Jakarta Bukan Batavia

Dalam Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta adalah Batavia dan disebut representasi kepentingan Belanda, bukan rakyat Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan yang memperkuat Indonesia memerlukan ibu kota baru. Alasan yang mengusik fakta sejarah karena di awal masa kemerdekaan, Presiden Soekarno membenahi dan membangun Jakarta untuk membersihkannya dari konotasi kolonial. Batavia adalah bagian pembentuk Jakarta, tetapi tak bisa disamakan dengan Jakarta.

Kompas/JB Suratno/Iwan Setiyawan

Monumen Nasional, populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas, adalah monumen peringatan setinggi 132 meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno, dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tugu Monumen Nasional

Susan Blackburn dalam bukunya, Jakarta, Sejarah 400 Tahun, menuliskan, ”Sebagaimana Belanda telah dua kali membangun Batavia baru, pertama di Kota dan kemudian di Gambir, pada era ini Soekarno juga memindahkan poros utama kota. Ia bertekad memberikan gambaran modern bagi Jakarta merdeka yang difokuskan di Jalan Thamrin yang membentang dari sudut barat daya Lapangan Merdeka menuju Jalan Sudirman dan Kebayoran Baru. Daerah ini bersih dari konotasi kolonial, serta akan menampilkan karya-karya hebat para arsitek dan kontraktor Indonesia.”

Kutipan pidato Soekarno pada tahun 1962 memperkuat pernyataan Blackburn. Sebagian kutipannya, yaitu, ”Berikan Djakarta satu tempat yang hebat di dalam kalbu rakyat Indonesia sendiri, sebab Djakarta adalah miliki daripada orang-orang Djakarta. Djakarta adalah milik daripada seluruh bangsa Indonesia. Bahkan Djakarta jadi mercusuar daripada perjuangan seluruh umat manusia. Ya, the New Emerging Forces.”

Monumen Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur yang dianggap terlalu sederhana digantikan dengan Monumen Nasional atau Monas yang megah dan menjadi pusat kota Jakarta. Soekarno, seperti dipaparkan oleh Blackburn, memerintahkan dibangunnya gedung kaca enam lantai di bekas Monumen Proklamasi Kemerdekaan untuk menyimpan cetak biru proyek besar pembangunan Indonesia.

Baca juga : Hijrah ke Kota

Baca juga : Demi Ibu Kota Baru

Ada foto yang memperlihatkan Soekarno dan maket-maket kompleks Asian Games di Senayan, Planetarium di Taman Ismail Marzuki, Jembatan Semanggi, rancangan penataan Jalan MH Thamrin, hingga Taman Ria Ancol.

AGUIDO ADRI UNTUK KOMPAS

Wajah baru Lapangan Taman Banteng, kemegahannya menarik pengunjung untuk datang. Tidak hanya itu saja, kawasan ini juga sangat strategis dan tidak jauh dari Masjid Istiqal dan Gereja Katedral.

Jakarta juga dilengkapi dengan Monumen Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng dan Patung Selamat Datang di dekat Hotel Indonesia. Ada Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdampingan. Refleksi kebinekaan Indonesia, representasi identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka nation and state building diupayakan lewat simbol-simbol tersebut.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Pemandangan ke arah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral

Dengan banyaknya proyek pembangunan di Jakarta dan masih bergolaknya sebagian wilayah di luar Ibu Kota, migrasi penduduk dari daerah ke pusat negeri ini terus terjadi. Seperti dikutip dari Djakarta Dalam Angka 1969, penduduk Jakarta pada 1948 sekitar 823.000 jiwa dan membengkak menjadi 3.813.000 pada 1965.

Survei 1953 terhadap imigran menghasilkan fakta bahwa mereka ke Jakarta karena alasan ekonomi. Pada tahun 1957 saja, diperkirakan ada 10.000 orang yang setiap hari pergi pulang Bogor-Jakarta dengan menggunakan kereta api untuk bekerja. Sensus 1961 menunjukkan, sebanyak 16 persen angkatan kerja Jakarta sebagai pegawai negeri.

Namun, upaya memenuhi fasilitas kota berjalan lambat, berbanding terbalik dengan ledakan penduduk Jakarta juga dengan proyek mercusuar yang dikerjakan di Ibu Kota itu.

