untuk menopang daya saing, kita harus terus membangun infratstruktur. Namun, kita harus bergeser dari ketergantungan berlebihan terhadap APBN. Saya berharap melalui forum ini kita bisa lebih detail dalam kontrak pendanaan dan mengenai pembagian profitnya,” kata Thomas.
Wali kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, Bandara Singkawang layak dibangun karena kebutuhannya besar. Di sektor pariwisata, semakin banyak wisatawan domestik dan luar negeri yang datang ke Singkawang, misalnya untuk Festival Cap Go Meh.
”Sejak 2015, tiap tahun kami mendapat predikat kota toleran dan pada 2018 mendapat predikat kota tertoleran. Kami juga berbenah mempermudah pelayanan perizinan melalui PTSP (pelayanan terpadu satu pintu),” kata Chui Mie.
Direktur Bandar Udara Kemenhub Mohamad Pramintohadi Sukarno menambahkan, lingkup KPBU proyek Bandara Singkawang meliputi pembangunan fasilitas, baik di sisi udara, darat, maupun fasilitas pendukung lainnya. Rute penerbangan yang direncanakan adalah domestik dan dimungkinkan pengembangan rute internasional.
Konsultan dari EY, Sahala Situmorang, mengatakan, forum penyampaikan kepada pasar merupakan kesempatan bagi calon investor untuk bertanya, berdiskusi, serta memberi masukan. Belajar dari proyek serupa, cakupan atau lingkup kerja dari proyek mesti dibicarakan sampai detail.
”Sebaiknya didetailkan sedari awal dan jelas, yakni aspirasi dari pemerintah seperti apa dan dari swasta seperti apa. Lalu mesti dilihat batasan di tempat lain seperti apa,” kata Sahala. (NAD)