Papua dan Kehati-hatian Jurnalisme
Aksi demo di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat setelah peringatan ke-74 Kemerdekaan Indonesia tak banyak mendapat pemberitaan di luar negeri. Mengapa?
Verifikasi merupakan napas yang menghidupkan jurnalisme. Tanpanya, informasi akan menjadi amunisi yang menyulut perang narasi.
Aksi demo di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat setelah peringatan ke-74 Kemerdekaan Indonesia tak banyak mendapat pemberitaan di luar negeri. Hal itu dapat terjadi karena sulitnya mendapatkan konfirmasi dan verifikasi sebelum pemuatan berita.
Konfirmasi terhadap suatu isu atau informasi para pewarta manca terhadap sebuah isu, termasuk Papua dan Papua Barat, dapat dilakukan mulai dari mengirim sendiri wartawan mereka, mengandalkan kontributor, mengambil dari kantor-kantor berita, hingga menyitir dari pemberitaan koran nasional tepercaya. Hal tersebut telah menjadi praktik yang lumrah dalam penyajian sebuah berita internasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyiasati jangkauan koran, situs berita, dan kantor berita asing terhadap wilayah pemberitaan yang sangat luas. Menjadi masalah ketika saluran internet di suatu wilayah dibatasi atau diputus. Terhadap peristiwa protes di Papua, berita tak dapat diwartakan dengan cepat salah satunya karena laporan para jurnalis di lapangan terhambat layanan data yang diperlambat atau diputus.
Pemblokiran
Sejak terjadi aksi demo pada 19 Agustus 2019 di Manokwari, Pemerintah Indonesia mulai memperlambat akses data dari Papua dan Papua Barat. Jaringan internet tak dapat digunakan untuk mengirim gambar atau video, bahkan sulit untuk mengirim berita lewat media sosial.
Dalam Siaran Pers Nomor 154/HM/KOMINFO/08/2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pelambatan aksesdi beberapa tempat di Papua dan Papua Barat. Informasi terhadap peristiwa aksi massa di beberapa wilayah, seperti Manokwari dan Jayapura, menjadi lambat tersalurkan, bahkan gagal keluar dari wilayah tersebut.
Tak berhenti di situ, pada 21 Agustus 2019, pemerintah melakukan tindakan yang lebih tegas dengan memblokir data di Papua dan Papua Barat. Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. Dalam Siaran Pers Nomor 155/HM/KOMINFO/08/2019, Kemkominfo menyampaikan bahwa pemblokiran tersebut dilakukan sementara hingga suasana di Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Pemblokiran data masih terus berlanjut pada 23 Agustus 2019. Pemerintah menyatakan bahwa, walaupun situasi berangsur pulih, distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi.
Oleh karena itu, muncul Siaran Pers Nomor 159/HM/KOMINFO/08/2019 yang menegaskan bahwa pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat masih berlanjut hingga situasi dan kondisi di Tanah Papua benar-benar normal. Sebagai sarana komunikasi, masyarakat masih dapat berkirim informasi melalui layanan telepon dan pesan singkat (SMS).
Dalam siaran pers tersebut, masih banyaknya konten hoaks menjadi alasan utama untuk menutup layanan data di Papua dan Papua Barat. Kemkominfo masih menemukan 33 konten dan 849 tautan hoaks dan provokatif terkait isu Papua yang masih disebarkan ke ratusan ribu akun media sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube.
Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Terkini, Kemkominfo mengeluarkan Siaran Pers Nomor 163/HM/KOMINFO/08/2019 pada 29 Agustus 2019 yang berisi pernyataan pers Menkominfo RI. Di dalamnya ditegaskan bahwa pemerintah hanya melakukan kebijakan pembatasan layanan data (bukan black out). Sementara layanan suara dan SMS masih tetap difungsikan.
Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk membatasi, bahkan memblokir, layanan data di Papua dan Papua Barat demi melawan hoaks juga berimbas pada pemberitaan media arus utama. Verifikasi dan konfirmasi terhadap peristiwa di Papua dan Papua Barat kemudian tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Akibatnya, tak banyak berita yang dapat disuguhkan kepada masyarakat yang banyak menantikan perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat.
Baca juga: Antara Papua, Pemblokiran Internet, dan Hoaks
Negara tetangga
Situasi tersebut juga dialami media asing yang ingin memberitakan situasi di Papua dan Papua Barat. Dalam penelusuran terhadap beberapa media asing, baik dari negara-negara tetangga Indonesia, kantor berita, maupun media asing yang cakupannya internasional, pemberitaan tentang situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat terkesan minim dan senada.
