Bekasi Tata Permukiman di Bantaran Jatiluhur

KOMPAS/STEFANUS ATO

Alat berat dikerahkan Pemerintah Kota Bekasi untuk membongkar puluhan rumah warga di Jalan Bougenvile Raya, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/7/2019) siang.

BEKASI, KOMPAS — Pemerintah Kota Bekasi membongkar 74 rumah warga di Jalan Bougenvile Raya, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/7/2019) siang. Pembongkaran itu bagian dari upaya pemerintah menata bantaran di sekitar Daerah Aliran Sungai Jatiluhur.

Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah luapan banjir serta mengoptimalkan aliran air sungai untuk memenuhi suplai air bersih bagi warga. Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Ashari mengatakan, rumah yang dibongkar itu dibangun di atas lahan negara, aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedikitnya, aparat membongkar bangunan yang dihuni 54 keluarga.

”Dipastikan bongkaran hari ini memanfaatkan area yang ada untuk mengoptimalkan pengendalian banjir di wilayah DAS Jatiluhur,” katanya.

Pembongkaran bangunan di area itu, lanjutnya, masuk rencana Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi DAS Jatiluhur yang salah satunya sebagai pengendali banjir. Saat ini, rencana itu sudah sampai pada tahap studi kelayakan dan rencana detail.

Baca juga : Ketersediaan Air di Jatiluhur Mencukupi

KOMPAS/STEFANUS ATO

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dikerahkan mengawal proses pembongkaran rumah warga di Jalan Bougenvile Raya, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/7/2019) siang.

Namun, kegiatan pembongkaran itu ditentang warga, dengan alasan lahan tersebut susah ditempati warga lebih dari 20 tahun. Mereka juga menolak tawaran pemerintah kota untuk dipindahkan ke rumah susun sewa.

Kuasa hukum warga, RA Siregar, mengatakan, pembongkaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi tidak sah. Sebab, surat peringatan pertama sampai ketiga dan surat perintah pengosongan tidak diserahkan ke setiap kepala keluarga.

Banjir dan krisis air

Staf Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali menambahkan, DAS Jatiluhur merupakan aliran Kali Malang yang bersumber dari Waduk Jatiluhur. Selain berfungsi sebagai saluran irigasi, DAS Jatiluhur juga dipakai untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga Bekasi dan Jakarta.

”Persoalan yang dihadapi selama ini, sepanjang sungai diokupasi hunian liar. Ini menambah tantangan untuk menambah suplai air bersih dengan (cara) menormalisasi DAS Jatiluhur,” katanya.

Baca juga : Olahraga Air Dorong Kunjungan ke Jatiluhur

LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA UNTUK KOMPAS

Sejumlah pengendara sepeda motor nekat menembus banjir yang terjadi di Jalan KH Noer Ali, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (30/10/2018).

Ali menambahkan, rencana untuk mengoptimalkan DAS Jatiluhur sudah direncanakan sejak lama. Namun, dalam perjalanannya, ada beberapa kendala yang menghambat, mulai dari ketersediaan anggaran hingga bangunan liar. Ada juga masalah lain, seperti tidak ada niat baik pemerintah daerah untuk menata permukiman di sekitar bantaran sungai.

”Sekarang mungkin sudah saatnya karena Bekasi punya banyak masalah, seperti banjir, krisis air bersih, dan pencemaran sungai. Sepertinya Pemerintah Kota Bekasi sudah mulai (membantu mencari solusi),” ujarnya.

Ali menambahkan, dengan adanya respons pemerintah daerah, upaya penataan DAS Jatiluhur akan lebih mudah dikerjakan. Ini merupakan target jangka panjang untuk mencegah luapan banjir dan krisis air bersih di Jakarta dan Bekasi.

Baca juga : Pemprov DKI Dinilai Tak Serius Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta

KOMPAS/RIZA FATHONI

Anak-anak bermain di hilir Kali Malang di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/2/2019). Air Kali Malang yang mengalir 20.200 liter per detik sepanjang 71 kilometer dengan hulu di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, diandalkan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya sebagai bahan baku penghasil air bersih bagi warga Ibu Kota dan sebagian warga Kota Bekasi.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah menambahkan, DAS Jatiluhur masuk rencana BBWSCC untuk ditata tahun ini, berupa normalisasi dan perbaikan saluran drainase. ”Termasuk (membangun) polder-polder di sekitar sungai. Sekarang lagi proses studi kelayakan dan rencana detail,” ucapnya.