Tandai Kepemilikan Tanah dengan Membakar dan Menyiram Cairan Kimia

Masyarakat mulai mematok lahan-lahan mereka, menandai, dan membakarnya. Fenomena itu terjadi sejak wacana pemindahan ibu kota semakin santer dibicarakan di Kalimantan Tengah.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Petugas berjibaku memadamkan api di dalam lahan gambut yang sulit dipadamkan di Desa Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (31/7/2019). Api tidak terlihat karena membakar di kedalaman 1 meter-2 meter di dalam tanah gambut.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Menyusul rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah, muncul fenomena baru di atas lahan-lahan masyarakat. Masyarakat mulai mematok lahan, menandai, hingga membakarnya.

Sejak Presiden Joko Widodo datang ke beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019), masyarakat di Kalteng semakin percaya ibu kota akan dipindahkan ke wilayah mereka. Isu kenaikan harga tanah santer terdengar hampir di setiap lokasi yang diusulkan, yakni di Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Para pemilik lahan mulai mematok batas tanah mereka yang selama ini menjadi lahan tidur dan tidak digarap. Sebagian orang membakar lahan yang ditumbuhi rumput-rumput liar tinggi untuk menandai dan mulai mengolahnya.

Nikolas Itak (45), warga Hiu Putih 20, Kota Palangkaraya, misalnya, membayar dua orang untuk membersihkan lahan. Lahannya kemudian disiram cairan kimia pembasmi gulma agar rumput-rumput lebih kering dan lebih mudah dibersihkan.

”Sampah-sampah dari rumput-rumput yang kering itu nanti dikumpulkan, baru dibakar. Akan tetapi, tetap dijaga supaya tidak ke mana-mana apinya,” kata Niko di Palangkaraya, Rabu (31/7/2019).

Selain di lahan Niko, beberapa lahan tidur di Jalan Mahir-Mahar, Lingkar Luar Kota Palangkaraya, dan Jalan Tjilik Riwut menuju Kabupaten Pulang Pisau juga mengalami hal serupa. Lahan-lahan terlihat menguning dan kering, bahkan mati. Namun, di sekeliling lahan-lahan itu rumput-rumput masih tampak hijau dan subur.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Lahan kering dikelilingi rumput-rumput hijau di kawasan Jalan Tjilik Riwut menuju Kabupaten Pulang Pisau dari arah Kota Palangkaraya, Rabu (31/7/2019).

Rumput-rumput menguning itu tidak terbakar. Namun, karena lebih kering daripada rumput lain, risiko kebakaran akan lebih mudah terjadi. Pemandangan itu mulai mudah dijumpai.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri mengungkapkan, kejadian kebakaran lahan lebih banyak terjadi karena unsur kesengajaan. ”Mereka ingin menandai lahannya karena sekarang klaim tanah mulai tinggi sejak ada isu ibu kota pindah,” katanya.

Baca juga: Kalteng Tawarkan 300.000 Hektar

Hal itu didukung penyelidikan polisi terhadap kasus pembakaran lahan. Selama  Juli, kepolisian menyelidiki delapan kasus pembakaran dan dua kasus ada di tahap penyidikan. Total terdapat dua tersangka yang masih diperiksa.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalteng Hendra Rochmawan mengungkapkan, empat orang ditangkap polisi dari delapan kasus yang ada. Namun, baru dua yang dijadikan tersangka.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Lahan kering milik warga setelah disiram cairan kimia agar cepat kering dan bisa diolah di Jalan Mahir-Mahar Kota Palangkaraya, Kalteng, Rabu (31/7/2019). Lahan ini terlihat lebih kering di antara lahan di sekitarnya yang hijau.

Harga tinggi

Camat Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Sugiarto mengungkapkan, banyak warganya mulai menjual tanah. Tidak sedikit juga laporan petugas kecamatan terkait dengan saling klaim tanah di Kecamatan Manuhing.

Di Kecamatan Manuhing, khususnya Desa Tumbang Talaken, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi hutan yang kabarnya disiapkan menjadi lokasi pemindahan ibu kota. Di Tumbang Talaken, lanjut Sugiarto, awalnya satu kavling tanah berukuran 20 meter x 30 meter dipatok harga Rp 10 juta jika jauh dari permukiman. Namun, jika tanah itu dekat permukiman, harga menjadi Rp 25 juta.

Baca juga: Tahun Ini Lokasi Pemindahan Ibu Kota Ditentukan

Sugiarto menambahkan, setelah isu pemindahan ibu kota santer dibicarakan, harga satu kavling tanah yang jauh dari permukiman mencapai Rp 40 juta. Adapun harga tanah yang dekat permukiman naik menjadi lebih kurang Rp 100 juta.

”Saya sudah mengimbau masyarakat jangan main jual-beli tanah. Ini, kan, belum pasti di mana lokasi ibu kota nanti,” kata Sugiarto, dihubungi dari Palangkaraya.