Niat Amendemen Terbatas Ditentang

Niat amendemen ditentang di antaranya karena tak sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, berpotensi mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan GBHN yang hendak dihidupkan melalui amendemen melawan prinsip pentingnya partisipasi publik dalam pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS — Niat amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara ditentang sejumlah akademisi  dan masyarakat sipil. Amendemen memundurkan perjalanan sistem pemerintahan yang sudah semakin demokratis.

”Tidak ada urgensi untuk mengamendemen UUD 1945 saat ini,” kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dalam diskusi bertajuk ”Amendemen Konstitusi Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa?”, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain Bivitri, hadir pula sebagai pembicara Direktur Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaedi, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi, dan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Agil Oktarial.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik berkeinginan untuk melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Salah satu yang paling getol adalah PDI-P. PDI-P ingin amendemen menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang menyusun GBHN.

Baca juga: PDI-P Ingin MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Diskusi membahas rencana amendemen terbatas UUD 1945, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Bivitri menjelaskan, amendemen konstitusi semestinya memperhatikan dua hal, yaitu berasal dari usulan rakyat dan berdampak konkret terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya, amendemen pertama yang dilakukan pada 1999 dipicu oleh tuntutan masyarakat untuk melengserkan rezim otoriter.

Adapun wacana amendemen kelima berasal dari partai politik. Menurut dia, hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan sebatas untuk kepentingan elite dalam hal distribusi kekuasaan.

Sistem presidensial

Bivitri menambahkan, poin-poin amendemen bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

Soal keinginan menghidupkan kembali GBHN, misalnya, MPR tidak bisa memberlakukan dokumen tersebut sebagai panduan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pasalnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, bukan MPR.

Situasinya berbeda dengan masa Orde Baru atau sebelum UUD 1945 diamendemen. Kala itu, presiden wajib menaati GBHN sebagai mandat dari MPR karena ia dipilih oleh lembaga tersebut. Jika melanggar, presiden juga bisa dimakzulkan oleh MPR.

Baca juga: Perubahan Butuh Pemikiran Matang

Dalam wacana yang mengemuka, partai politik juga belum menegaskan konsekuensi yang ditanggung presiden jika melanggar GBHN.

”Jika GBHN hanya menjadi dokumen yang tidak berimplikasi apa-apa, lalu untuk apa dibuat?” ujar Bivitri.

Parpol berkuasa

Menurut Amsari, keberadaan Pancasila dan UUD 1945 sudah cukup untuk menjadi haluan dan panduan untuk menjalankan negara. Penciptaan haluan baru, seperti GBHN, yang bisa diubah kapan pun oleh MPR menandakan adanya ketidaksinkronan antara presiden dan partai politik.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melantik pengurus DPP PDI-P periode 2019-2024 dalam penutupan Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Sabtu (10/8/2019). Kongres melahirkan juga 23 sikap politik PDI-P, salah satunya mendorong amendemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

”Kita sudah berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang meletakkan pusat kekuasaan di tangan presiden. Dengan wacana amendemen ini, Indonesia seperti ingin menjalankan sistem presidensial, tetapi  ketua umum parpol tetap berkuasa,” ujar Amsari.

Bagi Junaedi, wacana melahirkan kembali GBHN justru bisa jadi pintu masuk untuk mengamendemen pasal lainnya dalam UUD 1945, termasuk mengembalikan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung seperti berlaku di masa Orde Baru.

Baca juga: Prasyarat Pimpinan MPR

Jika sistem pemilihan presiden secara langsung diubah menjadi tidak langsung, hal itu akan sangat merugikan. Sebab, Indonesia berpeluang memiliki pemimpin dari generasi baru pada 2024.

Kemunduran

Amendemen yang bertujuan menghidupkan kembali GBHN, kata Agil, akan membawa sistem pemerintahan Indonesia pada sejumlah kemunduran. Pertama, sistem presidensial yang telah dibangun bertahun-tahun akan kembali pada sistem parlementer.

Kompas

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) menerima laporan hasil kajian tim amendemen UUD 45 yang diserahkan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 25 Juli 2016.

”Dengan sistem parlementer, aspirasi rakyat kepada presiden akan tersumbat karena kita hanya bisa berurusan dengan parlemen, keputusan presiden pun amat bergantung pada parlemen,” ujar Agil.

Selain itu, keberadaan GBHN membuat dokumen perencanaan pembangunan menjadi tumpang tindih. Selama ini sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang RPJPN Tahun 2005-2025.

”Keberadaan GBHN juga akan melawan prinsip partisipasi publik dalam pemerintahan,” kata Agil.

Baca juga: Amendemen Konstitusi Tak Prioritas

Mochtar menambahkan, penyusunan GBHN tidak mampu menjawab kebutuhan pembangunan berkesinambungan. ”Gagasan itu sudah usang, sudah kedaluwarsa kalau kita harus kembali pada UUD 1945 sebelum amendemen,” ujarnya.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Ilustrasi: Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, 16 Agustus 2018.

Dalam terminologi filsafat, GBHN sebagai panduan negara justru menempati posisi sebagai idee fix atau cara pandang tetap dan enggan memperhatikan perkembangan kondisi politik untuk mengubah langkah pembangunan.

Oleh karena itu, capaian pembangunan nasional yang sudah baik selama lima tahun terakhir bisa jadi tak berlanjut. ”Keberhasilan (pembangunan) akan terancam jika ada tarik menarik kepentingan politik terus-menerus,” kata Mochtar.

Proses amendemen

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Achmad Basarah mengatakan, MPR telah sepakat mengamendemen konstitusi secara terbatas. Amendemen hanya untuk menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang menyusun GBHN.

Baca juga: Amendemen Lagi?

Namun, untuk merealisasikan kesepakatan itu, tak mungkin dilakukan oleh MPR masa jabatan 2014-2019. Hal ini karena berdasarkan Pasal 112 Ayat (4) Tata Tertib MPR disebutkan bahwa perubahan UUD 1945 tidak dapat diajukan dalam kurun waktu enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR. MPR 2014-2019 sudah akan berakhir Oktober 2019.

”Untuk itu, harapannya bisa dilanjutkan oleh MPR periode berikutnya. Kami berharap komposisi pimpinan dan anggota MPR yang akan datang betul-betul dapat membuat skala prioritas agenda lima tahun ke depan dan yang utama adalah melakukan amendemen terbatas untuk menghadirkan kembali kewenangan MPR untuk  menetapkan GBHN,” kata Basarah.