Sulit Dievaluasi, Anggaran TGUPP DKI Jakarta Malah Terus Naik
Menurut William, anggaran sebesar Rp 21 miliar sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan target 48 dokumen, yang artinya setiap dokumen menghabiskan dana Rp 437,5 juta.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta terus meningkat dari Rp 1 miliar pada 2017 menjadi Rp 21 miliar pada 2020. Kenaikan ini termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2020 yang menjadi persoalan serius karena hasil kerja TGUPP ternyata tak bisa dievaluasi DPRD DKI Jakarta.
Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) naik dari Rp 1 miliar tahun 2017 menjadi Rp 16,2 miliar pada 2018, Rp 18,99 miliar pada 2019, dan diusulkan Rp 21 miliar pada 2020. Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, di Jakarta, Kamis (3/10/2019), mengatakan, kenaikan drastis tersebut memboroskan anggaran, apalagi DPRD tak bisa mengevaluasi hasil kerja TGUPP.
”Sudah anggaran besar, hasil (kerja) juga tak bisa kami monitor. Akhirnya bisa jadi TGUPP rentan bagi-bagi kursi jabatan saja,” ujar William seusai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, disebutkan kinerja anggota TGUPP dimonitor dan dievaluasi oleh gubernur secara periodik melalui ketua TGUPP. Menurut William, anggaran sebesar Rp 21 miliar sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan target 48 dokumen yang artinya setiap dokumen menghabiskan dana Rp 437,5 juta.
”Banyaknya anggaran dan personel TGUPP tidak mencerminkan kinerja gubernur. Jadi sebenarnya borosanggaran saja,” kata William.
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengakui peningkatan anggaran terjadi karena ada penyesuaian level dan penambahan jumlah anggota TGUPP.
Latar belakang penyesuaian level adalah selama ini ada anggota TGUPP berpengalaman dan berpendidikan tinggi, tetapi menerima gaji setara anggota lain yang berpendidikan lebih rendah.
”Jadi, disesuaikan, bukan kenaikan gaji TGUPP. Tentu saja (ada kenaikan anggaran dengan penyesuaian-penyesuaian itu), tetapi kenaikannya tidak banyak,” ucap Sri Mahendra.
Membantah naik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah jika ada kenaikan anggaran TGUPP di KUA-PPAS.
”Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya, tidak berubah,” ujar Anies.
Namun, untuk mendalami hal itu, Anies berencana akan memanggil pihak yang menyusun perubahan anggaran TGUPP. ”Nanti saya panggil orang yang bikin perubahan (anggaran),” ucapnya.