Alasan DPP Golkar Tak Kunjung Menggelar Rapat Pleno
Massa AMPG berencana kembali mendatangi Kantor DPP Partai Golkar jika DPP Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto tak kunjung menggelar rapat pleno. Rapat pleno untuk mengevaluasi kinerja Golkar di Pemilu 2019 sekaligus membahas Munas Golkar yang harus digelar tahun ini.
Oleh
Aditya Diveranta
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto beralasan rapat pleno belum bisa digelar karena Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan raihan kursi partai politik ataupun calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2019.
Sementara di sisi lain, sejumlah elite dan kader muda Golkar terus mendesak DPP agar segera menggelar rapat pleno. Rapat pleno penting untuk mengevaluasi kinerja Golkar dalam Pemilu 2019, selain membahas rencana Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang sesuai dengan keputusan munas sebelumnya harus digelar tahun ini.
”Saat ini, kan, hasil pileg (pemilu legislatif) saja belum diketuk palu. Bagaimana bisa kami segera melaksanakan rapat pleno, sementara tahapannya belum berlangsung, apa yang mau dirapatkan? Yang jelas, saat ini semuanya berproses. Kami pun mengejar seluruh keperluan agar dapat selesai sebelum munas pada Desember mendatang,” kata Koordinator Bidang Penggalangan Khusus DPP Golkar Rizal Mallarangeng, Jumat (23/8/2019), saat dihubungi Kompas.
Setelah KPU menetapkan hasil Pemilu Legislatif 2019, Rizal melanjutkan, DPP akan menggelar rapat harian yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinator bidang. Baru setelah itu akan ada rapat pleno DPP yang salah satu agendanya membahas Munas Golkar 2019.
Oleh karena itu, dia mengimbau Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) untuk menahan diri. Semua ada proses dan aturannya. Dengan demikian, tidak perlu massa AMPG berunjuk rasa mendesak DPP agar segera menggelar rapat pleno karena suatu saat DPP pasti menggelar pleno.
Seperti diketahui, sepanjang Kamis (22/8/2019), massa dari AMPG berunjuk rasa di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta. Menurut rencana, mereka akan kembali mendatangi DPP Partai Golkar, Jumat (23/8/2019) siang ini.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menyatakan, DPP pasti akan menggelar rapat pleno. ”Semua jelas ada tahapannya. KPU saat ini, kan, juga masih belum menetapkan para caleg DPR terpilih. Apalagi hasil dari Mahkamah Konstitusi kemarin menyatakan masih ada rekomendasi pemungutan suara ulang dalam penetapan caleg DPR,” katanya.
Delapan bulan
Sementara itu, salah satu perwakilan massa AMPG yang mendatangi Kantor DPP Partai Golkar, kemarin, yaitu Wakil Ketua Umum AMPG Abdul Aziz, mengatakan, sudah delapan bulan DPP tidak menggelar rapat pleno DPP.
Padahal, jika mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, rapat pleno seharusnya digelar setidaknya dua bulan sekali.
Wakil Ketua Umum AMPG lainnya, Novel Hilabi, menambahkan, pihaknya telah mengingatkan DPP agar segera menggelar rapat pleno melalui surat. Namun, surat tak kunjung dibalas. Oleh karena itu, AMPG memutuskan mendatangi kantor DPP guna menanyakan langsung waktu pelaksanaan rapat pleno.
Abdul Aziz juga mempertanyakan banyaknya petugas kepolisian yang menjaga ketat Kantor DPP Partai Golkar dan melarang mereka masuk ke dalam kantor.
”Sekali lagi kami tegaskan, kami bukan pendemo. Kami semua ini kader partai yang kini dilarang masuk tanpa alasan jelas. Kami adalah pemilik rumah, dari DPP pun sama-sama pemilik rumah, maka apa dasar penegak hukum (polisi) melarang kami masuk ke rumah kami sendiri?” kata Abdul Aziz, Jumat (23/8/2019) dini hari.
Bambang mendukung
Tuntutan massa AMPG tersebut memperoleh dukungan dari Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo, yang sebelumnya telah menyatakan diri akan maju sebagai kandidat ketua umum Golkar saat Munas Golkar mendatang.
Dia menilai, tidak ada urgensinya Kantor DPP Partai Golkar dijaga begitu ketat oleh aparat keamanan. Pengamanan menumbuhkan kesan Golkar dekat atau terbiasa dengan tindakan anarkistis.
Tak hanya itu, pelarangan kader Golkar masuk ke Kantor DPP pun dikhawatirkannya turut merusak citra Golkar.
”Dorongan dari kader agar pimpinan Golkar melaksanakan sejumlah agenda partai yang mendesak, seperti rapat pleno, jangan ditanggapi dengan sikap panik atau rasa takut. Segala sesuatunya akan berjalan dengan baik jika DPP Golkar terbuka dan komunikatif dengan semua elemen Partai Golkar,” katanya.