Atasi Kemiskinan dengan Program Perlindungan Sosial
Peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial serta pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan.
Oleh
Atika Walujani Moedjiono, dari Manila, Filipina
·3 menit baca
MANILA, KOMPAS — Peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial serta pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan. Hal itu menjadi pembahasan pada hari pertama Asia-Pasific Social Protection Week atau Pekan Perlindungan Sosial Asia-Pasifik, Senin (9/9/2019), di Manila, Filipina.
Acara yang diselenggarakan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan dihadiri sekitar 300 orang yang berkecimpung di bidang perlindungan sosial, baik dari pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pembangunan, akademisi, maupun pewarta dari 26 negara Asia-Pasifik tersebut akan berlangsung sampai Kamis (12/9). Pekan Perlindungan Sosial Asia-Pasifik yang berlangsung setiap dua tahun, kali ini bertema ”Securing the Future of the Region” (mengamankan masa depan wilayah).
Dalam pesan video, Sekretaris Eksekutif Komisi Sosial Ekonomi PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana memaparkan, lebih dari 60 persen penduduk Asia Pasifik hidup tanpa perlindungan sosial memadai. Padahal, mereka menghadapi risiko bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberadaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh penduduk menjadi penting karena mampu mengurangi kesenjangan, melindungi warga yang rentan, serta menjaga masyarakat dari akibat buruk krisis dan bencana.
Analisis ESCAP, setidaknya 233 juta penduduk di wilayah Asia-Pasifik bisa terentaskan dari kemiskinan pada tahun 2030 jika negara-negara mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial hingga mencapai rata-rata 11,2 persen produk domestik bruto (PDB). Saat ini, negara-negara di Asia-Pasifik baru mengalokasikan rata-rata 3,7 persen dari PDB.
Sementara itu, Wakil Presiden ADB untuk Urusan Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan Bambang Susantono yang menjadi pembicara utama menyatakan, saat ini 300 juta orang hidup dalam kondisi sangat miskin dan lebih dari 830 juta orang hidup dengan 1,9 dollar AS-2,3 dollar AS per hari di negara-negara Asia-Pasifik. Kesenjangan masih sangat besar di dalam ataupun lintas negara.
”Masih banyak orang berjuang untuk memperoleh pendapatan cukup, kondisi hidup layak, dan akses pada pelayanan kesehatan serta pelayanan dasar lain,” katanya. Karena itu, perlu banyak upaya untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan melalui investasi pada sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi kerentanan terhadap risiko.
Tahun lalu, demikian Bambang, ADB meluncurkan Strategi ADB 2030 dengan tujuh prioritas kegiatan. Yang pertama adalah mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Hal itu sejalan dengan tujuan agenda pembangunan berkelanjutan (SDG’s) 2030, yakni to leave no one behind (tak ada seorang pun tertinggal).
Pada sesi selanjutnya, Direktur Jenderal ADB untuk Wilayah Asia Tenggara Ramesh Subramaniam menyatakan, sistem perlindungan sosial serta investasi pada pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.
Meningkat
Catatan ADB, alokasi anggaran program perlindungan sosial negara-negara Asia meningkat dari 4 persen PDB pada 2005 menjadi 5,3 persen PDB pada 2015. Adapun alokasi negara-negara Pasifik naik dari 4 persen PDB tahun 2009 menjadi 6 persen PDB tahun 2015.
Filipina disebut sebagai contoh negara yang berhasil dengan program bantuan tunai bersyarat. Program yang dimulai tahun 2008 dengan 300.000 keluarga miskin itu, pada 2017 mencakup 4,4 juta keluarga miskin. Hasilnya, terjadi penurunan kemiskinan, meningkatnya angka partisipasi sekolah, serta meningkatnya kebiasaan hidup sehat pada anak dan perempuan. Program ini mengaplikasikan program yang telah diterapkan selama 25 tahun di Amerika Latin.
Jenis program perlindungan sosial yang lain adalah asuransi sosial. Dalam hal ini, Thailand dan Maldives mengembangkan program pensiun dan asuransi kesehatan. Adapun Indonesia dan Vietnam membangun asuransi kesehatan sosial untuk seluruh warga. Data ADB, Indonesia mengalokasikan sekitar 2 persen dari PDB untuk program perlindungan sosial.
Bambang mengakui, penyediaan anggaran yang berkelanjutan untuk program perlindungan sosial masih menjadi tantangan banyak negara. Sumber yang berpotensi untuk mobilisasi dana di antaranya peningkatan pengumpulan pajak, realokasi subsidi energi, dan pengenaan pajak untuk sumber daya alam.