Baca juga : Kali Cakung Warisan Proyek Abad Kelima

Bobroknya layanan transportasi publik sudah ada sejak dekade awal pasca-kemerdekaan. Selain itu, masalah kebutuhan perumahan juga terus menggumpal membesar dan sulit dipecahkan.

Pemerintah membangun kawasan Kebayoran Baru dengan prioritas untuk perumahan pegawai negeri. Dari 1948 hingga 1956, disebut baru 6.033 rumah yang selesai dibangun di Kebayoran Baru dan sebagian besar untuk pegawai negeri. Sementara pada 1952, tercatat pejabat kota Jakarta menyebut sudah ada 30.000 permukiman ilegal di sana dan meningkat menjadi 70.000 permukiman ilegal di tahun 1957. Diperkirakan ada 275.000 orang yang tinggal di rumah-rumah tak sehat.

Apa yang terjadi di Jakarta mengundang kritik dari dari dalam dan luar negeri. Terpusatnya pembangunan di ibu kota menyedot begitu banyak dana pemerintah pusat yang memicu bias seakan pemerintah hanya mengutamakan Jawa dibanding daerah lain.

Blackburn memaparkan bahwa sentimen anti-Jawa menguat dan pada 1955 sempat ada kampanye di parlemen untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain. Baru pada 1960, Soekarno mengakhiri polemik dengan menyatakan Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara.

Blackburn memaparkan bahwa sentimen anti-Jawa menguat dan pada 1955 sempat ada kampanye di parlemen untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain. Baru pada 1960, Soekarno mengakhiri polemik dengan menyatakan Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara.

Baca juga : Kisah Para Saksi Perubahan

Pusat pertumbuhan ekonomi

Disadari kemudian bahwa subsidi besar dari pusat untuk Jakarta tidak dapat terus dilakukan. Jakarta didorong agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri dengan tetap menyandang status ibu kota. Kebijakan pemerintah saat itu adalah meningkatkan usaha swasta para penduduk setempat sebagai basis pertumbuhan ekonomi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga berfoto di titik pandang di Taman Spot Budaya 2 Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019). Pemerintah berkomitmen terus menjadikan Jakarta sebagai prioritas pembangunan serta mengembangkannya sebagai kota bisnis dan pusat perdagangan yang berskala regional dan global.

Sejumlah bisnis baru bermunculan di Jakarta pada awal 1950-an, termasuk industri film Indonesia. Nasionalisasi untuk menggantikan orang asing dalam perputaran ekonomi di negeri pun terus berlangsung.

Pemerintah, misalnya, mendirikan bank nasional Indonesia, membeli Scheepwerf atau Galangan Kapal Antjol milik Belanda pada 1952 dan pabrik General Motors milik Amerika Serikat pada 1955. Pada tahun itu, untuk pertama kali Indonesia memiliki perusahaan perkapalan dan manufaktur kendaraan bermotor.

Pada 1957, gelombang besar nasionalisasi dengan pengambilalihan semua bisnis Belanda yang sebagian ada di Jakarta setelah terjadi kegagalan diplomasi dengan Belanda saat membahas Irian Barat (Papua Barat).

Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi perkotaan di Jakarta dan sekitarnya amat mendominasi. Sesuai data Sensus 1961, mayoritas penduduk bekerja di bidang transportasi, pergudangan, perdagangan, dan pemerintahan. Pekerjaan terbesar bersifat padat karya karena sebagian besar industri di ibu kota ini masih menggunakan pekerja kasar.

Saat ini, tujuh dekade pasca-kemerdekaan, kondisi Jakarta secara fisik tentu telah banyak berubah. Namun, dalam isu-isu tertentu sedikit banyak tidak beranjak jauh dari masa lalu. Jakarta tetap sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi Indonesia dengan berbagai masalah yang menyelimuti, mulai dari perumahan hingga transportasi.