Media asing yang ditelusuri mulai dari Straits Times (Singapura) hingga The Australian (Australia). Kedua media tersebut mewakili negara tetangga Indonesia.
Dari tanggal 19 hingga 31 Agustus 2019, harian Singapura Straits Timesmemuat 17 berita tentang peristiwa di Papua dan Papua Barat di situs berita daringnya. Dalam menurunkan berita, media ini menggunakan sumber mulai dari kantor berita (DPA, Bloomberg, AFP, dan Reuters), Kemkominfo RI, juru bicara Polri, juru bicara Kemenkumham, koresponden, media lokal, hingga aktivis. Semua berita yang diturunkan merupakan pemberitaan ulang dari kantor berita ataupun kumpulan dari kontributor mereka di Indonesia.
...pemberitaan tentang situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat terkesan minim dan senada.
Beberapa istilah yang muncul dalam judul-judul artikel meliputi protest, violent, kill, separatist, riots, blockage, separatis, unrest, hingga independence.
Harian The Australian, dari tanggal 19 hingga 30 Agustus 2019, memuat sembilan pemberitaan terkait peristiwa aksi massa di Papua dan Papua Barat di situsnya. Hanya satu artikel yang ditulis oleh media tersebut, delapan lainnya merupakan lanjutan dari kantor berita (Reuters dan DPA) dan dari koresponden mereka di Indonesia yang tak hanya menyuplai berita untuk The Australian.
Dari delapan berita tersebut, muncul beberapa kata kunci dalam judul, seperti protest, riots, violence, dan Independence.
Pemberitaan dari dua media negara tetangga tersebut lebih banyak mengutip atau mengulangi berita dari kantor berita sehingga artikel yang diturunkan minim dan senada.
Kantor Berita
Kantor berita Reuters dan Associated Press (AP) ditelusuri karena paling menjadi acuan bagi media-media asing, juga Indonesia, dalam menurunkan berita tentang Papua dan Papua Barat. Penelusuran sebatas pada artikel yang ditayangkan oleh kedua kantor berita tersebut dalam situs berita mereka.
Reuters menampilkan 15 berita terkait protes di Papua dan Papua Barat dari tanggal 19 hingga 30 Agustus 2019. Kantor berita Inggris ini memiliki koresponden di Indonesia. Pemberitaan tentang Papua dan Papua Barat yang terbatas dijembatani dengan mencari keterangan dari berbagai sumber resmi di Indonesia, aktivis, pemberitaan Antara, dan lini masa di Twitter.
Beberapa kata kunci penjudulan artikel Reuters meliputi protest, violence, curb, unrest, separatist, kill, dan Independence.
Kantor berita Reuters dan Associated Press ditelusuri karena paling menjadi acuan bagi media-media asing, juga Indonesia, dalam menurunkan berita tentang Papua dan Papua Barat.
Kantor berita Amerika Associated Press mengeluarkan tujuh berita tentang demonstrasi di Papua dan Papua Barat. Sama seperti Reuters, AP menggunakan sumber berita dari juru bicara lembaga resmi negara serta mengandalkan kontributor mereka di Indonesia. Kata kunci yang muncul dalam penjudulan berita di AP meliputi protesters, kill, violence, protest, dan separate.
Dua kantor berita yang paling banyak dikutip oleh media asing di Indonesia ini pun ternyata masih kesulitan memberikan laporan liputan yang menyeluruh. Kebanyakan tidak memilliki akses cepat dan mudah untuk memberikan laporan hasil dari pengamatan langsung di lapangan.
Amerika
Surat kabar di Amerika, The New York Times, ikut menampilkan 16 berita tentang Papua dan Papua Barat di format daringnya. Kebanyakan berita yang ditulis pada 18 hingga 30 Agustus 2019 tersebut mengambil dari kantor berita Reuters dan AP. Hanya satu dari 16 berita tersebut yang merupakan tulisan dari penulis The New York Times sendiri. Oleh karena itu, kata kunci yang digunakan pun senada dengan Reuters dan AP.
Cara yang sama digunakan oleh The Washington Post di portal berita daringnya. Dengan lima berita tentang Papua dan Papua Barat, media ini semata mengambil dari kantor berita AP.
