logo Kompas.id
NusantaraPariwisata Bali Dikhawatirkan Terancam RKUHP

Pariwisata Bali Dikhawatirkan Terancam RKUHP

Pemerintah Provinsi Bali dan kalangan industri pariwisata di Bali meminta Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana disosialisasikan secara luas sebelum disahkan. Beberapa pasal dinilai berpotensi mengancam pariwisata.

Oleh COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
· 0 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (tengah) menunjukkan surat pernyataan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 22 September 2019 terkait pandangan Pemprov Bali atas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam jumpa wartawan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (23/9/2019).

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Editor: Cornelius Helmy Herlambang
Memuat data..