logo Kompas.id
β€Ί
Utamaβ€ΊRUU Terkait Sumber Daya Alam...
Iklan

RUU Terkait Sumber Daya Alam Tidak Berpihak ke Rakyat

Sejumlah rancangan undang-undang terkait sumber daya alam digugat karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dua di antaranya adalah RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) dan RUU Pertanahan.

Oleh
Ahmad Arif
Β· 3 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/5rIu_89rXV3dsrIpcrImLvgi5Yo=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F01485cbb-d24e-401f-8747-70f965086ac0_jpg.jpg
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Bulir padi varietas Ciperawan, temuan Darmin, tampak menguning meskipun lebih dari 4 minggu tidak teraliri air di Desa Widasar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (20/9/2019). Padi itu diberi cendawan endofit penicillium dari Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB Suryo Wiyonose hingga tahan dengan kondisi kekurangan air. KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

JAKARTA, KOMPAS β€” Setelah Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang diniali sarat masalah disahkan, sejumlah rancangan undang-undang terkait sumber daya alam lain juga digugat. Hal ini karena sejumlah rancangan undang-undang tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dua rancangan undang-undang (RUU) yang banyak disoroti adalah tentang RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) dan RUU Pertanahan. "Kalau RUU SBPB ini diloloskan akan jadi kado getir bagi petani pada peringatan hari tani. Koalisi Kedaulatan Benih dan Pangan sudah meminta agar RUU ini ditunda dan dikaji ulang," kata Puji Sumedi dari Yayasa Kehati, yang turut dalam koalisi ini, di Jakarta, Minggu (22/9/2019). Koalisi Koalisi Kedaulatan Benih dan Pangan, terdiri dari 18 lembaga sipil terkait dengan pangan dan pertanian.

Editor:
yovitaarika
Bagikan