Perencanaan yang tepat penting untuk mencapai Indonesia maju. Selain mengantisipasi perkembangan teknologi, perencanaan mesti terintegrasi dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Oleh
FX LAKSANA AS/KARINA ISNA IRAWAN
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perencanaan yang tepat merupakan hal penting untuk mencapai Indonesia maju. Selain mengantisipasi perkembangan teknologi, perencanaan nasional juga mesti terintegrasi dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat.
”Suatu negara yang ingin maju selalu merencanakan dengan baik apa yang ingin dilakukannya,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidato kunci pembukaan Forum Pembangunan Indonesia (Indonesia Development Forum/IDF) 2019 di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Forum dialog nasional tentang pembangunan tersebut digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia.
Menurut Wapres Kalla, sejak Indonesia merdeka, pemerintah membangun berdasarkan perencanaan. Model direncanakan dari atas ke bawah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga menjaring aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang berjenjang, mulai dari daerah hingga pusat.
Perencanaan nasional, ujar Wapres Kalla, juga harus diintegrasikan dengan komitmen SDGs yang diterapkan secara internasional. SDGs bertujuan memberantas kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Perkembangan teknologi, lanjut Wapres Kalla, juga merupakan faktor yang harus diantisipasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Sebab, perubahan teknologi mengubah perilaku manusia. Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari rantai inovasi. Untuk itu, peran pendidikan dan generasi muda menjadi sangat strategis.
Strategi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, strategi nasional penciptaan lapangan kerja masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penciptaan lapangan kerja disesuaikan dengan perkembangan zaman agar angka pengangguran bisa terus ditekan.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2019 sebesar 5,01 persen. Pada periode itu ada 6,82 juta orang menganggur.
”Lapangan kerja harus mengadopsi digitalisasi ataupun revolusi industri. Perkembangan teknologi ini akan memperbaiki produktivitas, yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang dalam konferensi pers IDF 2019, Senin.
Menurut Bambang, perkembangan teknologi dan revolusi industri mungkin menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Namun, di sisi lain, akan ada pekerjaan baru yang dibutuhkan pasar ekonomi digital.
”Indonesia berupaya menangkap peluang itu dengan menyusun strategi nasional penciptaan lapangan kerja. Namun, detail strategi nasional masih dirumuskan," ujarnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, kebijakan Revolusi Industri 4.0 yang diusung pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1-2 persen pada 2018-2030 dengan jumlah penciptaan lapangan kerja lebih dari 10 juta lapangan kerja per tahun. Kontribusi industri manufaktur bisa lebih dari 25 persen.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan mengatakan, hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan transformasi digital.