Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perubahan teknologi dan informasi yang terjadi secara cepat menjelang 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Fokus pembangunan yang sebelumnya diarahkan untuk penyediaan infrastruktur mulai dialihkan ke pembangunan sumber daya manusia.
Oleh
Anita Yossihara dan Agnes Theodora
·4 menit baca
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Model menampilkan busana bertema merah putih di Tanggul penahan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (13/8/2019). Kegiatan tersebut untuk menyambut HUT ke-74 Kemerdekaan RI.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perubahan teknologi dan informasi yang terjadi secara cepat menjelang 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Fokus pembangunan yang sebelumnya diarahkan untuk penyediaan infrastruktur mulai dialihkan ke pembangunan sumber daya manusia.
Tak hanya program di berbagai kementerian, arah dan kebijakan anggaran juga difokuskan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Pemerintah melihat, pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan SDM secara besar-besaran kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo di hadapan kontingen Indonesia yang akan mengikuti ajang World Skill Competition 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
”Ke depan, lima tahun ini pemerintah, saya akan berkonsentrasi pada pengembangan SDM,” katanya.
KOMPAS/ANGGER PUTRANTO
Sejumlah pelajar pembawa bendera merah putih membuka rangkaian Karnaval Kebudayaan di Banyuwangi, Selasa (12/8/2019). Dalam rangka menyambut HUT ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Karnaval Kebangsaan yang sarana untuk mewujudnyatakan toleransi.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa kebutuhan dunia sudah mulai berubah. Kemajuan teknologi dan informasi yang berlangsung secara cepat berakibat munculnya kebutuhan baru sekaligus pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak diprediksikan sebelumnya.
Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah menjadikan pengembangan SDM sebagai fokus pembangunan lima tahun ke depan. Anggaran negara juga diatur sedemikian rupa untuk membiayai pembangunan SDM.
”Arah politik anggaran kita ke depan lebih fokus untuk investasi pembangunan manusia besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna membahas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada 5 Agutus lalu.
Arah politik anggaran kita ke depan lebih fokus untuk investasi pembangunan manusia besar-besaran.
Pembangunan SDM, lanjut Jokowi, dilakukan sejak dini. ”Sejak dalam kandungan, bayi sampai anak-anak merupakan masa emas sehingga harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai ada kenaikan angka stunting,” ujarnya.
Hal lain yang juga disiapkan pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Sebab, pemerintah meyakini pendidikan serta pelatihan vokasi merupakan kunci untuk membentuk SDM unggul yang siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.
Komitmen pemerintah untuk membangun SDM juga ditunjukkan dengan mengusulkan isu pembangunan SDM menjadi bahasan dalam forum internasional, seperti Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah mengusulkan investasi SDM menjadi tema yang dibahas dalam WEF tahun 2020.
”Tadi Presiden menyampaikan pada perwakilan WEF bahwa lima tahun ke depan kita fokus ke human capital sehingga diharapkan nuansa annual meeting WEF tahun depan adalah human capital, dan WEF langsung menyambut baik,” kata Bambang seusai mendampingi Presiden Jokowi menemui perwakilan WEF.
Kabinet baru
Kesiapan pemerintah menghadapi tantangan Visi Negara Maju Indonesia 2045 diharapkan tecermin dari susunan kabinet baru Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang saat ini tengah digodok. Pembentukan kementerian baru untuk bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital diharapkan mampu mendorong kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya manusia di bidang teknologi digital.
Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 7-8 Agustus 2019 terhadap 525 responden di 17 kota besar di Indonesia, dalam rangka menuju Visi Indonesia Negara Maju 2045, salah satu tantangan besar adalah mempersiapkan diri menghadapi era transformasi digital serta pesatnya kemajuan sains dan ilmu pengetahuan.
Terkait penguasaan teknologi, mayoritas responden merasa optimistis pengembangan riset dan teknologi ke depan akan semakin maju. Namun, dibutuhkan program strategis untuk mendorong peningkatan pendidikan dan ketersediaan tenaga ahli di bidang sains dan teknologi untuk menjawab tantangan itu.
Hal itu sejalan dengan hasil Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index 2018 yang dirilis oleh WEF. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju pada usianya yang ke-100. Namun, Indonesia masih harus lebih banyak menyiapkan diri dari aspek kesiapan mengadopsi teknologi informasi komunikasi, kapabilitas inovasi, serta pasar tenaga kerja yang berdaya saing.
Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju pada usianya yang ke-100. Namun, Indonesia masih harus lebih banyak menyiapkan diri dari aspek kesiapan mengadopsi teknologi informasi komunikasi, kapabilitas inovasi, serta pasar tenaga kerja yang berdaya saing.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, pemerintah harus menyiapkan ancang-ancang, baik secara institusional, finansial, serta pembangunan sumber daya manusia, untuk menghadapi tantangan transformasi digital agar Indonesia bisa meningkatkan daya saing di tengah negara-negara lain.
Rencana memunculkan nomenklatur kementerian baru di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital bisa menjadi langkah persiapan awal secara institusional. Itu karena persiapan menghadapi tantangan digital membutuhkan dukungan kebijakan, undang-undang, dan anggaran yang juga memadai.
”Langkah yang diambil harus dalam satu garis lurus, jangan dipisah dengan persiapan institusional, tetapi tidak didukung dengan persiapan sumber daya manusia, kebijakan, serta kesiapan finansial,” kata Agus.