Gubernur dan Kepala Polda Bicarakan Keamanan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono membicarakan keamanan Ibu Kota. Hal ini dilakukan menyangkut gejolak yang terjadi sepekan terakhir.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berkomitmen untuk saling meningkatkan kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota. Sinergitas ini dibutuhkan agar masyarakat di Jakarta tetap merasa aman dan nyaman.

Persoalan ini menjadi materi utama pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Pol) Gatot Eddy Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/9/2019). Pertemuan berlangsung secara tertutup selama hampir 1,5 jam setelah mereka shalat Jumat bersama.

Seusai pertemuan, Anies mengatakan, kedua pihak akan terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota. Itu tak hanya terjadi di tataran pimpinan, tetapi juga sampai level bawah. ”Prioritas (Pemerintah Provinsi) DKI adalah Jakarta stabil dan seluruh masyarakat aman, tenang. Itu prioritas kami, bukan yang lain,” ujar Anies.

Baca juga : RUU Kontroversial Memicu Gelombang Unjuk Rasa

Sebelumnya, mulai Selasa sampai Rabu (24-25/9/2019), sejumlah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh terjadi di Jakarta. Kawasan yang paling terdampak berada di sekitar Kompleks Parlemen, Palmerah, Semanggi, dan Slipi. Puluhan hingga ratusan orang (belum ada detail informasi mengenai jumlah korban) menderita luka akibat peristiwa ini.

Kompas/Priyombodo

Suasana Slipi, Jakarta Pusat, yang dipenuhi pengunjuk rasa, Selasa (24/9/2019) malam. Unjuk rasa menolak pengesahan RUU KUHP dan pencabutan UU KPK yang awalnya digerakkan oleh mahasiswa berujung kericuhan.

Tidak hanya itu, layanan publik, terutama angkutan umum, juga terganggu. Sebagian warga diliputi kecemasan karena menjadi sasaran amuk massa. Sebagian fasilitas publik dan aset kepolisian rusak ketika kerusuhan pecah. Belum ada informasi valid mengenai jumlah kerugian akibat demonstrasi yang terjadi sepekan terakhir.

Bahkan, sepanjang Kamis (26/9/2019) pagi hingga siang, beredar cepat dan luas video polisi mengepung ambulans yang disebut membawa batu saat kerusuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun, polisi lantas mencabut unggahan video itu dan mengklarifikasinya.

Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) DKI Jakarta merasa perlu menyampaikan perkembangan situasi terkini kepada Gubernur DKI. Mereka sepakat ke depan harus ada sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian agar terwujud keamanan yang lebih baik di Jakarta. ”Jakarta harus tetap dalam situasi aman damai dan kondusif sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari,” kata Gatot.

Kompas/AGUS SUSANTO

Pengunjuk rasa membakar tong sampah di kawasan Taman Ria saat demo ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Mahasiswa menuntut dibatalkannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru saja direvisi dan menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).