logo Kompas.id
Politik & HukumUjung Jalan Penindakan KPK?

Ujung Jalan Penindakan KPK?

Di tengah kuatnya penolakan dari pegiat antikorupsi Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang tentang KPK Revisi UU ini terindikasi melemahkan KPK Ibarat membangun Candi Roro Jonggrang dalam semalam DPR dan pemerintah Senin 1692019 malam merampu

· 1 menit baca

Di tengah kuatnya penolakan dari pegiat antikorupsi, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang tentang KPK. Revisi UU ini terindikasi melemahkan KPK.

Ibarat membangun Candi Roro Jonggrang dalam semalam, DPR dan pemerintah, Senin (16/9/2019) malam, merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pembahasan revisi UU KPK dilakukan cepat dan tergesa-gesa. Total, hanya lima kali rapat terkait revisi UU KPK dalam waktu dua pekan terakhir yang diketahui publik. Dari lima kali rapat itu, hanya dua kali rapat pembahasan di tingkat panja revisi UU KPK.

Rapat pertama diadakan Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 3 September 2019 secara tertutup dan diam-diam untuk mengusulkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR. Rapat kedua, pada 12 September, diadakan antara Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membacakan persetujuan presiden membahas revisi UU KPK.

Editor:
Bagikan
Memuat data..