Pemerintah Kota Bekasi membongkar 74 rumah warga di Jalan Bougenvile Raya, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/7/2019) siang. Pembongkaran itu bagian dari upaya pemerintah menata bantaran di sekitar Daerah Aliran Sungai Jatiluhur.
Oleh
Stefanus ato
·3 menit baca
BEKASI, KOMPAS — Pemerintah Kota Bekasi membongkar 74 rumah warga di Jalan Bougenvile Raya, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/7/2019) siang. Pembongkaran itu bagian dari upaya pemerintah menata bantaran di sekitar Daerah Aliran Sungai Jatiluhur.
Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah luapan banjir serta mengoptimalkan aliran air sungai untuk memenuhi suplai air bersih bagi warga. Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Ashari mengatakan, rumah yang dibongkar itu dibangun di atas lahan negara, aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedikitnya, aparat membongkar bangunan yang dihuni 54 keluarga.
”Dipastikan bongkaran hari ini memanfaatkan area yang ada untuk mengoptimalkan pengendalian banjir di wilayah DAS Jatiluhur,” katanya.
Pembongkaran bangunan di area itu, lanjutnya, masuk rencana Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi DAS Jatiluhur yang salah satunya sebagai pengendali banjir. Saat ini, rencana itu sudah sampai pada tahap studi kelayakan dan rencana detail.
Namun, kegiatan pembongkaran itu ditentang warga, dengan alasan lahan tersebut susah ditempati warga lebih dari 20 tahun. Mereka juga menolak tawaran pemerintah kota untuk dipindahkan ke rumah susun sewa.
Kuasa hukum warga, RA Siregar, mengatakan, pembongkaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi tidak sah. Sebab, surat peringatan pertama sampai ketiga dan surat perintah pengosongan tidak diserahkan ke setiap kepala keluarga.
Banjir dan krisis air
Staf Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali menambahkan, DAS Jatiluhur merupakan aliran Kali Malang yang bersumber dari Waduk Jatiluhur. Selain berfungsi sebagai saluran irigasi, DAS Jatiluhur juga dipakai untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga Bekasi dan Jakarta.
”Persoalan yang dihadapi selama ini, sepanjang sungai diokupasi hunian liar. Ini menambah tantangan untuk menambah suplai air bersih dengan (cara) menormalisasi DAS Jatiluhur,” katanya.
Ali menambahkan, rencana untuk mengoptimalkan DAS Jatiluhur sudah direncanakan sejak lama. Namun, dalam perjalanannya, ada beberapa kendala yang menghambat, mulai dari ketersediaan anggaran hingga bangunan liar. Ada juga masalah lain, seperti tidak ada niat baik pemerintah daerah untuk menata permukiman di sekitar bantaran sungai.
”Sekarang mungkin sudah saatnya karena Bekasi punya banyak masalah, seperti banjir, krisis air bersih, dan pencemaran sungai. Sepertinya Pemerintah Kota Bekasi sudah mulai (membantu mencari solusi),” ujarnya.
Ali menambahkan, dengan adanya respons pemerintah daerah, upaya penataan DAS Jatiluhur akan lebih mudah dikerjakan. Ini merupakan target jangka panjang untuk mencegah luapan banjir dan krisis air bersih di Jakarta dan Bekasi.
Kepala BBWSCC Bambang Hidayah menambahkan, DAS Jatiluhur masuk rencana BBWSCC untuk ditata tahun ini, berupa normalisasi dan perbaikan saluran drainase. ”Termasuk (membangun) polder-polder di sekitar sungai. Sekarang lagi proses studi kelayakan dan rencana detail,” ucapnya.