Pencapaian Pilkada 2018 Menjadi Bahan Koreksi PDI Perjuangan
Berdasarkan hasil Pilkada 2018, ada 6 gubernur, 4 wakil gubernur, 113 walikota/bupati, dan 111 wakil wali kota/bupati yang berhasil diusung PDI-P.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pencapaian yang kurang memuaskan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 menjadi salah satu bahan koreksi yang akan dibahas dalam Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan PDI-P untuk berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020.
Ketua DPP PDI-P Bambang Dwi Hartono, Senin (5/8/2019), di Jakarta, menjelaskan, agenda Pilkada Serentak 2020 akan menjadi pembahasan Kongres V PDI-P di Bali, 8-11 Agustus 2019. Salah satu yang menjadi bahan koreksi yaitu hasil yang kurang memuaskan Pilkada 2018 dan PDI-P hanya mampu memenangkan 6 provinsi dari 17 provinsi dalam Pilgub 2018.
"Tentunya kami belum puas dengan hasil tersebut, nantinya akan banyak hal yang kami diskusikan dalam kongres," ucapnya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta.
Berdasarkan hasil Pilkada 2018, ada 6 gubernur, 4 wakil gubernur, 113 walikota/bupati, dan 111 wakil wali kota/bupati yang berhasil diusung PDI-P. Bambang menjelaskan, capaian ini akan menjadi salah satu indikator yang akan menentukan target dalam pilkada 2020.
"Kami juga akan memperkuat soliditas mesin partai karena merupakan modal utama memenangkan Pilkada 2020 nanti. Tiga bulan setelah kongres, kami akan mendorong agar semua struktur partai terbentuk di semua kota/kabupaten dan provinsi," ucapnya.
Bambang mengatakan, proses penjaringan calon kepala daerah akan mulai dilakukan pada 23 September 2018. Proses penjaringan akan diawali dari tingkat kota/kabupaten.
"Pilkada 2020 akan berlangsung pada 23 September tahun depan. Oleh sebab itu, kami memiliki panduan bahwa paling lambat satu tahun sebelum pilkada, PDI-P sudah harus mulai menjaring calon kepala daerah," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristanto menjelaskan, calon-calon kepala daerah yang diusung PDI-P akan melewati sejumlah seleksi dan tahapan, salah satunya pendidikan sekolah partai. Ia berharap, agar para calon kepala daerah memiliki integritas untuk mengembangkan daerah yang dipimpinnya.
"Kami mewajibkan perekrutan dari jalur intelektual, cendikiawan, dan kepala daerah. Jadi kami bukan rekrut dari kader-kader partai lain," ujarnya.
Bambang menambahkan, PDI-P juga akan mengantisipasi berkembangnya isu suku agama ras dan antargolongan serta politik identitas dalam kontestasi pilkada 2020. Menurut ia, kasus ini rawan terjadi akibat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.
"Isu identitas ini dampaknya juga merambat pada Pemilu 2019. Oleh sebab itu, kami akan bahas dalam kongres sehingga hal-hal seperti ini menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa," ucapnya.
Efek elektoral
Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda mengatakan, Pilkada 2020 harus dimanfaatkan PDI-P untuk pemanasan mesin partai menjelang pemilu dan pilpres 2024. Menurut ia, akan ada efek elektoral yang bisa diraih oleh partai jika berhasil memenangkan pilkada 2020.
"Para pemilih akan melihat sosok calon kepala daerah tersebut diusung dari partai tertentu, sehingga kepala daerah memiliki peran sentral dalam meningkatkan efek elektoral suatu partai dalam Pemilu 2024," ujarnya.
Oleh sebab itu, Hanta mengingatkan, partai juga memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja kepala daerah. Menurut ia, semakin baik kinerja kepala daerah, maka partai pengusungnya juga akan lebih dikenal oleh masyarakat.
"PDI-P telah memecahkan rekor menjadi satu-satunya partai yang bisa memenangkan pemilu dua kali berturut-turut. Oleh sebab itu, tren ini harus dijaga dan dalam kongres nanti harus menjadi salah satu pembahasan," ucapnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjelaskan, efek elektoral ini juga harus didukung dengan konsolidasi bersama partai pengusung lain. Ia menjelaskan, dalam Pilpres 2019, pasangan Joko Widodi-Ma\'ruf Amin mendapat hasil yang kurang memuaskan di Sulsel karena kalah sekitar 700.000 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Saya sampaikan ketika itu kepada Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma\'ruf, jika seluruh partai pengusung kompak, Jokowi-Ma\'ruf seharusnya bisa menang di Sulawesi Selatan," ucapnya.