Mendagri Minta Kepala Daerah di Papua dan Papua Barat Menahan Diri
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kemendagri, salah satu penyebab ketegangan di Papua dan Papua Barat dipicu kabar penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019).
Oleh
PRADIPTA PANDU MUSTIKA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada semua kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menenangkan masyarakat di daerahnya masing-masing. Ini menyusul ketegangan yang terjadi di sejumlah daerah di dua provinsi tersebut.
”Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun perangkat pemerintahan lainnya, untuk menahan diri. Tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya karena kepala daerah, tokoh masyarakat, dan pejabat itu adalah panutan masyarakat,” tutur Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (19/8/2019).
Tjahjo juga telah menginstruksikan Gubernur Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur untuk hadir di daerahnya masing-masing, menenangkan masyarakat.
Dia juga meminta kepala daerah membentuk tim khusus untuk memonitor perkembangan terbaru.
Selain itu, menurut Tjahjo, Kemendagri telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta meminta agar jalannya pemerintahan dan pelayanan publik tidak berhenti.
”Kami memastikan tata kelola pemerintahan tetap jalan. Kami memonitor langsung dengan Kesbangpol setempat jangan sampai ada petugas yang tidak melayani masyarakat. Aparatur sipil negara juga kami minta untuk tidak ikut demo,” ucapnya.
Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyampaikan, ketegangan di Papua dan Papua Barat dipicu kabar penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019). Padahal, menurut Akmal, kabar tersebut tidak benar.
Oleh karena itu, kata Akmal, pihaknya telah menginstruksikan pemerintah daerah meluruskan dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk segera berkoordinasi dengan pihak keamanan guna mencegah dampak negatif yang lebih besar.
Masih terkait kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan langsung menggelar rapat khusus dengan mengundang sejumlah pihak terkait, siang ini.