Dunia Usaha dan Industri Wajib Terlibat Kembangkan Vokasi

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi pidato mengenai insentif fiskal bagi perusahaan yang aktif bermitra dengan SMK dan perguruan tinggi guna mengembanbkan pendidikan dan pelatihan vokasi pada Dies Natalis ke-11 Sekolah Vokasi Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Senin (22/7/2019).

DEPOK, KOMPAS — Pemerintah telah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak hingga 200 persen bagi perusahaan yang membantu mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi. Rinciannya, insentif pajak 100 persen untuk biaya riil kegiatan vokasi dan ditambah 100 persen lagi sepanjang tidak mengakibatkan kerugian fiskal.

Hal ini agar tidak ada lagi keluhan dari pihak industri dan perusahaan bahwa lulusan vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk itu, perusahaan diminta membangun kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan vokasi, yaitu SMK, politeknik, akademi, sekolah tinggi, dan balai latihan kerja (BLK).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika memberi pidato dalam acara Dies Natalis ke-11 Sekolah Vokasi Universitas Indonesia (SVUI) di Depok, Jawa Barat, Senin (22/7/2019).

Selama ini, kata Darmin, pihak perusahaan kerap mengeluhkan lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) vokasi tidak memiliki kompetensi yang sesuai, bahkan ketinggalan zaman, dibandingkan kebutuhan mereka. Adanya kerja sama ini memastikan perusahaan terlibat membentuk individu-individu yang kelas bekerja untuknya.

Pihak perusahaan kerap mengeluhkan lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) vokasi tidak memiliki kompetensi yang sesuai, bahkan ketinggalan zaman, dibandingkan kebutuhan mereka

"Penjaminan mutu lembaga diklat vokasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Adapun perusahaan juga dipantau guna memastikan diklat dan pemagangan yang mereka beri memang meningkatkan kompetensi peserta didik, tidak sekadar menjadikan pemagang pesuruh di kantor," tutur Darmin.

Tidak mutakhir

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di acara Indonesian Development Forum 2019 menjelaskan, masalah lulusan vokasi adalah banyak dari jurusan yang sudah jenuh dan tidak termutakhirkan. Misalnya, lowongan untuk kasir bank sudah semakin menipis karena mulai diganti otomasi, tetapi jumlah lulusan di bidang ini sangat banyak.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (berkemeja hitam) meninjau pasar ide dalam Indonesian Development Forum 2019 di Jakarta, Senin (22/7/2019). Pasar ide merupakan ruang publik para inovator memaparkan produk mereka untuk membuka kesempatan promosi sekaligus kolaborasi.

"Sebaliknya, ada pekerjaan dengan jumlah lowongan banyak seperti operator pembangkit tenaga listrik, administrator e-dagang, dan multimedia. Namun, pelamarnya minim sekali," tuturnya.

Pemerintah menilai, paradigma lama pendidikan vokasi adalah menekankan pada jumlah lulusan, bukan kepada kemutakhiran kompetensi mereka. Oleh karena itu, revitalisasi kurikulum dan penerapan diklat vokasi menjadi prioritas.

Bagi mereka yang sudah lulus, termasuk para guru, dilakukan pemutakhiran kompetensi secara berkala. Pengajar dan dosen juga diwajibkan rutin mengikuti magang di industri agar merasakan langsung perkembangannya.

"Diklat vokasi sangat tergantung kepada kompetensi guru dan dosen. SMK maupun perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan tidak setara kebutuhan industri karena ternyata ilmu pendidiknya masih sama seperti belasan, bahkan puluhan tahun lalu," katanya.

Menurut Bambang, kurikulum vokasi harus fleksibel. Artinya, bisa terus selaras dengan perkembangan bidang terkait tanpa harus dilakukan perubahan kurikulum secara formal dan nasional. Keterlibatan organisasi profesi menjadi faktor penting dalam menjaga ketepatan kurikulum.

Kurikulum vokasi harus fleksibel, artinya, bisa terus selaras dengan perkembangan bidang terkait tanpa harus dilakukan perubahan kurikulum secara formal dan nasional

Selain itu, bagi masyarakat yang berada di luar lembaga diklat formal, bisa meningkatkan kompetensi melalui BLK yang kini dalam proses revitalisasi. "Kami mendorong adanya BLK swasta terakreditasi agar akses diklat yang bermutu bertambah di lapangan," ujar Bambang.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat (kiri) dan Direktur Sekolah Vokasi Universitas Indonesia (SVUI) Sigit Pranowo Hadiwardoyo usai menandatangani perjanjian kerja sama pembukaan lembaga sertifikasi kompetensi berbasis pendidikan dan pelatihan vokasi jarak jauh di acara Dies Natalis ke-11 SVUI di Depok, Jawa Barat, Senin (22/7/2019).

Kerja sama

Merespon kebutuhan tersebut, pada Dies Natalis ke-11 SVUI juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara UI dengan Universitas Terbuka (UT) untuk membuka lembaga diklat vokasi khusus bagi masyarakat awam. Direktur SVUI Sigit Pranowo Hadiwardoyo mengatakan, lembaga ini akan melakukan rekognisi pemelajaran masa lampau bagi orang-orang yang mungkin tidak pernah mendapat diklat vokasi formal, tetapi terlatih kemampuannya karena bekerja di bidang tersebut.

Contohnya adalah montir di bengkel yang kemampuannya terasah setelah bertahun-tahun memerbaiki kendaraan. Lembaga sertifikasi kerja sama UI-UT ini akan mengukur kemampuan montir itu dan memberi sertifikasi sesuai kompetensinya. Sertifikat itu juga menjelaskan apabila kompetensinya setara dengan lulusan SMK, D1, D2, D3, atau pun D4 di bidang teknik mesin.

Rektor UT Ojat Darojat memaparkan, sistem lembaga sertifikasi kompetensi itu bersifat diklat digital yang bisa diakses oleh semua orang. Modulnya disusun khusus untuk pengayaan kompetensi, bukan sekadar mengubah modul cetak menjadi digital. Adapun jadwal uji sertifikasinya juga terbuka dan bisa diambil sewaktu-waktu seperti tes TOEFL.

"Saat ini masih tahap memetakan bidang kompetensi yang akan digarap," ucapnya.