Berbeda dengan edisi Indonesia, situs berita CNN internasional lebih irit dalam memberitakan Papua dan Papua Barat. Hanya dua artikel diturunkan, yakni pada 19 dan 22 Agustus 2019, tanpa ada keterangan pengutipan dari kantor berita lain selain nama penulisnya. Sangat mungkin hal itu disebabkan bahwa CNN memiliki cabang di Indonesia sehingga isi pemberitaan lebih lengkap. Hal tersebut juga disebutkan di dalam badan berita.
Inggris
Surat Kabar Inggris The Guardian, dalam situs daringnya, tampak lebih percaya diri memberitakan situasi di Papua dan Papua Barat. Sebanyak 13 artikel muncul dari tanggal 18 hingga 31 Agustus 2019. Inggris diuntungkan dalam pemberitaan tentang Papua dan Papua Barat karena terdapat tokoh Papua yang tinggal di sana. Hal itu dijadikan sumber dalam pemberitaan The Guardian.
Oleh karena itu, hanya tiga berita penuh dari Reuters dan AP yang dilansir. Lainnya merupakan hasil wawancara dengan berbagai tokoh, bahkan yang terbaru, liputan langsung dari jurnalis mereka di Papua.
Beberapa kata kunci yang muncul dari penjudulan artikelnya meliputi protest, unrest, violence, clash, racism, dan calls for freedom.
Harian Telegraph, dalam situs daringnya menampilkan empat berita tentang Papua dan Papua Barat dari tanggal 19 hinga 29 Agustus 2019. Dua di antaranya merupakan berita foto. Telegraph menggunakan sumber dari AP, AFP, dan Reuters. Satu-satunya tulisan pada 29 Agustus 2019 merupakan hasil olahan penulis Telegraph dari berbagai sumber. Dari empat berita tersebut, kata kunci yang sempat muncul di judul artikel adalah protester, demonstrator, dan clash.
Media BBC internasional, bukan yang berbahasa Indonesia, menurunkan enam berita tentang Papua dan Papua Barat, tiga video dan tiga tulisan.
Mengingat tidak disebutkan sumber berita ataupun penulis dengan jelas di tiap artikel, penelusuran lebih difokuskan pada sumber yang termuat dalam konten tulisan. Di dalamnya disebutkan beberapa tokoh yang diwawancarai, mulai dari pejabat resmi dan juru bicara dari Indonesia hingga para aktivis Papua di Inggris dan Indonesia. Beberapa kata kunci yang muncul dalam penjudulan artikel BBC meliputi protest, racist, dan unrest.
Senada
Pemberitaan media asing terhadap peristiwa protes di Papua dan Papua Barat cukup senada. Hal itu disebabkan sumber yang digunakan kebanyakan juga sama, yakni mengambil dari kantor berita ataupun sumber resmi Pemerintah Indonesia.
Pemberitaan yang lebih berani ditampilkan media di Inggris karena adanya narasumber tokoh Papua di sana. Selain Inggris, media-media asing lain cukup puas dengan meneruskan berita dari kantor berita yang mereka langgan.
Keseragaman nada media-media asing dalam memberitakan situasi di Papua dan Papua Barat tampak dari pemilihan kata kunci yang menggambarkan situasi. Peristiwa demonstrasi di Tanah Papua disebut sebagai tindakan protes, demonstrasi, separatis, rasis, kerusuhan, kekerasan, dan kekacauan. Selain itu, sempat muncul pula penggunaan kata-kata keras, seperti membunuh, memisahkan diri, dan meminta merdeka.
Selain senada, pemberitaan tentang Papua dan Papua Barat sangat sedikit. Beberapa media yang biasanya menurunkan laporan panjang dan komprehensif tentang isu internasional pun lebih memilih menunggu sumber yang lebih beragam atau menunggu masuknya informasi yang lebih banyak tentang Papua dan Papua Barat.
Hal ini secara positif menunjukkan kualitas dari jurnalisme yang lebih memilih berhati-hati dalam mengabarkan daripada mengumbar hasrat mengabarkan banyak, tetapi belum jelas sumbernya. Bahkan, memilih untuk tidak mengabarkan daripada mengabarkan berita bohong.
Menjangkau lokasi Papua dan Papua Barat untuk meliput peristiwa di sana memang tidak selalu mudah. Pembatasan dan pemutusan layanan data di Tanah Papua, selain berhasil mengerem hoaks dan provokasi yang memperkeruh situasi Tanah Papua, juga berhasil memperkecil jumlah berita tentang Papua dan Papua Barat dari media asing. (LITBANG KOMPAS).