Dengan 10 juta jiwa penduduk Jakarta dan sekitar 30 juta jiwa se-Jabodetabek, Ibu Kota masih menjadi magnet pergerakan ekonomi. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ menyebutkan bahwa sesuai hasil penelitian Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) fase 2, pada 2018 hingga 2029, jumlah perjalanan di Jabodetabek mencapai 100 juta perjalanan per hari. Perjalanan itu sebagian dilakukan untuk kegiatan ekonomi, termasuk pergi dan pulang kerja.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kondisi lalu lintas yang macet di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, saat dimulainya sosialisasi penerapan peraturan ganjil-genap, Kamis (8/8/2019). Jalan Pramuka merupakan satu di antara 16 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta, yang mulai pada 9 September menerapkan pembatasan kendaraan dengan peraturan ganjil genap. Peraturan tersebut dijalankan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Baca juga : Kepolisian Batavia hingga Polda Metro Jaya

Jakarta kini dan sekitarnya—sudah menjadi pengetahuan publik—memang sarat masalah tak jauh beda dengan di masa-masa awal kemerdekaan dulu. Dari data Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta dan Jabodetabek berpotensi terkena gempa-tsunami megathrust. Selain itu, kawasan ini juga mengalami keterbatasan suplai air baku dan penurunan muka tanah, soal ancaman banjir sudah menjadi bencana tahunan, hingga kemacetan tinggi dan kualitas udara tak sehat yang terus membelenggu.

Meskipun demikian, Jakarta tetap menjadi pusat segalanya. Bappenas mencatat Jakarta menjadi pusat perdagangan, pusat jasa keuangan, pusat jasa perusahaan, pusat administrasi pemerintahan dan pertahanan, pusat jasa pendidikan, serta pusat industri pengolahan.

Bias bahwa pembangunan terpusat di Jakarta dan Jawa masih kuat.

Sedia payung

Keputusan memindahkan ibu kota ke daerah lain disertai upaya membenahi Jakarta dan dibangun murni menjadi pusat bisnis dan ekonomi bisa jadi adalah kebijakan yang tepat. Meskipun demikian, kajian detail dan penuh pertimbangan berdasarkan fakta serta penelitian yang memadai tentu harus menjadi dasar kebijakan tersebut.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan penjelasan terkait rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara di Kalimantan Timur saat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Lokasi ibu kota baru berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Apalagi, seperti dipaparkan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro saat bertandang ke harian Kompas, Rabu (28/9/2019), pemerintah pusat telah memiliki kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI), juga pengembangan kawasan metropolitan dan kota baru. Kebijakan itu kini dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan. Kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dan program urban regenerasi bagi Jakarta akan turut mendorong kebijakan pembangunan yang telah ada.

”Pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mendorong pemerataan pembangunan. Lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan, yaitu perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru dan perdagangan antara provinsi di Indonesia khususnya dari Pulau Jawa ke provinsi luar Jawa, juga antarprovinsi di luar Jawa,” kata Bambang Brodjonegoro.

Target besar dan mulia ibu kota baru di Kalimantan Timur sedikitnya bakal menyedot Rp 466 triliun dan melibatkan lahan hingga 180.000 hektar. Ada ratusan ribu orang yang akan dipindahkan, warga lokal juga bentang alam, vegetasi serta fauna lokal pasti akan terimbas. Perubahan bakal turut dirasakan di seluruh negeri.

Demi memenuhi target itu, tentu dibutuhkan perencanaan matang berdasarkan penelitian dan kajian yang tidak boleh serampangan. Dibutuhkan kesanggupan memitigasi potensi dampak baik dan buruk baik saat kini maupun nanti. Merangkul partisipasi publik dalam mengelola ruang termasuk ruang kota baru atau ibu kota baru juga penataan Jakarta ke depan adalah keniscayaan.

Tentu dibutuhkan perencanaan matang berdasarkan penelitian dan kajian yang tidak boleh serampangan. Dibutuhkan kesanggupan memitigasi potensi dampak baik dan buruk baik saat kini maupun nanti. Merangkul partisipasi publik dalam mengelola ruang termasuk ruang kota baru atau ibu kota baru juga penataan Jakarta ke depan adalah keniscayaan.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Taman Fatahillah di kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (10/3/2016). Kota Tua adalah pusat pemerintahan di era kolonial Belanda dan bagian dari sejarah panjang Jakarta. Meskipun demikian, Jakarta bukanlah semata Batavia yang identik dengan kolonialisme.

Untuk itu, menarik kesimpulan yang tidak tepat seperti melihat Jakarta sebagai Batavia tidak seharusnya terjadi, apalagi menjadi salah satu landasan kebijakan. Bisa jadi ini menunjukkan kurang matangnya kajian yang dilakukan, dan hal-hal seperti ini jika terus dianggap sepele dapat menjadi masalah besar di kelak kemudian hari.