Urbanisasi Dorong Perekonomian Tumbuh Lebih Tinggi

Urbanisasi dengan perencanaan yang matang berpotensi mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Namun, jika tanpa perencanaan, justru menimbulkan persoalan seperti kemiskinan dan kemacetan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ilustrasi: Kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota di Jakarta, Kamis (19/9/2019). Urbanisasi jika tak direncanakan dengan matang berpotensi menimbulkan persoalan seperti kemacetan dan kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS — Urbanisasi dengan perencanaan yang matang berpotensi mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Untuk itu, pemerintah mesti menambah dan memperluas cakupan kualitas pelayanan dasar serta infrastruktur perkotaan. Jika tidak, urbanisasi hanya akan menimbulkan persoalan seperti kemiskinan dan kemacetan.

Bank Dunia dalam laporan potensi perkotaan Indonesia, yang dirilis Kamis (3/10/2019), menyebutkan, setiap 1 persen pertumbuhan urbanisasi di Indonesia hanya mampu mendorong peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebesar 1,4 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Di China, misalnya, urbanisasi dapat meningkatkan PDRB per kapita  3 persen, sementara rata-rata negara di Asia Timur dan Pasifik 2,7 persen.

Saat ini sekitar 151 juta penduduk Indonesia atau sekitar 56 persen dari total penduduk tinggal di perkotaan. Pada 2045, penduduk yang tinggal di perkotaan akan meningkat menjadi 220 juta jiwa.

Sameh Wahba, Global Director for Urban, Resilience, and Land Bank Dunia, mengatakan, urbanisasi akan terjadi setiap tahun dalam 30 tahun ke depan. Pada 2050, sekitar 55 persen atau 6,8 miliar penduduk di dunia akan tinggal di perkotaan. Peningkatan urbanisasi akan mendorong pertumbuhan kelas menengah.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Urbanisasi di Indonesia dibandingkan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Timur. Sumber: Bank Dunia.

”Tujuan menjadi negara berpendapatan tinggi tidak akan tercapai jika ekonomi perkotaannya tidak menggeliat. Urbanisasi membawa dampak positif bagi perekonomian suatu daerah,” ujar Sameh dalam acara peluncuran laporan potensi perkotaan Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sameh menekankan, urbanisasi akan berdampak positif jika dikelola dan direncanakan dengan matang. Tanpa perencanaan yang matang oleh pemerintah pusat atau daerah, urbanisasi hanya akan meningkatkan angka kemiskinan dan menimbulkan kemacetan. Untuk itu, urbanisasi perlu dibarengi pembangunan infrastruktur perkotaan yang baik.

Perencanaan urbanisasi di Indonesia penting karena sekitar 70 persen penduduk diperkirakan tinggal di perkotaan pada 2045.

Laporan Bank Dunia secara tersirat menyoroti urbanisasi Indonesia yang terfokus di Jakarta. Ada tiga prinsip kebijakan untuk mewujudkan kota-kota urban baru, yaitu dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar di perkotaan (augment) serta menghubungkan berbagai wilayah dan masyarakat ke lapangan kerja (connect).

Baca juga: Perkotaan dan Metropolitan Berkah Pembangunan

Selanjutnya, pemerintah mesti membidik daerah-daerah tertinggal dan kelompok marjinal melalui kebijakan ekonomi yang inklusif.

Oleh karena itu, perencanaan urbanisasi di Indonesia penting karena sekitar 70 persen penduduk diperkirakan tinggal di perkotaan pada 2045. Meski demikian, urbanisasi bukan berarti meninggalkan pembangunan di perdesaan.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara peluncuran laporan potensi perkotaan Indonesia di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk mempersiapkan urbanisasi.

Dalam APBN, perluasan cakupan kualitas pelayanan dasar dialokasikan dalam anggaran pendidikan, kesehatan, program perlindungan sosial, serta subsidi energi dan nonenergi.

”Perencanaan dalam urbanisasi, terutama dari aspek fiskal, disiapkan agar tidak menciptakan ketimpangan antarwilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal akibat urbanisasi,” kata Sri Mulyani.

Terkait konektivitas wilayah, perencanaan urbanisasi didukung peningkatan alokasi anggaran infrastruktur dan transfer dana ke pusat dan daerah (TKDD). Pada 2020, misalnya, anggaran infrastruktur Rp 423,3 triliun, sementara TKDD Rp 856,9 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk asuransi bencana dan aset negara.

Baca juga: Tergoda Cerita Kota

Menurut Sri Mulyani, pemindahan ibu kota ke Kalimantan menjadi kebijakan pemerintah paling strategis untuk pemerataan ekonomi. Urbanisasi yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa akan dialihkan ke bagian timur Indonesia. Pemindahan ibu kota akan dibarengi penciptaan kota-kota urban baru.