ASEAN Tegas Bebas Nuklir

KOMPAS/MH SAMSUL HADI

Para menteri luar negeri negara-negara anggota East Asia Summit (EAS) berfoto bersama dengan melakukan gerakan "ASEAN way" menjelang pertemuan EAS dalam rangkaian pertemuan para menlu ASEAN di Bangkok, Thailand, 2 Agustus 2019.

ASEAN memiliki traktat anti-senjata nuklir. Para anggota ASEAN juga sepakat Asia Tenggara harus bebas dari senjata nuklir. Indonesia menolak perlombaan senjata di kawasan.

JAKARTA, KOMPAS— Mundurnya Amerika Serikat dari traktat Pengendalian Senjata Nuklir Jarak Menengah (INF) membuat penempatan rudal di Asia sulit terhindarkan. Namun, kecil kemungkinan ASEAN akan menjadi lokasi penempatan rudal milik AS. Pasalnya, ASEAN memiliki perangkat menolak senjata nuklir di kawasan.

”Saya tak yakin penempatan di wilayah Asia Tenggara. Paling mungkin di Jepang, Korea Selatan, Australia, atau Guam,” kata pengamat senior Institute of Strategic and International Studies Malaysia, Shahriman Lockman, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (5/8/2019).

Sebelumnya, dalam lawatan ke Australia, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengumumkan akan segera menempatkan rudal di Asia. Ia tidak menyebut kapan dan di mana rudal-rudal darat itu akan ditempatkan.

Ia hanya menyatakan bahwa AS kini bisa memakai rudal darat dengan jangkauan antara 500 kilometer dan 5.500 km. Dalam INF yang disepakati AS- Rusia, rudal dengan jangkauan itu dilarang. Traktat itu berakhir sejak AS dan Rusia resmi mundur pekan lalu.

Lockman mengatakan, ASEAN sulit mencegah penempatan itu. Hal yang bisa dilakukan ASEAN adalah mendorong China, AS, dan Rusia sebagai pemilik senjata nuklir mengidentifikasi hal-hal yang bisa memicu penggunaan rudal itu.

KOMPAS/MH SAMSUL HADI

Para menteri luar negeri negara-negara anggota East Asia Summit (EAS) menggelar pertemuan di Bangkok, Thailand, Jumat (2/8/2019).

Dihubungi terpisah, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan, penempatan rudal oleh siapa pun di negara mana pun berpotensi besar meningkatkan eskalasi di kawasan. ”Saya kira semua negara yang mengutamakan perdamaian dan kedamaian pasti akan menolak, termasuk Indonesia,” ujar Wapres Kalla. Menurut dia, di era sekarang, tidak perlu lagi suatu negara masih menggunakan pendekatan militer untuk memaksa atau mengimbangi negara lain.

Posisi ASEAN

Pekan lalu, dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Bangkok, ASEAN kembali menegaskan komitmen menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Hal itu sudah ditegaskan dalam Piagam ASEAN dan traktat Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Nuklir (SEANWFZ). Para menlu ASEAN menekankan pentingnya penerapan traktat itu.

Menlu Retno Marsudi malah menyatakan, ASEAN didorong membawa traktat SEANWFZ ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada September 2019. Indonesia juga menyampaikan perlunya pemilik senjata nuklir mengaksesi traktat itu. Komunikasi dengan negara-negara itu sudah dibuka.

AP PHOTO/ANDY WONG

Layar televisi menayangkan armada Angkatan Laut AS berlayar dalam formasi di dekat model-model kapal induk Liaoning bersama kapal-kapal fregat dan kapal selam yang dipamerkan dalam museum militer di Beijing, China, 1 Agustus 2019.

Dari Australia dikabarkan, PM Australia Scott Morrison mengatakan, tak ada permintaan untuk penempatan rudal AS di Australia. Pemerintah Australia juga tidak sedang mempertimbangkan itu. ”Tidak pernah diajukan kepada kita. Saya bisa memastikan itu,” ujarnya.

Koresponden Kompas di Brisbane, Harry Bhaskara, melaporkan, Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds juga mengatakan hal senada. Washington tidak pernah menawari Canberra menjadi lokasi penempatan rudal nuklir jarak menengah milik AS. ”Saya konfirmasi, tidak ada permintaan dan dia (Esper) tidak ada niat meminta. Saya tanya dia langsung, ’apakah Anda berharap untuk meminta’ dan dia bilang ’tidak’,” kata Reynolds.

Sebelum mengumumkan rencana penempatan rudal di Asia, Esper menuding China melakukan aktivitas yang mengganggu stabilitas kawasan. Beijing menyebut pernyataan Esper sebagai fitnah terhadap China. Pernyataan Esper disebut bentuk hegemoni elemen tertentu. (REUTERS/RAZ/HAR)