Setelah Menskors Parlemen Inggris, Boris Johnson Ingin Dialog dengan Uni Eropa

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan keinginan berdialog secara intensif dengan Uni Eropa. Tenggat kesepakatan keluarnya Inggris dari UE atau Brexit semakin dekat, yakni 31 Oktober 2019.

PHOTO BY DARREN STAPLES / POOL / AFP

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memeriksa sebuah ambulans saat berkunjung ke Pilgrim Hospital, di Boston, timur Inggris, 5 Agustus 2019. Bocoran dokumen terbaru Pemerintah Inggris menyebutkan, pasokan obat-obatan dan alat kesehatan berpotensi terganggu jika Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

LONDON, JUMAT — Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan keinginan untuk berdialog secara intensif dengan Uni Eropa. Tenggat kesepakatan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit semakin dekat, yakni 31 Oktober 2019.

Keinginan itu dikemukakan di tengah kontroversi sebab Johnson menskors parlemen hampir selama lima pekan. Negosiator UE dan Inggris akan bertemu dua kali dalam sepekan hingga September untuk mencari kesepakatan yang baru.

”Kami siap bekerja dengan semangat dan tekad untuk menyelesaikan kesepakatan. Saya semangat berdiskusi dengan para pemimpin UE selama beberapa minggu terakhir karena ada keinginan untuk berbicara tentang masalah backstop, tetapi sekarang saatnya bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan tempo pertemuan,” tutur Johnson, Kamis (29/8/2019).

Johnson ingin agar masalah backstop segera diselesaikan. Backstop merujuk pada penjagaan militer di perbatasan Irlandia Utara yang menjadi wilayah Inggris dan Republik Irlandia yang merupakan anggota UE.

Komitmen UE yang telah disepakati dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May ketika menjabat adalah aliran komoditas di kedua wilayah itu akan tetap berlangsung bebas. UE beranggapan, backstop yang bebas penting untuk menjaga integritas perdagangan Eropa. Selain itu, backstop akan menghindari kekerasan di Irlandia Utara kembali terjadi karena warga di sana terbagi antara bergabung dengan Inggris atau Irlandia.

AP PHOTO/FRANK AUGSTEIN

Pengunjuk rasa pro-UE berdemonstrasi di seberang Gedung Parlemen di London, Inggris, Senin (8/4/2019).

Kantor Johnson, Downing Street 10, mengeluarkan pernyataan, kedua belah pihak masih mengambil jarak dalam mendiskusikan isu-isu utama yang menghambat kesepakatan. Akan tetapi, keduanya berkomitmen untuk mencari jalan keluar.

”Tim kami berniat membahas berbagai masalah, termasuk kebuntuan backstop. Perdana Menteri telah jelas bahwa tidak akan ada kesepakatan baru, kecuali perjanjian penarikan diri Inggris buka kembali dan kesepakatan backstop dibatalkan,” bunyi pernyataan kantor itu.

Negosiator Brexit dari Inggris, David Frost, sedang berada di Brussels, Belgia, atau kota yang dianggap sebagai ibu kota UE. Ia akan disusul oleh pejabat Inggris lainnya, termasuk ahli di bidang bea cukai serta urusan peraturan dan kebijakan perdagangan.

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, Inggris akan meninggalkan UE pada 31 Oktober 2019. Dalam semua keadaan, UE akan terus melindungi kepentingan warga dan perusahaannya, serta perdamaian dan stabilitas di Irlandia.

Kepala negosiator Brexit dari UE, Michel Barnier, menuturkan, UE berjanji akan melindungi perdamaian di Irlandia. UE telah berulang kali menyatakan menolak untuk kembali bernegosiasi mengenai kesepakatan Brexit yang telah dinegosiasikan dengan May.

”Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, Inggris akan meninggalkan UE pada 31 Oktober 2019. Dalam semua keadaan, UE akan terus melindungi kepentingan warga dan perusahaannya, serta perdamaian dan stabilitas di Irlandia. Ini tugas dan tanggung jawab kami,” tutur Barnier melalui media sosial Twitter.

Baca juga: Masa Depan Inggris di Bawah Boris Johnson

Menteri Luar Negeri Inggris Simon Coveney mengatakan, Inggris belum membuat proposal yang konkret untuk mengatasi masalah backstop. ”Kami semua ingin kesepakatan, tetapi tidak hal luar biasa dari Pemerintah Inggris mengenai alternatif backstop,” tuturnya.

Masalah hukum

Johnson tidak hanya sedang sibuk dalam menangani isu Brexit. Ia juga tengah menghadapi masalah hukum akibat menskors parlemen hampir selama lima pekan menjelang tenggat Brexit. Menurut dia, keputusan itu diambil karena parlemen membutuhkan sesi baru untuk membuat agenda baru pasca-Brexit yang ambisius.

GETTY IMAGES/WPA POOL/JEFF J MITCHELL

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Senin (29/7/2019), bertemu dengan awak kapal HMS Vengeance saat kapal itu berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Kerajaan Inggris Clyde di Faslane, Skotlandia.

Namun, pihak oposisi melihat hal ini adalah strategi untuk menghalangi upaya mencegah Brexit terwujud tanpa ada kesepakatan. Seperti yang diketahui, Johnson telah berulang kali mengancam Inggris tidak takut keluar dari UE tanpa kesepakatan.

Pada Jumat (30/8/2019) waktu setempat, Pengadilan Sesi di Edinburgh, pengadilan sipil tertinggi di Skotlandia, akan memberi putusan apakah akan membatalkan keputusan skors Johnson. Permintaan hukum untuk membatalkan keputusan Johnson juga telah dilakukan di London dan Belfast, Irlandia Utara. (REUTERS)